Meneropong Demokrasi dalam Konteks Politik Lokal

Sumber: Vivanews (Ilustrasi Gambar) 

Ketika berbicara mengenai proses penyelenggaraan negara, tentunya seluruh elemen-elemen yang ada di bangsa ini, kita dituntut untuk menjamin proses penyelenggaraan negara berjalan dengan baik, selaras dan seirama. Karena Seyogyanya proses penyelenggaraan negara hanya dapat dijalankan dengan baik apabila partisipasi publik oleh elemen-elemen yang ada secara masif memiliki pandangan serta tindakan yang terkoordinasi dalam satu kesatuan tujuan. 

Hal demikian menjadi dasar yang paling urgen sesuai dengan prinsip di dalam Dasar Negara Pancasila, yang menuntut tindakan secara bersama-sama dalam proses bernegara, baik dalam pengambilan keputusan dan sebagainya agar dapat mengakomodir berbagai kepentingan yang ada secara bersama.

Sebab tuntutan perkembangan Zaman saat ini mengharuskan sinergitas dan kerja-kerja kolektif dalam menjaga stabilitas serta eksistensi negara dalam berbagai rongrongan, baik pengaruh individualitas maupun transnasional yang dapat mendisintegrasikan ataupun merusak kehidupan tatanan berbangsa dan bernegara kita pada saat ini.

Namun ketika menilik kedalam secara realitas, keadaan dalam negeri kita pada saat ini begitu banyak persoalan yang tengah terjadi, baik dalam kancah nasional sampai pada tataran daerah (lokal). 

Proses Demokrasi yang seharusnya mengakomodir berbagai kepentingan bersama dalam mencapai tujuan bernegara, berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan, tindakan yang dipraktekkan saat ini lebih-lebih cenderung responsif atas kepentingan kelompok dan golongan yang diwakili. 

Proses demokrasi yang diharapkan sebagai instrumen agar dapat menghimpun kepentingan umum tengah di lacuri dengan tindakan arogansi kelompok dan golongan-golongan atas nilai-nilai demokrasi, manifestasi atas demokrasi yang salah kaprah dalam praktek tengah bergemuruh dan menggelora. 

Sejatinya yang telah diamanahkan di dalam nilai-nilai Pancasila yakni prinsip permusyawaratan dengan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai konsensus kolektif sebagai acuan dalam membangun kehidupan bersama menjadi simpangsiur. 

Di dalam kancah lokal sendiri pun tak kalah derasnya, praktik-praktik yang tengah terjadi dalam perpolitikan lokal hari ini, lebih cenderung pada politik identitas yang kemudian dipraktekkan dengan saling menyerang satu dengan yang lain. 

Demokratisasi yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat memberikan solusi didalam proses bernegara demi terselenggaranya pemerintahan yang ideal, dapat mewujudkan aspirasi masyarakat baik lokal maupun nasional tengah jauh dari harapan, akibat praktek yang minim akan gagasan tersebut, akomodasi kepentingan publik jauh dalam pelaksanaannya.

Belum lagi penggiringan opini publik dalam anasir negatif dengan membentur-benturkan kalangan rakyat untuk meraup dukungan semaksimal mungkin tanpa memikirkan kausalitas dari hal tersebut. 

Jikalau aktor-aktor politik kita hari ini yang tengah berkontestasi dalam kancah perpolitikan daerah terus-menerus mempraktekkan hal demikian, maka secara berangsur-angsur tatanan kehidupan bangsa ini akan mengalami suatu kondisi pengrongrongan di dalam tubuhnya sendiri.

Olehnya itu menjadi tugas kita bersama untuk menjaga tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menangkal ataupun menepis segala anasir negatif, baik opini yang berbentuk SARA, politik identitas (sukuisme) dan sebagainya, lewat edukasi-edukasi politik, yakni menyangkut dengan kesadaran politik masyarakat, hak-hak politik dalam bernegara dan sebagainya, agar tertanam kesadaran politik rakyat yang ideal dalam mengarahkan serta menentukan segala keputusan demi mencapai cita-cita bernegara. 

Hal ini demi menjaga keutuhan serta dapat terwujudnya tujuan bersama sesuai amanah yang termuat dalam cita-cita Proklamasi yakni masyarakat adil makmur dan beradab, berkeadilan, tanpa penghisapan antara satu dengan yang lain.