Melihat Kembali Dinamika Bilateral Amerika Serikat dan Kuba di Era Trump

Dinamika perkembangan normalisasi kemudian menjadi semakin menemui hambatan. Kunci kebijakan kini berada pada Donald Trump sebagai pemangku kebijakan untuk memberikan upaya normalisasi lanjutan. Kebijakan tersebut sesuai dengan hambatan kongres di era Obama yang berisi mayoritas Partai Republik yang kini memenangkan pemilihan Presiden melalui Donald Trump.

Normalisasi Hubungan Kuba dan Amerika Serikat Pada Masa Presiden Donald Trump

Dalam dunia politik, Trump memiliki program kebijakan yang sama dengan Obama pada tahun 2015. Awalnya kebijakan tersebut disampaikan pada tahun 2015 dengan mendukung program kebijakan Obama dengan berkampanye terbuka sehingga mendapat apresiasin publik. Namun, pada tahun 2016, Trump merubah argumen kebijakan upaya normalisasi tersebut setelah melakukan pertemuan dan jajak pendapat dengan konvensi Partai Republik dan Asosiasi Veteran Teluk Babi yang merupakan dukungan pertama mereka dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat.

Trump pada tahun 2017 secara bertahap mulai memberika degradasi kebijakan yang telah dibuat dalam upaya normalisasi hubungan Kuba dan Amerika Serikat. Degradasi kebijakan tersebut kemudian mendapat perhatian penuh kongres yang dilakukan lagi perumusan kebijakan dengan peninjauan kembali upaya normalisasi yang telah dilakukan Obama. Kebijakan Obama dianggap oleh Trump sebagai kerugian bagi Amerika Serikat. Hal ini dinilai oleh Trump sebagai upaya memperkaya rezim militer Kuba. 

Kebijakan ini tentu tidak sejalan dengan visi embargo ekonomi Amerika Serikat yang bertujuan untuk menghapus rezim militer Kuba yang dianggap menindas rakyat Kuba. Perumusan kebijakan tersebut dimulai pada Februari 2017-Maret 2018 yang dilakukan secara bertahap dan dipimpin oleh Dewan Keamanan Nasional yakni Jenderal McMaster. Presiden Trump Menunjuk Jenderal Herbert Raymond McMaster sebagai penasehat Dewan Keamanan Nasional menggantikan Michael T. Flynn yang dipecat dari jabatan.

Kebijakan Donald Trump berfokus pada pengembangan ekonomi Kuba yang jauh dari monopoli pemerintah dan militer Kuba.yakni Groupo de Administracion Emperasial (GAESA) yang memungkinkan ekonomi swasta untuk berkembang di Kuba. 

Selain itu akses informasi dan pembebasan akses perjalanan pada masa Obama akan dilarang kembali. Kebijakan ini juga merubah maklumat kebijakan dengan menambahkan pelaporan berkala dari internal ekonomi dan politik Kuba. Kebijakan Trump tentu menyulitkan kembali upaya normalisasi hubungan kedua negara. Kuba dan Amerika Serikat kembali menemui hambatan sulit dengan perubahan kebijakan pada masa Trump. 

Miguel-Diaz Canel sendiri sebagai Presiden Kuba yang menggantikan Raul Castro, memberikan pendapat yang serupa dengan upaya normalisasi yang kini semakin sulit. Pembatasan perdagangan dan perjalanan people-to-people serta transaksi kini kembali diperketat. 

Pengurusan visa kunjungan yang sebelumnya dipermudah kini harus kembali ke peraturan lama dengan tambahan mempersingklat durasi visa yang diberikan. Transaksi keuangan dilarang oleh Trump dengan menerbitkan amandemen Cuban Assets Control Regulation (CACR) pada 9 September 2019 yang mulai berlaku 9 Oktober 2020.

Pengurangan Staff Kedutaan di Havana kembali kurangi. Pada tanggal 29 September 2017, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memberikan mandat pengurangan Pegawai Kedutaan di Havana. Hal ini berdampak kedapa birokrasi kedua negara melalui kedutaan menjadi kembali lamban dan menimbulkan hambatan upaya normalisasi hubungan. 

Spekulasi ini telah berfokus pada kemungkinan-kemungkinan seperti faksi dinas keamanan Kuba atau negara ketiga, seperti Rusia, dengan motivasi yang jelas ingin mengganggu hubungan.