Strategi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Non-Migas
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan berlandaskan prinsip keberlanjutan.
1. Penegakan Hukum dan Regulasi yang Kuat
Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap aktivitas IUU fishing dan penangkapan ikan destruktif. Penggunaan teknologi pengawasan seperti Vessel Monitoring System (VMS) dan satelit dapat membantu memantau aktivitas kapal di wilayah perairan Indonesia.
2. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi
Investasi dalam pembangunan infrastruktur kelautan, seperti pelabuhan ikan modern, fasilitas pengolahan hasil laut, dan sistem logistik yang efisien, harus menjadi prioritas. Selain itu, adopsi teknologi ramah lingkungan seperti alat tangkap selektif dan teknologi energi terbarukan perlu didorong.
3. Konservasi dan Restorasi Ekosistem Laut
Upaya konservasi seperti pembentukan kawasan konservasi laut (marine protected areas) harus diperluas. Program restorasi seperti rehabilitasi terumbu karang, penanaman mangrove, dan pemulihan padang lamun harus dilaksanakan untuk memulihkan ekosistem yang rusak.
4. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Pelibatan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya kelautan sangat penting. Program pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis kelautan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Promosi Pariwisata Bahari Berkelanjutan
