Pemerintah Indonesia bersama Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk memperkuat policy mix kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada tahun 2024. Sinergi ini dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, termasuk perlambatan ekonomi dunia, ketidakpastian pasar keuangan internasional, dan ancaman inflasi yang meningkat.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa kebijakan fiskal pada tahun 2024 tetap diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi sekaligus mendorong transformasi struktural. "Kami akan menjaga kebijakan fiskal tetap fleksibel dan responsif terhadap dinamika global, namun tetap disiplin dalam pengelolaan anggaran. Defisit anggaran akan dijaga di bawah 3% dari PDB sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta.
Pemerintah telah menetapkan beberapa prioritas anggaran tahun 2024, di antaranya:
Penguatan belanja produktif, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Peningkatan alokasi anggaran untuk transisi energi hijau, guna mendukung komitmen Indonesia terhadap pengurangan emisi karbon.
Pemberian insentif fiskal bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) untuk meningkatkan daya saing di pasar global.
Peningkatan program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
Di sisi moneter, Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan moneter yang pro-stabilitas. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa BI berkomitmen untuk menjaga inflasi dalam rentang target 2--4% serta memastikan stabilitas nilai tukar rupiah. "Kebijakan moneter kami akan tetap mendukung stabilitas harga sekaligus memberi ruang bagi pertumbuhan ekonomi," ungkap Perry.
Suku bunga acuan BI-7DRR (BI Seven-Day Reverse Repo Rate) diproyeksikan akan terus disesuaikan berdasarkan perkembangan inflasi domestik serta tekanan eksternal. Selain itu, BI juga akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan otoritas terkait melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Tantangan Global dan Upaya Mitigasi
Indonesia menghadapi tantangan global yang signifikan di tahun 2024. Normalisasi kebijakan moneter oleh bank sentral utama, seperti Federal Reserve Amerika Serikat, berpotensi memengaruhi arus modal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, perlambatan ekonomi di China dan kawasan Eropa menambah tekanan pada perdagangan internasional.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah dan BI menyiapkan langkah mitigasi strategis. Salah satunya adalah memperkuat cadangan devisa untuk menghadapi volatilitas nilai tukar. BI juga akan terus mengintervensi pasar valuta asing secara terukur guna menjaga stabilitas rupiah. Di sisi lain, pemerintah akan memperluas diversifikasi pasar ekspor melalui peningkatan kerja sama perdagangan dengan negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika. "Kami juga mendorong investasi asing langsung (FDI) di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, manufaktur berteknologi tinggi, dan digitalisasi ekonomi," tambah Sri Mulyani.
Prioritas Sinergi Policy Mix
Pada tahun 2024, sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan difokuskan pada beberapa area strategis, antara lain:
Pengembangan ekonomi hijau melalui subsidi energi terbarukan dan insentif bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan.
Digitalisasi layanan keuangan dan fiskal, untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan memperluas inklusi keuangan.
Dukungan terhadap penguatan daya saing UKM, terutama melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah.
Stabilisasi harga pangan dan energi, dengan meningkatkan kapasitas produksi domestik dan memperkuat cadangan nasional.
Prospek Ekonomi 2024
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,0--5,4% pada tahun 2024, dengan tingkat inflasi dijaga dalam kisaran 2--4%. Target ini mencerminkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi domestik yang semakin kuat, meskipun tantangan global tetap ada.
Para analis ekonomi memandang positif langkah policy mix yang dilakukan pemerintah dan BI. "Kebijakan yang saling melengkapi antara fiskal dan moneter ini menunjukkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Hal ini juga memberikan sinyal positif kepada investor," ujar Raden Satria, seorang ekonom dari Universitas Indonesia. Pemerintah dan BI optimistis bahwa kolaborasi yang solid akan memastikan stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Kombinasi kebijakan fiskal yang akomodatif dan kebijakan moneter yang fleksibel diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
