Apa itu APBN? Dan Bagaimana Penggunaan APBN dalam Pembangunan IKN?

Taukah Kamu?

Pada Awal 2022 Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya membangun ibukota baru atau IKN Nusantara di Penajan Paser Utara, Kalimantan Timur. Dilansir dari kompas.com, Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa dana pembangunan IKN Nusantara sekitar 460 trilliun rupiah. Dana itu berasal dari public privat partnership (PPP) serta kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Dana pembangunan IKN Nusantara juga dapat berasal dari investasi pihak swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya. Selain itu, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi sumber dana pembangunan IKN Nusantara. Presiden juga mengatakan bahwa pendanaan IKN Nusantara dari APBN sekitar 20 persen, atau sekitar 90 trilliun rupiah.

Nah Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai dana APBN yang digunakan untuk pembangunan IKN Nusantara, kita perlu mengetahui apa sih APBN itu? Untuk apa dana APBN? Dan darimana sumber APBN berasal?

Jika kita merujuk pada UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Keuangan Negara APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN disusun oleh Presiden dan para Menteri yang menjadi RUU APBN lalu diserahkan kepada DPR untuk disahkan dan dikembalikan ke presiden untuk dilaksanakan. APBN sendiri terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. 

Lalu, dari manakah sumber APBN berasal?

1. Pajak

Kita tentu mengetahui bahwa sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak. Pajak adalah suatu pungutan yang dikenakan pada suatu objek seperti barang, jasa, serta aset yang bernilai manfaat. Pajak  wajib dibayarkan kepada negara baik bagi individu maupun badan usaha atau perusahaan yang memenuhi kriteria wajib pajak. Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan secara berkala baik perorangan maupun badan usaha, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan pajak tidak langsung baru dikenakan apabila sesorang melakukan perbuatan tertentu, seperti pajak PPN.

2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dari Namanya kita tahu bahwa pendapatan ini adalah pendapatan negara yang berasal dari non pajak. Menurut UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, terdapat beberapa jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

• Pemanfaatan sumber daya alam, seperti minyak dan gas.
• Pelayanan oleh pemerintah, seperti layanan kereta api, pendidikan, kesehatan dan lainnya.
• Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, seperti dividen BUMN atau obligasi.
• Pengelolaan Barang Milik Negara.
• Pengelolaan dana, seperti sisa anggaran pembangunan.
• Hak negara, seperti barang sitaan yang dilelang atau denda dari pelanggaran hukum.

3. Hibah Pemerintah

Hibah Pemerintah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, baik berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Contoh hibah seperti para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia atau Para Tenaga Kerja Indonesia yang ada di luar negeri.  Hibah sendiri dibagi menjadi beberapa jenis.

• Hibah terencana, melalu Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH)
• Hibah langsung, hibah tanpa perencanaan
• Hibah melalui KPPN, penarikannya melalui Bendahara Umum Negara atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
• Hibah dalam negeri, berasal dari lembaga keuangan maupun non-keuangan dalam negeri, perusahaan atau orang asing yang melakukan kegiatan atau berdomisili di Indonesia.
• Hibah Luar negeri, berasal dari negara asing, lembaga internasional, lembaga keuangan asing, atau lembaga lainnya serta perusahaan atau orang Indonesia yang berdomisili dan melakukan kegiatan di luar negeri.

Nah setelah kita mengetahui dari mana saja sumber APBN, kita harus mengetahui apa sih fungsi APBN? Untuk apa APBN itu?

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa APBN berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

• Otorisasi, anggaran negara merupakan dasar dalam melaksanakan pendapatan serta belanja setiap tahun
• Perencanaan, anggaran negara merupakan pedoman bagi manajemen dalam melakukan perencanaan kegiatan setiap tahun
• Pengawasan, anggaran negara merupakan pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai atau tidak dengan ketentuan yang telah ditetapkan
• Alokasi, anggaran negara harus dirancang guna mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
• Distribusi, kebijakan anggaran negara harus selalu memperhatikan rasa keadilan dan kesusilaan
• Stabilisasi, anggaran negara merupakan alat guna memelihara dan menyelenggarakan  keseimbangan fundamental perekonomian

Jadi dapat kita ketahui bahwa terdapat banyak sumber dana APBN, serta beberapa fungsi APBN yang seluruhnya demi kepentingan pembangunan negara baik fisik maupun non-fisik.

Pada pidato Presiden Joko Widodo saat Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022, Ia mengatakan bahwa APBN 2022 akan tetap fokus pada usaha penanganan Covid-19. Selain itu pemerintah akan fokus pada program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu, peningkatan SDM yang unggul, pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan teknologi, penguatan desentralisasi fiskal guna pemerataan kesejahteraan antar daerah, serta melanjutkan reformasi pengangguran dengan menerapkan zero-based budgeting. 

Lantas, bagaimana pembangunan IKN Nusantara yang memakai 20 persen dana dari APBN?

Seperti yang dikatakan di atas, pembangunan IKN Nusantara tidak hanya menggunakan APBN. Pemerintah juga menggandeng beberapa investor serta badan usaha lainnya, Sehingga tidak akan banyak memakan dana APBN. 20 persen tersebut masih sanggup dijangkau oleh APBN dalam untuk proses pembangunan IKN Nusantara beberapa tahun ke depan. Selain itu, hal ini juga merupakan fungsi APBN guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian dengan cara menyeimbangkan seluruh daerah di Nusantara.

Namun pemerintah harus berpikir matang-matang dalam mengoptimalkan dana APBN. Jangan sampai melakukan penyelewengan dana yang membuat proyek terhenti di tengah jalan, dan menambah dana APBN untuk dikeluarkan. Pemerintah harus lebih cerdas dalam mengatur dana guna pembangunan IKN Nusantara, dengan mengoptimalkan dana non-APBN.

Nah setelah memahami apa itu APBN, dari mana sumbernya berasal, dan apa saja fungsinya, bagaimana pendapat kalian tentang pembangunan IKN yang memakai dana APBN? Apakah akan sesuai rencana atau tidak?