Pada awal abad ke-19, para 'orang terdidik' dari Virginia mengangkut anak-anak suku Indian di provinsi-provinsi utara negara bagian Amerika Serikat itu untuk disekolahkan di kota agar 'lebih beradab'. Setelah dianggap tuntas, mereka -para sarjana ini- dikembalikan ke sukunya. Apa jadinya? Alih-alih bermanfaat bagi nusa dan bangsa, mereka malah dianggap tak bisa jadi apa-apa.
Para tetua suku-suku itu melayangkan protes kepada pihak sekolah dan universitas di Virginia. Mereka kecewa, anak-anak Indian yang jauh dan lama disekolahkan, ketika pulang justru sudah tak bisa bicara dengan bahasa ibunya. Anak-anak itu tak bisa bercocok tanam, tak tangkas berlari dan berburu, tak bisa menahan lelah dan lapar. Dan ini yang fatal, mereka tak memahami kebijaksanaan leluhur dan tak menyadari keterhubungannya dengan alam.
Dalam kondisi semacam itu, mereka -yang terdidik itu- tak bisa menempati posisi apapun dalam struktur masyarakat kampungnya. Tak bisa jadi pemburu, prajurit, apalagi penasihat. Intinya, mereka tak bisa jadi apa-apa. Para tetua pun kapok, mereka tak lagi sudi mengirim anak-anaknya untuk 'dididik' ala sekolahan. Mereka justru menawarkan, "Lebih baik anak-anak dari Virginia itu yang dibawa kesini. Biar kami didik agar paham bagaimana untuk hidup."
Begitulah yang terjadi jika pendidikan terlepan dari realitas dan lokalitas kehidupan. Dan sayangnya, begitu pula yang terjadi di alam pendidikan negeri ini. Tidak sanggupnya kita memanipulasi bencana kekeringan atau berlimpahnya sampah merupakan bukti nyata kegagalan pendidikan selama ini. Bukti yang sangat jelas betapa selama ini proses belajar kita di sekolah sudah sangat jauh terpisah dari realita dan konteks kehidupan.
Maka tidak mustahil jika prediksi tanah Jawa akan kehabisan air di tahun 2040 menjadi kenyataan. Belum lagi pencemaran udara oleh polusi BBM, rusaknya biota laut oleh sampah plastik, akan semakin parah jika arah pendidikan kita terus menerus berorientasi pada profit moneter berbasis persaingan global. Bukan berorientasi pada solusi atas realita yang berbasis pada kesadaran kontekstual.
Selain masalah miskin kontekstualitas, pendidikan di negeri ini juga miskin efektivitas pembelajaran. Betapa banyak anak sekolah yang belajar bahasa Inggris selama enam tahun sejak SMP hingga SMA, namun kalah kualitasnya dengan mereka yang kursus selama enam bulan.
Betapa banyak anak sekolah yang belajar bahasa Indonesia selama dua belas tahun sejak SD sampai lulus SMA, namun tetap tak bisa menulis dengan tata aksara yang baik dan benar. Itu semua disebabkan tidak adanya intensivitas dalam pembelajaran. Proses belajar hanya menjadi aktivitas basa-basi demi memenuhi target kelulusan ujian.
Jadi, problem pendidikan kita memang tidak sekedar digitalisasi dan futurisasi pembelajaran, sebagaimana digemborkan menteri pendidikan yang baru, Mas Nadiem Makarim. Tetapi jauh lebih mendasar dari itu. Yakni bagaimana menciptakan atmosfer pendidikan yang sesuai konteks kehidupan riil kehidupan, berbasis kebersamaan dan kesadaran.
Akhirnya, pertanyaan ini patut disampaikan kepada Mas Nadiem yang terlanjur lekat dengan semangat pembaharuan ala anak muda. Kalau proses belajar di sekolahan masih saja tidak realistis dan tidak efektif semacam itu, lalu buat apa mempertahankan sekolah?
Oleh: Zia Ul Haq*
*Penulis adalah pendamping belajar (fasilitator) di Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah Salatiga
Sumber tulisan: www.ziatuwel.com
