Respon hukum internasional terhadap perubahan radikal masyarakat internasional pasca Perang Dunia II telah didokumentasikan dengan baik. Setiap bidang baru dalam kehidupan internasional yang tercipta oleh meningkatnya interaksi global dan perkembangan teknologi inovatif melahirkan cabang hukum internasional baru. Sebagai contoh, hukum tentan pengungsi dan migrasi internasional karena besarnya jumlah masyarakat yang melintasi batas nasional, dan hukum perdagangan internasional disebabkan jaringan yang semakin luas dari hubungan perdagangan internasional. (Jones, 1995)
Maka dari itu tema lingkungan dan konflik bersenjata memberikan kesempatan yang ideal untuk mengaunjungi sebuah spesies tertentu dari interaksi horizontal antara subsistem hukum internasional.hukum Humaniter Internasional, yang mengatur konflik bersenjata dengan hukum lingkungan internasional, yang terdiri dari aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang ditunjukkan untuk melindungi lingkungan, tumpang tindih di wilayah tertentu.interaksi tersebut dapat mengangkat berbagai isu.
Kerusakan serius dan disengaja terhadap lingkungan alam dalam konteks konflik bersenjata (kerusakan lingkungan saat perang) telah banyak terjadi dalam sejarah modern ini, sebaagian besar muncul sebagai bagian dari 'perang total' yang secara rutin digunakan sejak Revolusi Perancis. Â (Bell, 2007) banyak peperangan yang turut serta melibatkan aksi pembakaran dalam sekala besar maupun kecil yang biasa di sebut dengan taktik 'Bumi Hangus'. Contohnya, tentara menggunakan metode tersebut untuk menghambat musuh mereka dan sebagai pertahanan diri dari invasi.
Contoh metode agresif termasuk pengrusakan luas oleh kedua belah pihak daerah pertanian yang luas dalam Pemberontakan Taiping China (1850-1864) yang sangat berdarah, serta Jenderal Unionis, Sherman 'Berbaris ke Laut' (March to the Sea) dan Pembakaran Shenandoah Valley oleh Jenderal Sheridan dalam Perang Sipil Amerika. (McPherson, 2002)
Pada periode setelah Perang Dunia II, para tentara bergerak di luar taktik 'bumi hangus' sederhana demi suatu spesies pengrusakan lingkungan yang lebih canggih dan bisa dibilang lebih menakutkan, yang dicontohkan oleh pemboman AS atas bendungan-bendungan Korea dalam Perang Korea 1950-1953, dan yang paling signifikan, oleh serangkaian teknik modifikasi lingkungan yang dilakukan oleh militer AS antara tahun 1961 dan tahun 1971 sebagai bagian dari Perang Vietnam.
AS tidak hanya membakar hutan, pada tahun 1916, AS menyemprotkan dua belas juta galon bahan kimia yang sangat beracun di atas lebih dari enam juta hektar tanaman dan pepohonan sebagai upaya untuk menghalangi pertumbuhan penutup permukaan bahkan berusaha untuk mempengaruhi pola cuaca untuk keuntungan militer dengan melakukan penyemaian awan. (Hulme, 2004)
Disiplin Ilmu Hukum Lingkungan Internasional dan Hukum Lingkungan Nasional baru dibicarakan oleh masyarakat Internasional sekitar tahun 1960-an. Hukum Lingkungan Internasional dan Domestik mengalami perkembangan yang cukup besar dan diatur dalam aturan-aturan, prinsip-prinsip berdasarkan sumber sebelumnya.
Ketika sebuah indrustri memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan lintas batas, hukum kerusakan lingkungan melangkah ke ranah hukum internasional. Sebagai contoh, sengketa antara AS dan Kanada yang berpusat pada emisi dari pabrik peleburan seng dan timah besar di British Columbia Selatan, yang mana asapnya merusak peternakan, kawasan hutan, dan perkebunan lebih dari tujuh mil di seberang perbatasan negara bagian AS Washington.
Mengingat tidak adanya hukum internasional yang cukup tentang masalah ini, sidang arbitrase pada kenyataannya menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab dari hukum tort AS yang mendukung temuannya bahwa Kanada bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan lintas batas yang disebabkan oleh pabrik dan diminta untuk membayar reparasi sebagai kompensasi terhadap kerusakan itu
Dua aspek pembangunan abad kedua puluh hukum humaniter internasional di sepanjang garis yang lebih umum adalah penting bagi pemahaman tentang peraturan kerusakan lingkungan masa perang. Pertama, perluasan progresif lingkup orang yang dilindungi oleh hukum perang, dari tentara langsung terlibat dalam konflik untuk warga sipil secara tidak langsung terjebak di dalamnya, menempatkan penekanan baru pada bagaimana perang mempengaruhi kehidupan sipil dan dengan demikian meletakkan dasar bagi hukum humaniter internasional mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan masa perang.
Kedua, ketika ICRC arguably melampaui batas-batas mandat utama untuk membantu para korban dan, dalam upaya untuk membuat dampak yang praktis yang lebih besar, dibawa dalam lingkup hukum humaniter internasional upaya untuk membatasi penggunaan senjata jenis tertentu dianggap tidak manusiawi dan tidak perlu, perjanjian yang dengan mudah bisa diadaptasi untuk mengatur kerusakan lingkungan masa perang telah diadopsi. Seharusnya tidak mengejutkan, oleh karena itu, bahwa itu dalam sistem hukum humaniter internasional, lex specialis berlaku pada konflik bersenjata, bahwa upaya untuk menghentikan kerusakan lingkungan pada masa perang pertama kali dilakukan. (Pfanner, 2005)
