Mohon tunggu...
M. Ramadhana Alfaris
M. Ramadhana Alfaris Mohon Tunggu... Dosen di Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang -

Existentialism Researcher. Dosen di Fakultas Hukum, Universitas Widyagama Malang

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Review Buku: "The Third Way" Pembaruan Demokrasi Sosial

7 Februari 2017   09:57 Diperbarui: 7 Februari 2017   10:14 2697
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Buku ini menerangkan, ide untuk menemukan cara' ketiga' dalam politik telah banyak dibahas, tidak hanya di Inggris, tetapi di AS, benua Eropa dan Amerika Latin. Oleh karenanya, Anthony Giddens menunjukkan bahwa mengembangkan cara ketiga adalah tidak hanya kemungkinan tetapi sebuah kebutuhan dalam sebuah politik modern. Pada dasarnya memang sulit untuk percaya pada objektivitas, integritas dan kejujuran tanpa kesalahan intelektual pada tatanan politik, bahkan lebih dari itu, ketika sebuah paradigma ilmiah barat mendesak untuk menyelesaikan penjelasan intelektual dengan tujuan untuk mencari kebenaran di semua aspek.

Giddens telah menggambarkan "jalan ketiga" antara sosialisme Eropa tradisional dan 1980-an neo-liberalisme. Karya ini selain menempatkan tradisional sayap kiri kepada masyarakat kontemporer dengan pandangan yang segar. Giddens menilai bahwa risiko teknologi merupakan sebagai kesempatan untuk dapat menimbulkan bahaya dan berpendapat bahwa globalisasi dapat menjadi kekuatan yang positif. Di samping itu, perubahan dalam keluarga, Giddens menambahkan yakni hasil dari kompleksitas faktor sosial dan teknis pembusukan yang dapat dikatakan tidak bermoral. Penekanan tersebut ditempatkan pada aspek pendidikan, tidak hanya untuk mendapatkan pengetahuan saja akan tetapi untuk beradaptasi terhadap perubahan yang tak terelakkan. Hal tersebut merupakan sebuah peringatan bahwa hak akan datang dengan tujuan pembaruan.

Buku Anthony Giddens, “Jalan Ketiga: Pembaruan Sosial Demokrasi ini juga merupakan sebuah ringkasan dari ide-ide kontemporer pemikiran kiri di Eropa Barat; analisis dangkal tantangan utama dan dilema dunia sosial, politik dan ekonomi, serta seorang demokrat sosial. Di samping itu juga mengandung unsur-unsur yang diperlukan untuk melayani sebagai agenda politik yang aktif. Seperti halnya iman dalam pemilu masa depan yang menjanjikan dan keyakinan yang berlebihan bahwa masalah utama masyarakat dapat diselesaikan melalui pilihan demokratis sosial.

Selama era bipolar, demokrasi sosial dan demokrasi Kristen memainkan kekuatan yang seimbang di Eropa Barat. Akan tetapi munculnya ide-ide neoliberal setelah jatuhnya blok sosialis tampaknya ujung keseimbangan dalam mendukung gerakan sayap kanan. Namun, setelah selingan neoliberal, kembalinya demokrasi sosial di Italia, Perancis, Inggris dan Jerman mengingatkan dirinya apa yang diyakini tenggelam dalam penurunan.

Kendati demikian, sayap kiri harus dibangun terhadap butir tatanan yang mapan. Dalam artian modernitas dibedakan oleh cintanya perubahan yang lebih baik. Untuk bertahan hidup, kata Giddens, kiri harus fleksibel dalam posisi mereka dan menyesuaikan dogma mereka ke realitas global yang baru. Runtuhnya Marxisme sebagai agama dan sebagai paradigma ilmiah, bersama-sama dengan perubahan struktur demografi di negara-negara mitra di Eropa dan penggabungan kekuatan baru untuk pasar tenaga kerja, seperti perempuan, dipaksa untuk mendefinisikan kembali ideologi gerakan politik , tidak untuk beradaptasi. Jalan Ketiga ini menandai kebangkitan demokrasi sosial dan mengusulkan untuk mengatasi dan mengatasi kekurangan demokrasi sosial Marxis.

Cara-cara tradisional mengatur dunia politik telah terguncang terus-menerus. Di satu sisi, arah yang diambil oleh pemerintahan Tony Blair untuk reformasi yang komprehensif dari negara kesejahteraan, pengenalan prinsip-prinsip pasar ke dalam struktur pemerintahan yang kaku, dan secara aktif menggabungkan pasar keuangan internasional, hal tersebut menunjukkan bahwa saksi Eropa yang proses "ke kanan" meninggalkan kiri. Di sisi lain, penerimaan prinsip dan undang-undang dari negara kesejahteraan oleh pemerintah konservatif diletakkan tepat di tengah perdebatan pembangunan semantik politik baru. Selain itu, fakta bahwa dukungan politik tidak lagi terstruktur sekitar garis kelas kontribusi untuk perbedaan modern antara kiri dan kanan menjadi disfungsional. Dalam konteks ini, mensinyalir bahwa perbatasan antara kedua kutub adalah semakin kabur, tidak aneh bahwa dalam beberapa kali berbicara tentang akhir ideologi untuk merujuk pada pertemuan antara program politik yang sebelumnya bersifat antagonis.

