2 Tahun terakhir  adalah tahun yang penuh tantangan bagi kebijakan politik luar negeri Indonesia. Negara ini menghadapi berbagai tantangan strategis, beberapa tantangan baru dan beberapa perpanjangan dari tantangan yang sudah ada sebelumnya.Â
Berikut beberapa pencapaian yang dilakukan di era kepemimpinan Joko Widodo dan juga ma'ruf Amin dalam menyelenggarakan kebijakan luar negeri dan keamanan Indonesia, diantaranya sebagai berikut :
Myanmar: Ujian Kepemimpinan Regional Indonesia
Terlepas dari meningkatnya risiko pandemi COVID-19 tahun ini, kawasan Asia Tenggara diganggu oleh krisis politik yang parah di Myanmar.Â
Militer negara itu secara paksa menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, dan menindak keras mereka yang memprotes kudeta.Â
Sorotan segera beralih ke Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dengan harapan bahwa badan regional dapat mengambil tindakan cepat dan tepat sebagai tanggapan.
Selain mengutuk dan mengungkapkan keprihatinannya tentang kudeta tersebut, Indonesia memimpin diplomasi di dalam ASEAN, mengundang menteri luar negeri organisasi tersebut untuk melakukan pembicaraan yang bertujuan untuk membangun tanggapan regional bersama terhadap krisis negara tersebut.Â
Pada bulan April, dengan dukungan kuat dari Indonesia dan Sekretariat ASEAN, para pemimpin blok tersebut mengadakan pertemuan puncak dan menyepakati Konsensus Lima Poin yang dirancang untuk meredakan situasi politik Myanmar.Â
Di antara poin-poin konsensus adalah tuntutan penghentian segera kekerasan, dialog damai antara faksi-faksi yang bertikai, pemberian bantuan kemanusiaan, dan penunjukan Utusan Khusus ASEAN untuk memimpin upaya blok tersebut.Â
Tetapi hanya sedikit yang dilaksanakan, menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan ASEAN untuk menangani krisis di Myanmar, dan kemampuan Indonesia untuk memimpin blok tersebut ke arah yang dipilihnya.
Namun tahun tersebut menunjukkan bahwa upaya diplomasi Indonesia jelas masih belum memadai dalam menciptakan terobosan atas krisis politik Myanmar, dan pada tahun 2022, negara perlu berpikir lebih kreatif tentang bagaimana dapat merumuskan kebijakan praktis yang ditujukan untuk menenangkan situasi di negara tersebut.
