"Kaum Milenial, Penggerak SDGs"

Terdapat permasalahan yang disebabkan oleh adanya limbah industri ini yaitu laut akan tercemar. Laut ini tercemar karena kepentingan industri yang 80 persen secara langsung di buang ke laut sehingga menyebabkan banyak biota-biota laut yang mati.

• Indonesia setiap jam kehilangan 1 lapangan bola hutan
• Promosi

Dimana hak hak banyak diambil karena fisiknya dengan menindas orang orang.

• Negara dunia 1 yang merupakan negara industri dan Negara dunia 3 yang merupakan negara berkembang. Apabila bekerja di industri asing maka gajinya akan lebih kecil dibandingkan dengan kita bekerja di negara asal kita.

Bagaimana kaum Milenial menghadapi ke 17 Goals tersebut ?

Terlebih dahulu saya mau menjelaskan mengenai kaum milenial. Apa sih itu kaum milenial ? Kaum milenial merupakan kaum yang lahir di era 1980an sampai 2000 atau dengan kata lain kaum yang masih berusia antara 15 sampai 35 tahun yang dimana akhir-akhir ini menjadi bahan pembicaraan orang orang dikarenakan mulai dari segi pendidikan, moral dan budaya, etika kerja, penggunaan teknologi, dan lain sebagainya. Kaum milenial juga dinilai kurang memperhatikan keadaan sosialnya. Selanjutnya kami bahas pertanyaan di atas mengenai bagaimana kaum Milenial menghadapi ke 17 Goals tersebut. Universitas Hasanuddin (UNHAS) membuka pusat studi yang foks pada SDG ( Suistinable Development Goals ) yang sudah dimasukkan ke dalam rancangan daerah-daerah yang mempunyai 169 target. Kaum Milenial ini bisa menghadapai keadaan seperti ini dengan cara seperti kita pergi ke kampus.

Pada SDG ( Suistanable Development Goals ) mempunyai 5 prinsip sehingga dapat menyeimbangkan di bidang sosial, eknomi dan juga lingkungan, antara lain manusia, tempat yang berupa planet yaitu bumi, kemakmuran, perdamaian, dan terakir yaitu suatu kerja sama yang dikenal dengan istilah 5 P dengan 17 tujuan atau goals serta 169 target yang tidak dapat dipisahkan karena saling terhubung satu sama lainnya untuk mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. SDG ( Suistanable Development Goals ) tidak lahir karena sebagai dokumen legally binding sehingga menyebabkan negara negara tidak dapat memiliki kewajiban sebagai pemberi pelaporan terhadapa dari proses SDG ( Suistanable Development Goals ) yang berada di tingkat nasional sehingga SDG ini bukan berarti bisa lolos dengan tanpa mekanisme pelaporan yang terstruktur dan transparan. PBB ( Perserikatan Bangsa Bangsa ) ini mengfasilitasi dengan adanya High  Level  Political Forum  (HLPF) yang dibentuk  untuk  forum  terpadu dengan berbagai sektor stake holder dihadirkan yang berguna untuk progres masing masing negara dipantau dalam dilakukannya SDG ( Suistanable Development Goals ) ini yang merupakan tindak lanjut dan pelaporan pada tingkat global.  

Di dalam PBB ( Perserikatan Bangsa Bangsa ) apabila dilakukan rapat maka rapat tersebut dibagi menjadi dua, antara lain antara negara dunia pertama yang merupakan negara industri dan antara negara dunia ketida yang merupakan negara yang berkembang. Pada tahun 2030 diharapkan menjadi orang yang produktif yang diharuskan untuk mengurusnya.

Bagaimana penyesuaian pembangunan merupakan suatu tantangan bagi SDG ( Suistanable Development Goals ), seperti dengan dilakukannya pembangunan waduk yang harus mendapatkan kesepakatan dari seluruh masyarakat.