Mohon tunggu...
Alfijar Jodi Pangestu
Alfijar Jodi Pangestu Mohon Tunggu... Lainnya - Part Time Traveler

on the journey to find ikigai

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Mengawal Suara Rakyat, Regulasi Komunikasi Digital untuk Pilpres yang Bermartabat

10 Februari 2024   01:58 Diperbarui: 10 Februari 2024   01:58 71
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Tantangan:

  1. Adaptasi Terhadap Perubahan Teknologi: Tantangan utama adalah memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan efektif mengingat laju perubahan teknologi yang cepat. Pembaruan berkala dan kerjasama yang erat dengan pelaku industri diperlukan.

  2. Penanganan Konten Provokatif: Menangani konten yang bersifat provokatif atau merugikan dapat menjadi sulit karena batas-batas antara kebebasan berbicara dan dampak negatifnya tidak selalu jelas. Regulasi harus mampu menangani kasus-kasus seperti ini tanpa mengorbankan hak-hak dasar.

  3. Ketidaksetaraan Akses Digital: Tidak semua warga memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses informasi, yang perlu diatasi untuk memastikan setiap warga dapat berpartisipasi dengan setara dalam proses demokrasi.

Solusi:

  1. Kerjasama dengan Platform Digital: Kerjasama yang erat antara pemerintah dan platform digital membantu mengimplementasikan regulasi secara efektif. Perusahaan teknologi harus terlibat aktif dalam menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

  2. Pendidikan Publik: Pendidikan politik dan digital yang ditingkatkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara memahami dan menilai informasi politik secara kritis, sehingga mereka lebih tahan terhadap propaganda dan hoaks.

  3. Pelibatan Masyarakat Sipil: Melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengawasan dan pembuatan regulasi dapat memastikan bahwa regulasi mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat secara luas.

  4. Komitmen Pemerintah: Pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat terhadap implementasi dan penegakan regulasi. Ini termasuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun