Lalu, konflik Rusia versus Ukraina, kenapa masih diam Indonesia? Indonesia takut dengan Rusia karena pro kepada Ukraina, atau sebaliknya? Ataukah karena kepentingan Indonesia di Ukraina sangat terbatas atau sebaliknya?
Kepentingan politik atau ekonomi, coba digeser sebentar. Indonesia harus membangun jembatan kemanusiaan, sebagai bentuk membela kemanusiaan. Jembatan kemanusiaan, jalan yang tepat untuk mengaktualisasikan politik luar negeri bebas aktif Indonesia, di kanca internasional.Â
Belajar dari sejarah Indonesia, ketika Soekarno berinisiatip membentuk poros dunia yang dikenal "non blok". Kepentingan kemanusiaan, jauh lebih diutamakan dan sangat urgen, karena kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan juga nilai universal.
Pemerintahan Ukraina melalui kedutaannya di Indonesia meminta suara Indonesia (Selasa (01/03), seperti dikutip dari www.bbc.com/indonesia. "Rakyat Indonesia, keadaan saat ini sungguh berat dan menyakitkan bagi kami. Oleh karena itu, kami menunggu dukungan Anda. Kami berharap dapat mendengar suara Anda yang lantang dan berani dalam membela kami,"Â
Permintaan Pemerintah Ukraina ini merupakan sebuah permintaan yang baik. Permintaan untuk memberikan dukungan, sekaligus mencari jalan tengah menuju perdamaian.Â
Permintaan Ukraina, memang sebuah permintaan investasi masa depan. Nilainya, sangat besar. Dan jika toh permintaan Ukraina tak terusik Indonesia, Ukraina pun akan memikirkan panjang untuk jangka waktu tertentu.
Indonesia perlu bersuara. Perlu menyatakan diri secara pasti akan permintaan "sahabat" dalam penderitaan. Â Dalam konteks ini perlu dibaca secara pendalam permintaan pemerintah Ukraina. "Meminta bantuan" untuk menolong adalah jeritan kemanusiaan. Ini yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan.
Indonesia diam karena konflik internal, itu hal wajar. Wajar karena konflik itu dibuat sendiri. Namun terhadap konflik internasional, Indonesia sebagai negara berdaulat, sebagai salah satu anggota komunitas dunia ini, mau tidak mau, perlu menampilkan diri sebagai negara yang peduli dan solider terhadap penderitaan sesama manusia di dunia internasional. ***
Pangkalpinang, 8 Maret 2022