Namun, meskipun ada tumpang tindih antara posisi yang berbeda (misalnya, kiri dan kanan sama menerima tepi ganda pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal keamanan populasi), sikap terhadap isu kesetaraan terus muncul kembali sebagai perbedaan inti baru. Sementara dari kiri ideologi tetap berkomitmen terhadap kejahatan dan perlindungan kelompok dikecualikan. Dalam pengertian ini, pasca-Perang Dingin perbedaan yang dibuat antara kiri dan kanan mengimplikasikan relevansi baru. Demokrasi sosial, dalam hal ini kesetaraan tidak bisa lagi dipahami sebagai persetujuan total standar hidup, tetapi sebagai asuransi terhadap pengecualian. Penekanannya adalah pada ekuitas karena harga dirinya dan kesempatan bagi orang-orang berkembang, dan karena ketidaksetaraan mengancam solidaritas sosial dan kohesi.

Tantangan demokrasi sosial tidak terjadi secara eksklusif dari posisinya di bidang ideologi. Secara keseluruhan, letak jalan ketiga di "pusat radikal" berarti dimulai dengan ketegasan dan tekad solusi yang ditemukan setelah evaluasi rasional yang kemungkinan meninjau dogma itu sendiri dan pemeriksaan calon dari aksi bersama. Dalam hal ini Giddens membuat realitas global yang baru, yakni memproyeksikan beberapa dilema kontemporer yang harus mendorong desain dari kegiatan sosial yang demokratis. Diantaranya adalah efek yang mampu menjadi yang terbaik (irreversible) dalam globalisasi, kemudian munculnya kelompok-kelompok sosial baru ke arena internasional dan masalah lingkungan global lainnya. Dengan mengacu pada poin terakhir ini, perlindungan ekologis tidak harus dipahami sebagai perlawanan pertumbuhan ekonomi dan mempertimbangkan kemungkinan mereka menghasilkan kekayaan.

Krisis demokrasi tidak datang lebih dari pesaing dengan sosialisme, tetapi tidak menjadi "demokrasi" yang cukup. Kendati demikian, batas fisik antar negara didirikan dan diakui di lingkungan internasional yang tampaknya secara permanen. Selain itu, kepemilikan materi wilayah kehilangan pentingnya pengetahuan dan kapasitas menjadi penting, sehingga perang skala antar negara-negara besar tampaknya menjadi sesuatu dari masa lalu. Oleh karena itu, tantangan demokrasi Barat yang fundamental guna mempertahankan legitimasi, pemerintah perlu meningkatkan efisiensi administrasi, mekanisme yang saling melengkapi untuk partisipasi warga dan kurang birokrasi menyediakan barang dan jasa publik.

Namun, mencapai tujuan-tujuan ini tidak berarti memilih untuk fundamentalisme pasar. Solusi pasar yang mungkin, tetapi negara harus mempertahankan sentralitas untuk melakukan fungsi yang tidak mungkin sebaliknya seperti, mempertahankan sistem hukum yang efektif, menyediakan sarana untuk mewakili kepentingan yang beragam, mencari harmonisasi sosial, dan lain sebagainya. Senada dengan hal tersebut, munculnya kelompok penekan baru internasional tidak harus dipahami sebagai "politisasi" negara. Kekuatan LSM terutama yang simbolik, kemudian mengemudikan masalah pada agenda pemerintah dan parlemen Eropa untuk mempromosikan dan memberikan visibilitas. Tetapi mereka tidak bisa untuk menggantikan partai politik atau pemerintah dalam fungsi mereka sendiri.

Negara kesejahteraan harus menjadi negara investasi sosial untuk memulihkan prinsip-prinsip ekonomi campuran baru. Hal ini diperlukan untuk menerima beberapa kritik dari hak politik, dan sifat demokratis dari negara kesejahteraan dan kecenderungan untuk melindungi dan merugikan kebebasan atau ketergantungan kesejahteraan, di mana hal tersebut merupakan distorsi dari kegiatan produktif dalam upaya bahwa penduduk atau masyarakat luas berada dalam kategori diasuransikan oleh negara. Dengan kata lain menjamin akses pekerjaan, negara investasi sosial baru harus mendukung adopsi risiko di pasar tenaga kerja, dan investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja. Dengan langkah-langkah tersebut adalah mungkin untuk merangsang mobilitas dan produktivitas dalam perusahaan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun