Solusi Hukum Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia

Oleh: Alfaenawan

• Pendahuluan 

Pembangunan yang digencarkan oleh pemerintah seringkali mengalami berbagai hambatan, salah satunya dalam proses pengadaan tanah. Banyak kasus penggusuran tanah yang dilabeli dengan kepentingan umum. 

Namun, masyarakat merasakan dampak kerugian dari proyek pembangunan tersebut. Aparat kepolisian seringkali melakukan intimidasi dalam rangka percepatan proyek pembangunan. Alangkah baiknya jika pembangunan infrastruktur dijalankan dengan mempertimbangkan hak masyarakat atas tanah. 

Masyarakat yang digusur tanahna seharusnya memperolah ganti rugi yang adil dan bijaksana. Ganti rugi yang dijalankan saat ini hanya sebatas berupa uang senilai harga tanah. Padahal banyak hal yang dilucuti dalam proses penggusuran tanah tersebut. 

Bentuk ganti rugi tidak cukup hanya dalam bentuk uang, melainkan lahan pengganti, pemberian sarana-prasarana, dan berbagai bentuk ganti kerugian lainnya. Menurut Alghiffari, terdapat tujuh pertimbangan yang harus dijadikan pedoman dalam pemberian ganti rugi terhadap korban penggusuran, meliputi: jaminan legalitas kepemilikan, keterjangkauan, layak huni, aksesbilitas, lokasi, dan kelayakan budaya.

Konflik yang terjadi akibat penggusuran lahan ini sangat diharapkan tidak terjadi dalam masyarakat, karena pembangunan yang direncanakan pemerintah bertujuan untuk menjamin kepentingan umum. 

Dengan demikian, pemerintah perlu melakukan pengkajian terhadap masyarakat yang menolak adanya pengadaan tanah dan melakukan berbagai upaya tertentu, sehingga konflik masyarakat dan pemerintah bisa diminimalisir secara maksimal. 

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai hal, seperti tempat tinggal masyarakat terdampak proyek pembangunan. Karena tempat tinggal masyarakat telah menjadi hak yang harus dilindungi sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”

• Pembahasan
• Urgensi Hak Masyarakat Atas Tanah

Tanah tidak hanya menjadi media tempat tinggal manusia, tetapi tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, setiap manusia membutuhkan tanah guna memperoleh sumber kehidupan. 

Oleh karena itu, tanah memiliki dimensi ekonomi, sosial, kultural, ekologi, dan politik. Sebagai sumber agraria yang penting, tanah merupakan sumber produksi dan modal yang sangat dibutuhkan, sehingga ada banyak kepentingan yang membutuhkannya. 

Perkembangan penduduk dan kebutuhan kehidupan yang sangat kompleks tidak sebanding dengan tanah yang tidak bisa bertambah luas. Peningkatan kebutuhan tanah menyebabkan terjadinya perkembangan di dalam bidang hukum tanah.

Tanah bagi kehidupan masyarakat memiliki nilai yang sangat besar guna memenuhi berbagai kebutuhan yang semakin berkembang. Masyarakat bersedia untuk berkorban, bekerja secara maksimal, dan melakukan segala hal untuk memiliki tanah, karena mereka memahami begitu pentingnya tanah bagi kehidupan jiwa. 

Apabila seseorang terutama di pedasaan memiliki tanah, itu merupakan suatu kehormatan, martabat (dignity), dan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian apabila ada pihak yang ingin merampas tanah, maka pemiliknya akan menghalangi dengan berbagai cara agar tanah tersebut dapat dipertahankan. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk semakin mencuat. 

Sedangkan jumlah tanah tidak bertambah, menyebabkan tanah menjadi barang sangat berharga dan semakin langka. Tanah menjadi sangat penting ketika terdapat dua makna dalam tanah, yaitu tanah sebagai nilai ekonomi dan tanah sebagai nilai non-ekonomi.

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia akan membentuk hubungan yang sangat erat antara manusia dan tanah. Hubungan ini dapat menemukan dan mempengaruhi seluruh struktur hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan masyarakat umumnya, dan hubungan masyarakat dengan negara. Tanah menjadi sumber bagi pencapaian kemakmuran sebuah bangsa dan negara juga berperan aktif dan pengelolaan hasil tanah. 

Dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Penguasaan sumber daya alam termasuk tanah dikuasai oleh negara guna mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

• Konflik Agraria

Sengketa atau konflik merupakan suatu yang menjadi bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesamanya. Konflik yang terjadi harus dihadapi dengan berbagai pendekatan sehingga konflik dapat dikelola dan dikompromikan secara masif. Konflik merupakan suatu pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan dengan kelompok lainnya karena perbedaan, ketidak-setujuan, dan hal-hal kontroversi lainnya. 

Menurut Soerjono soekanto konflik dapat diklasifikasi menjadi lima, yaitu konflik/pertentangan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan antara kelas-kelas sosial, pertentangan politik, dan pertentangan yang bersifat internasional. Adapun konflik pertanahan merupakan konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait dengan masalah lahan/tanah dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 

Menurut Pasal 1 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011, kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian, sesuai peraturan perundang undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.

Konflik pertanahan (agraria) sering terjadi di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah terkait program pembangunan (infrastruktur) yang dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan data yang dicatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 123 % konflik agraria akibat Preyek Strategis Nasional (PSN) dari 17 kasus menjadi 38 kasus pada tahun 2021. 

