Lebih jauh, OPM tentunya sedikit mendapatkan hembusan angin segar atas polemik yang tengah mencuat kini. Hal ini dapat dijadikan momentum yang tepat untuk melakukan propaganda makar terhadap Negara. Terlebih campur tangan (invisible hand) internasional terkhusus bagi Negara Negara kepulauan pasifik yang mendukung Papua untuk berdaulat menentukan nasibnya sendiri, belum lagi bagi Negara - negara yang menaruh kepentingan di bumi papua.
Tuduhan makar maupun upaya disintegrasi bangsa silih berganti dilayangkan oleh Negara kepada masyarakat Papua yang mencoba menggoyahkan persatuan dan kesatuan NKRI. Produksi wacana tersebut dilakukan melalui media massa/online secara konsisten demi mengkonstruksi kesadaran masyarakat Indonesia agar terkecoh terhadap akar masalah yang sebenarnya terjadi di tanah Papua.
Keadilan dan kesejahteraan adalah hadiah kemerdekaan yang selama ini dirindukan bagi masyarakat Papua. Hal ini tentunya akan terus dinanti hingga mereka tidak lagi memakan janji-janji politisi yang tak kunjung terealisasi. Namun hadiah itu tak kunjung diberi sehingga jangan terkejut jika kemerdekaan yang sejatinya berupa kedaulatan penuh atas bumi Papua akan terus berkobar jika Negara terus bermain main di atas derita nestapa rakyat papua.
Jika secara jujur Negara mau mengakui bahwa ia tidak mampu lagi menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat Papua, maka tidak ada jalan yang paling bijak untuk ditempuh selain merelakan kepergian bumi Papua dan berpisah dari NKRI.
