Makan Gratis Itu Hanya Pemanis Politik?

Catatann tentang Regulasi Makan Siang Gratis yang harus Adil dan Transparan

Ada satu yang menjadi rahasia umum dalam kehidupan politik di negara ini bahwa setiap janji politik tidak harus dipenuhi, yang penting "jualan" atau kampanye menarik dan orang tertarik untuk mengikuti baik kepada politisi sebagai pribadi maupun sebagai partai. Sejak saya masih SD sudah sering mendapatkan janji seperti itu, janjinya muncul setiap lima tahun sekali. Dan kali ini yang menarik adalah janji politis dari pasangan Prabowo dan Gibran yang akhirnya mememangkan pemilu. Mereka menjanjikan adanya program makan siang gratis bagi siswa. Apakah bisa direalisasikan? Belum tahu, karena presiden terpilih belum dilantik dan belum menjalankan tugasnya. Dalam tulisan yang panjang kali ini, saya lebih menyoroti soal regulasi yang menyertai program makan siang agar tidak dibuat ala kadarnya sembari menunggu reaksi masyarakat yang pro atau kontra. Saya kemarin memang tidak mendukung dan memilih pasangan capres dan wapres terpilih, tetapi berharap saja program ini sungguh menjawab kebutuhan rakyat, bukan keinginan politis pasangan yang berkampanye semata.

Terkadang, janji-janji politik seperti program makan siang gratis memang dapat menjadi kontroversial dalam hal implementasi dan pembiayaannya. Meskipun memiliki tujuan yang baik dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, program semacam itu memerlukan biaya yang besar dan berkelanjutan. Dan implementasi program semacam ini bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan. Banyak negara dan pemerintah lokal telah berhasil menerapkan program-program makan siang gratis atau subsidi makanan dengan berbagai pendekatan, seperti menggunakan dana pajak, pendanaan dari badan amal, atau kerja sama dengan sektor swasta (akan diperdalam lebih lanjut).

Keberhasilan program semacam ini tergantung pada perencanaan yang matang, pengelolaan dana yang baik, dan dukungan publik yang kuat. Jika ada komitmen politik dan sumber daya yang cukup, program makan siang gratis bisa saja direalisasikan dengan sukses. Tetapi, tentu saja, tantangan dan kritik akan selalu ada dalam proses tersebut. Regulasi perlu dibuat berdasarkan kajian dan kebutuhan masyarakat sehingga menimbulkan pro dan kotra, habis UKT terbitlah Tapera. Kemudian Tapera meredup terbit pula makan siang gratis. Akhirnya kebijakan hanya dibuat untuk menguji kesiapan masyarakat. Padahal kita tahu sebuah regulasi yang dihasilkan, telah pula menghabiskan banyak dana.

Berdayakan Warga Setempat dan Pengetatan Regulasi

Kali ini saya ingin menggarisbawahi soal kerjasama dengan sektor swasta khususnya yang berada di sekitar lingungan sekolah. Untuk menjalankan program makan siang gratis dan bergizi pemerintah perlu melakukan kerja sama sektor swasta atau UMKM yang berada di lingkungan sekolah, bukan saja kantin sekolah atau vendor-vendor yang memiliki afiliasi dengan orang dalam pemerintahan (KKN). Tentu ada beberapa persiapan penting perlu dilakukan baik dari pihak pemerintah sebagai penggagas makan siang gratis sekaligus realisasi janji manis kampanye maupun dari pihak swasta, UMKM yang berada di sekitar lokasi sekolah.

Adapun beberapa hal yang perlu disiapkan pemerintah antara lain, Pertama, Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan program ini, termasuk peraturan terkait kesehatan, keamanan pangan, dan standar gizi. Kebijakan dan regulasi yang mendukung pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk mempromosikan kesehatan, keamanan pangan, dan standar gizi sangatlah penting. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dan regulasi terkait. 1) Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang memastikan bahwa produk-produk makanan dan minuman yang dihasilkan atau dijual di pasaran aman untuk dikonsumsi. Ini termasuk regulasi tentang kebersihan dan sanitasi tempat produksi, penggunaan bahan tambahan makanan yang aman, serta informasi yang jelas dan akurat tentang kandungan nutrisi dan alergen pada label produk. 2) Regulasi terkait keamanan pangan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko terkait dengan kontaminasi atau keracunan makanan. Hal ini meliputi pengawasan terhadap produksi, pengolahan, distribusi, dan penjualan makanan, serta pemeriksaan rutin terhadap tempat-tempat yang terlibat dalam rantai pasok makanan. 3) Pemerintah dapat mengeluarkan standar gizi yang menetapkan nilai-nilai minimum atau maksimum untuk nutrisi tertentu dalam makanan. Ini dapat membantu masyarakat untuk membuat pilihan makanan yang lebih sehat dan mendukung upaya pencegahan terhadap penyakit-penyakit terkait gizi, seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. 4) Selain regulasi, pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam menyediakan pendidikan dan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pola makan yang seimbang dan gaya hidup yang sehat. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, program-program edukasi di sekolah, serta penyediaan informasi yang mudah diakses tentang gizi dan kesehatan.

Kedua, Dana dan Anggaran. Pemerintah harus mengalokasikan dana yang cukup untuk mendukung program tersebut, termasuk untuk pengadaan bahan makanan, infrastruktur, dan fasilitas pendukung. Salah satu langkah penting dalam mendukung program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat adalah dengan mengalokasikan dana yang cukup untuk mendukungnya. Dana yang memadai diperlukan untuk berbagai keperluan, termasuk antara lain, 1) Dana diperlukan untuk memastikan bahwa bahan makanan yang diperlukan untuk program-program kesehatan, seperti program gizi sekolah atau program bantuan pangan, tersedia secara memadai dan berkualitas. Ini termasuk dana untuk pembelian bahan makanan segar, sumber protein yang sehat, serta makanan dengan nilai gizi yang tinggi. 2) Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung distribusi dan penyimpanan bahan makanan dengan aman dan efisien. Ini termasuk pembangunan dan pemeliharaan gudang penyimpanan, fasilitas pengolahan makanan, sistem distribusi, serta transportasi yang memadai untuk mengirimkan bahan makanan ke lokasi yang diperlukan. 3) Selain itu, dana juga diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendukung, seperti dapur umum, kantin sekolah, atau pusat kesehatan masyarakat, di mana program-program kesehatan dan gizi dapat diimplementasikan dengan efektif. Fasilitas ini juga dapat digunakan untuk menyediakan pendidikan gizi, layanan konseling, atau program-program pendukung lainnya.

Ketiga, Monitoring dan Evaluasi. Penting untuk memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana, serta untuk mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan. Monitoring dan evaluasi (M&E) merupakan komponen penting dari manajemen program yang efektif. Dengan memiliki sistem M&E yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa program-program kesehatan dan gizi berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa M&E penting yakni, 1) Sistem M&E memungkinkan untuk memantau implementasi program secara teratur. Ini melibatkan pelacakan aktivitas-aktivitas program, penggunaan anggaran, distribusi bahan makanan, dan partisipasi masyarakat. Dengan pemantauan yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi apakah program berjalan sesuai dengan rencana atau jika ada masalah yang memerlukan tindakan korektif. 2) Evaluasi kinerja merupakan proses untuk menilai sejauh mana program mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengevaluasi dampak program terhadap kesehatan dan gizi masyarakat. Dengan evaluasi yang tepat, pemerintah dapat mengetahui apakah program efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan atau kegagalan program. 3) Melalui sistem M&E, pemerintah dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam pelaksanaan program. Misalnya, jika data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program gizi rendah, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau mengubah strategi pemasaran program. Dengan demikian, M&E memungkinkan adanya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan kualitas program dari waktu ke waktu. Dan 4) Sistem M&E juga penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan program. Dengan memiliki data dan informasi yang akurat tentang pelaksanaan dan hasil program, pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik dan memberikan laporan yang jelas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Keempat, Pendidikan dan Informasi. Pemerintah harus menyediakan pendidikan dan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat, manfaat gizi, dan bagaimana cara memilih makanan yang sehat. Pendidikan dan informasi yang tepat mengenai gizi dan pola makan sehat adalah kunci untuk membantu masyarakat membuat pilihan makanan yang lebih baik dan hidup secara lebih sehat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan dan informasi dalam hal gizi dan pola makan sehat penting: 1) Pendidikan gizi membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat gizi yang tepat, masyarakat lebih cenderung untuk memilih makanan yang bergizi dan menghindari makanan yang tidak sehat. 2) Pemahaman tentang gizi yang baik juga membantu dalam pencegahan penyakit. Diet yang sehat dapat membantu mengurangi risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan beberapa jenis kanker. Dengan memberikan informasi yang akurat tentang hubungan antara pola makan dan kesehatan, pemerintah dapat membantu masyarakat mengambil langkah-langkah preventif untuk menjaga kesehatan mereka. 3) Dengan pengetahuan yang tepat tentang gizi dan pola makan sehat, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang makanan yang mereka konsumsi. Mereka dapat belajar cara membaca label nutrisi, memahami makna klaim kesehatan pada kemasan makanan, dan memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi mereka. Dan 4) Pendidikan gizi juga dapat membantu masyarakat memahami pentingnya pola makan yang berkelanjutan bagi kesehatan individu dan planet. Ini termasuk mempromosikan konsumsi makanan nabati, mengurangi limbah makanan, dan memilih makanan yang diproduksi secara bertanggung jawab.

Sedangkan dari Sektor Swasta baik itu kantin sekolah yang sudah berjalan maupun pelibatan UMKM atau bahkan dapur umum dari masyarakat sekitar perlu memperhatikan hal-hal berikut:

Pertama, Dukungan Keuangan. Perusahaan-perusahaan swasta perlu menyediakan dukungan keuangan untuk membiayai bagian dari program ini, baik melalui sponsor atau donasi langsung. Keterlibatan perusahaan swasta dalam mendukung program-program kesehatan dan gizi dapat menjadi faktor yang signifikan dalam keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut. Berikut adalah beberapa cara di mana perusahaan swasta dapat menyediakan dukungan keuangan untuk membiayai program-program tersebut: 1) Perusahaan swasta dapat memberikan dana langsung kepada pemerintah atau lembaga nirlaba yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program kesehatan dan gizi. Dana ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai aspek program, termasuk pengadaan bahan makanan, pelatihan staf, atau pengembangan infrastruktur. 2) Perusahaan swasta juga dapat menyediakan dukungan keuangan melalui sponsorship atau kemitraan program. Ini dapat melibatkan pembayaran sponsor untuk berbagai kegiatan program, seperti acara promosi kesehatan, kampanye pendidikan gizi, atau program bantuan pangan. Sponsorship juga dapat mencakup dukungan dalam bentuk barang atau layanan, seperti peralatan dapur atau transportasi. 3) Selain itu, perusahaan swasta dapat memberikan donasi langsung dalam bentuk uang atau barang kepada lembaga-lembaga yang terlibat dalam program-program kesehatan dan gizi. Donasi ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan program, seperti pembelian makanan, pendidikan gizi, atau perbaikan fasilitas. Dan 4) Perusahaan swasta juga dapat terlibat dalam program kemitraan jangka panjang dengan pemerintah atau lembaga nirlaba untuk mendukung program-program kesehatan dan gizi. Melalui program kemitraan ini, perusahaan dapat memberikan dukungan keuangan, teknis, atau sumber daya lainnya untuk membantu pelaksanaan program dengan efektif dan berkelanjutan.

Kedua, Tenaga Kerja. Swasta perlu menyediakan tenaga kerja untuk membantu dalam pelaksanaan program, seperti koki, pelayan, atau petugas kebersihan. Keterlibatan swasta dalam menyediakan tenaga kerja bisa berupa masyarakat setempat atau UMKM untuk mendukung pelaksanaan program-program kesehatan dan gizi dapat sangat penting dalam memastikan berjalannya program dengan lancar dan efisien. Berikut adalah beberapa peran yang tenaga kerja dari sektor swasta dapat mainkan dalam mendukung program-program tersebut: 1) Koki yang terampil dan terlatih dari sektor swasta dapat membantu dalam persiapan makanan sehat dan bergizi untuk program-program gizi, seperti program makanan sekolah atau pusat kesehatan masyarakat. Mereka dapat membantu mengembangkan menu yang seimbang gizi, memasak makanan dengan cara yang higienis, dan memastikan ketersediaan makanan yang memadai untuk peserta program. 2) Pelayan atau staf layanan dari sektor swasta dapat membantu dalam penyajian makanan, pelayanan pelanggan, dan pengelolaan restoran atau kantin yang terkait dengan program-program kesehatan dan gizi. Mereka dapat memberikan layanan yang ramah dan profesional kepada peserta program, serta membantu menjaga kebersihan dan keamanan di tempat makan. Dan 3) Tenaga kerja dari sektor swasta juga dapat membantu dalam menjaga kebersihan dan sanitasi di tempat-tempat yang terlibat dalam program-program kesehatan dan gizi, seperti dapur umum, pusat kesehatan, atau fasilitas makan. Mereka dapat membantu dalam pembersihan dan desinfeksi, manajemen limbah, serta pemeliharaan kebersihan lingkungan sekitar.

Ketiga, Bahan Makanan. Swasta dapat menyumbangkan atau memberikan bahan makanan yang diperlukan untuk menyediakan makanan siang gratis, atau memberikan diskon khusus untuk pembelian bahan makanan. Keterlibatan sektor swasta dalam menyediakan bahan makanan untuk program-program kesehatan dan gizi dapat sangat membantu dalam memastikan ketersediaan makanan yang memadai dan berkualitas. Berikut adalah beberapa cara di mana sektor swasta dapat berkontribusi dalam hal ini: 1) Perusahaan swasta dapat menyumbangkan bahan makanan yang diperlukan untuk menyediakan makanan siang gratis atau program-program bantuan pangan. Ini termasuk menyumbangkan bahan makanan segar, sumber protein, buah-buahan, sayuran, dan bahan makanan lainnya yang diperlukan untuk menyusun menu seimbang gizi. 2) Perusahaan swasta juga dapat memberikan diskon khusus atau harga yang lebih rendah untuk pembelian bahan makanan oleh pemerintah atau lembaga nirlaba yang terlibat dalam program-program kesehatan dan gizi. Diskon ini dapat membantu mengurangi biaya pembelian bahan makanan dan memungkinkan lebih banyak bahan makanan untuk dibeli dengan anggaran yang terbatas. 3) Perusahaan swasta juga dapat menjalin kemitraan dengan pemasok lokal untuk memastikan ketersediaan bahan makanan berkualitas tinggi dalam jumlah yang cukup. Ini dapat mencakup kemitraan dengan petani lokal, pedagang makanan lokal, atau distributor makanan lokal untuk mendapatkan pasokan bahan makanan yang segar dan berkualitas.

Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan sektor swasta serta persiapan yang matang dari kedua belah pihak, diharapkan program makan siang gratis dan bergizi ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah. Dengan demikian, program ini ikut melibatkan banyak pekerja dan ikut meringankan ekonomi banyak orang, bukan melulu untuk bagi para politisi yang telah menjanjikan berserta para kroninya untuk sekadar berbagi rente dana negara. 

Regulasi tentang makan siang gratis harus dibuat dengan seadil dan setransparan mungkin bagi seluruh warga negara bukan hanya kecap pemanis yang penting ada program. Soal sukses atau tidak itu urusan lain, yang penting dana negara sudah mengalir sampai jauh ke saku para kroni. Bukankah itu penyakit yang selama ini terjadi, kasat mata tetapi tidak pernah tuntas diselesaikan secara hukum.

(sumber: menit.co.id)