Penyebab konflik agraria terdiri dari pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, kereta api, hingga pengembangan kawasan ekonomi khusus. Kasus pembangunan yang baru-baru ini misalnya salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam RPJMN adalah pembangunan bendungan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Pembangunan bendungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan tersebut ternyata banyak melanggar prinsip-prinsip dalam hukum agraria.

Adapun pengertian pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 

Dahulu pengadaan tanah terutama bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan dengan cara pencabutan hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Namun, dengan dikeluarkannya Perpres 65/2006 yang merupakan perubahan dari peraturan Perpres 36/2005 maka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Sementara, asas-asas dasar pengadaan tanah diatur dalam Perpres 36/2005 Jo Perpres 65/2006 dan Peraturan Kepala BPN-RI No. 3 Tahun 2007 yaitu: pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dipastikan tersedianya tanah, hak hak dasar masyarakat atas tanah terlindungi, dan mencakup peluang lahirnya spekulasi tanah. 

Apabila mengamati proyek pembangunan bendungan di Desa Wadas, pemerintah terlalu memaksa warga dengan tindakan represif oleh aparat kepolisian. Banyak masyarakat yang dirugikan akibat pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah mempertimbangkan berbagai implikasi atau resiko dari pembangunan tersebut. 

Namun, di banyak kasus seringkali pemerintah kurang mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu, hak warga negara atas tanah, dan kepentingan umum. Pendeketakan humanis juga kurang diperhatikan oleh pemerintah, sehingga belum ada musyawarah mufakat tetapi pemerintah seperti memaksa agar prosesnya dipercepat.

• Upaya Preventif Konflik Penggusuran Tanah

Upaya preventif merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari Bahasa latin pravenire yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah agar tidak tidak terjadi suatu hal. 

Preventif dalam arti luas merupakan upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Apabila penggusuran lahan ingin dilakukan karena adanya pembangunan seperti bendungan di Desa Wadas, Purworejo. Maka upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik penggussuran lahan meliputi:

• Sosialisasi
• Sosialisasi program pembangunan nasional bagi masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Dalam sosialisasi ini diisi berbagai manfaat dari program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. 
• 
  
• Selain itu, pemerintah juga harus merencanakan bentuk ganti kerugian terhadap masyarakat yang terdampak akibat pembangunan tersebut. Apabila mengamati berbagai kasus yang terjadi dalam pengadaan tanah untuk program pembangunan (infrastruktur), seringkali terjadi konflik antara masyarakat dan aparat keamanan. Hal ini salah satunya dikarenakan tidak memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terlebih dahulu.
• 
  
• Mufakat
• Mufakat merupakan suatu kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal penggusuran lahan. Selama ini pemerintah kurang memperhatikan prinsip mufakat terhadap masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan persuasif dengan dialog, komunikasi, dan musyawarah terhadap masyarakat untuk mencapai mufakat. Sehingga konflik yang terjadi antara masyarakat dan penegak hukum bisa diminimalisir.
• 
  
• Memberikan ganti rugi
• Pemerintah harus memberikan ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan infrastruktur. Bentuk ganti rugi yang diberikan bisa dalam berbagai bentuk, misalnya dengan sejumlah uang sesuai harga bangunan dan luas tanah. 
• 
  
• Namun pada kenyataannya, ganti rugi berupa uang terhadap tanah yang dibebaskan seringkali menimbulkan konflik karena uang tidak sebanding dengan nilai lahan yang digusur. 
• 
  
• Sehingga penolakan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat keamanan polisian tidak kunjung berhenti. Dengan demikian, upaya ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah perlu diperbaiki, yaitu dengan diberi tanah pengganti yang layak, penyertaan modal, dan bentuk ganti rugi lainnya. 
• 
  
• Hal ini mengacu pada setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (1), dan apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kecuali ditentukan lain (Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
• 
  
• Partisipasi Masyarakat
• Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Dalam Pasal 28 C Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” 
• 
  
• Artinya, dalam berbagai aktivitas pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasan memerlukan peran aktif masyarakat. Apabila masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan proses lainnya maka masyarakat lebih memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dapat berupa ikut bekerja dalam setiap proyek yang dilakukan.
• 
  
• Relokasi
• Relokasi merupakan pemindahan tempat tinggal masyarakat yang terkena dampak ke tempat baru yang layak. Problematikanya adalah penyediaan tempat baru bagi masyarakat yang terdampak tersebut sangat terbatas dan sarana prasarana tempat yang menjadi relokasi masyarakat sangat minim. 
• 
  
• Dengan demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan tanah pengganti yang layak dengan dilengkapi sarana yang memadai bagi masyarakat yang terdampak proses pengadaan tanah, sehingga hak masyarakat terlindungi dengan baik.
• 
  
• Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konflik agraria menjadi permasalahan utama bagi bangsa Indonesia dan selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Konflik agraria banyak disebabkan karena pembangunan infrastruktur yang terus meluas. Pemerintah seharusnya menyeimbangkan antara kepentingan individu, kepentingan hak warga atas tanah, dan kepentingan umum. Sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak masyarakat dalam proses pengadaan tanah. 

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan tertentu pemerintah perlu melakukan upaya-upaya preventif guna meminimalisir terjadinya konflik. Dalam pelaksanaan pembangunan sesuai proyek stretegis nasional harus terlebih dahulu melakukan berbagai pendekatan seperti: sosialisasi pembangunan infrastruktur, musyawarah mufakat antara masyarakat dan pemerintah, pemberian ganti rugi secara bijaksana terhadap masyarakat yang terdampak penggusuran tanah, mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap proyek yang dijalankan, serta relokasi yang layak bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan.