Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik wisatawan asing dengan jumlah yang tinggi setiap tahunnya. Destinasi wisata bali telah dikenal secara global sehingga mampu menarik turis asing untuk berkunjung dan melakukan perjalanan wisata.
Bali tampak memiliki potensi yang besar dalam memajukan perekonomian negara melalui jalur pariwisata sehingga pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk terus mempromosikan Bali kepada dunia global agar dapat menerima banyak kunjungan wisatawan asing.
Terlebih lagi setelah berakhirnya masa pandemi akibat Covid-19, pemerintah Indonesia berusaha memulihkan ekonomi dengan cara membuka jalur pariwisata secara lebar dan menerima wisatawan asing. Bahkan perizinan bagi para turis untuk dapat berkunjung ke bali saat ini semakin mudah.
Pemerintah telah memberikan kemudahan berupa VOA (Visa On Arrival) bagi turis asing dari 42 negara, yang mana fasilitas ini memberikan kemudahan para turis untuk melakukan pengajuan secara online melalui website sebelum melakukan keberangkatan.
Menurut laporan pendatang di Bali pada bulan Januari 2023 yang telah diliris oleh media Dinas Pariwisata Provinsi Bali, jumlah pendatang dari luar negeri di Provinsi Bali mencapai 331,912 orang. Jumlah pendatang tertinggi berasal dari Australia yang kemudian diikuti oleh Russia pada urutan kedua.
Namun tampaknya tingginya jumlah pendatang asing di bali tidak selamanya memberikan dampak yang positif, namun juga negatif. Beberapa waktu terakhir publik sempat diramaikan dengan banyaknya kasus pendatang di bali yang melanggar aturan di Indonesia.
Beberapa WNA di Bali baru-baru ini meresahkan masyarakat karena beberapa kali terlibat konflik dengan masyarakat sekitar, polisi termasuk juga pada sesama wisatawan.
Turis asing dari Rusia dianggap sebagai turis yang paling sering membuat masalah di Bali, bahkan hingga terindikasi adanya kampung Rusia di wilayah Kuta Selatan yang merupakan perkumpulan Warga Negara Asing Rusia yang menyewa sebuah penginapan yang berupa villa atau rumah yang dikontrak secara terus-menerus.
Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan berusaha menekan pemerintah untuk melakukan penertiban kepada para turis asing agar tidak bertindak semaunya sendiri.
Munculnya pelanggaran-pelanggaran dan sikap seenaknya oleh para turis ini menimbulkan kegeraman dari masyarakat sekitar. Memperketat aturan masuk bagi warga negara asing akan dapat memberikan resiko yang sangat memungkinkan adanya penurunan  jumlah pendatang dari luar negeri ke Indonesia. Sehingga dalam mengambil setiap kebijakan pemerintah perlu berhati-hati dan mempertimbangkan banyak hal. Penurunan jumlah turis asing sering kali dianggap secara langsung sama dengan penurunan devisa negara.
Faktanya bahkan tidak semua turis yang berdiam di Bali saat ini adalah turis legal dan merupakan wisatawan. Kebijakan pemerintah untuk membuka lebar jalur masuk turis dengan tujuan menarik wisatawan internasional sebanyak mungkin memang memberikan banyak manfaat dalam sisi ekonomi, kedatangan wisatawan akan membantu memutarnya roda perekonomian masyarakat dan negara, namun di sisi lain pemerintah juga harus tetap dapat menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar di wilayah tersebut.
Masyarakat meminta pemerintah agar dapat mengambil langkah tegas untuk mempertimbangkan apakah kedatangan para turis ini membawa banyak keuntungan atau malah menimbulkan masalah baru.Â
Maka dalam mengatasi masalah tersebut pemerintah dinilai perlu melakukan penyaringan jenis pendatang agar tidak menimbulkan resiko permasalahan-permasalahan baru.
Untuk menyikapi hal ini pemerintah harus terlebih dahulu memisahkan jenis pendatang antara wisatawan, imigran atau ekspatriat. Ketika pemerintah telah memisahkan antara wisatawan, imigran dan ekspatriat maka akan lebih mudah mengontrol jumlah masuknya pendatang asing sesuai dengan tujuan awal yang ingin dicapai oleh Indonesia.
Tujuan utama Indonesia menerima datangnya Warga Negara Asing di Bali adalah untuk memajukan sektor Pariwisata Indonesia di dunia global, maka dalam hal ini pembuatan kebijakan harus menekankan perbedaan pembatasan jumlah pendatang dalam kategori wisatawan, imigran ataupun ekspatriat.
Ketika pemerintah memandang ketiga hal tersebut adalah hal yang sama dan menilai setiap kenaikan jumlah pendatang di Bali adalah hal yang menguntungkan karena terdapat peningkatan jumlah wisatawan maka ini akan menimbulkan permasalahan, karena bisa jadi jumlah pendatang yang tinggi didominasi oleh para imigran dan bukan wisatawan atau mungkin imigran yang sebelumnya menggunakan visa turis dan sudah tidak berlaku.
Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan masih banyak turis imigran ilegal yang tidak mampu terdeteksi oleh pemerintah.Â
Di sisi lain pemerintah juga perlu merevisi cara mereka mempromosikan Pariwisata Indonesia kepada dunia global. Indonesia sebaiknya tidak lagi menciptakan branding diri sebagai negara murah, branding sebagai negara murah memang akan menarik banyak wisatawan namun juga akan mendatangkan turis-turis tanpa modal yang beberapa dari mereka pada akhirnya malah menjadi imigran ilegal.
Berdasarkan beberapa kasus yang telah terjadi, turis-turis yang awalnya berlibur menjadi menetap di Indonesia karena merasa banyak diuntungkan, yang menjadi masalah adalah apabila mereka adalah imigran ilegal dan tidak menaati peraturan yang ada. Keberadaan Imigran ilegal ini akan menimbulkan berbagai masalah baru baik masalah dalam kehidupan sosial, politik, dan ketertiban di masyarakat.
Kelakuan turis ilegal yang beberapa kali terlibat konflik dengan polisi maupun masyarakat sekitar ini mengganggu kehidupan sosial dan ketertiban masyarakat Bali.
Masyarakat berharap pemerintah dapat bertindak tegas kepada para turis yang telah melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di Bali, termasuk dengan mendeportasi imigran ilegal agar tidak semakin meningkat jumlahnya.
Maka masyarakat merasa akan lebih baik jika jenis turis yang dapat masuk di Bali lebih dikontrol agar tidak terdapat turis-turis problematik yang beresiko mengganggu ketertiban.
