Isu Genocidapun kandas, secara faktual dilapangan pertumbuhan penduduk orang asli Papua berkembang pesat, banyak orang asli Papua yang sudah menikah dan tentunya populasi ini termasuk bagian dari perkembangan penduduk Papua. Indikator lain menunjukkan hampir seluruh pejabat daerah dikuasai oleh orang asli Papua dan banyak pula yang menjadi pejabat di pemerintahan pusat.
Menindak lanjuti guliran Isu yang syarat kepentingan ini mendorong berbagai delegasi datang ke Papua dan semua isu tersebut kandas dan tidak terbukti Dan pada akhirnya MSG, PIF dan bahkan PBB melakukan segala upaya untuk meyakinkan masyarakat Papua bahwa hak-hak asasi manusia mereka dihormati.
FITNAH DI BALIK ISU PELURUSAN SEJARAH DAN DEKOLONISASI
Selanjutnya, terkait Komite Dekolonisasi PBB, Indonesia dipahami secara internasional tidak pernah melakukan kolonisasi namun justru menjadi korbannya. Sehingga pernyataan Sekjen PBB tersebut, tentunya terkait dengan proses dekolonisasi pada tahun 1960an dari Kerajaan Belanda kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) untuk selanjutnya diserahkan kepada Indonesia sesuai perjanjian New York tahun 1961. Sekjen PBB tentunya sangat memahami persoalan ini sehingga sangat berhati-hati dalam meresponnya, dimana fungsi Komite Dekolonisasi PBB sendiri adalah mengatur wilayah yang tidak termasuk dalam sistem perwalian yaitu wilayah yang belum berpemerintahan sendiri. Sementara itu, Papua sendiri adalah bagian dari Republik Indonesia sejak tahun 1963. Secara historis maupun legal formal hal ini diperkuat dengan resolusi PBB nomor 2504 (XXIV) tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 yang diikuti oleh 114 negara memberikan pengakuan dan penghargaan setinggi-tingginya atas pelaksanaan tugas yang dipercayakan oleh Sekretaris Jenderal PBB dan para wakilnya sesuai perjanjian New York tahun 1962. Selanjutnya dalam sidang tersebut juga dinyatakan bahwa 84 negara anggota menyatakan mendukung keputusan Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia, 30 negara abstain dan tidak ada satupun negara anggota yang menolak.
Isu pelurusan sejarah dan dekolonisasi merupakan upaya sekelompok orang (ULMWP) untuk mendapatkan keuntungan dan bukan aspirasi masyarakat yang ada di Papua. ini terlihat nyata di Papua seperti perayaan hari-hari besar selalu meriah dan diikuti dengan antusiasme masyarakat, seperti yang baru terjadi perayaan HUT RI ke 70 berlangsung meriah, jalanan tumpah ruah dipadati masyarakat. Padahal ada himbauan dari pihak KNPB dan PRD untuk tidak merayakan, Ini bukti kuat nasionalime dan rasa cinta tanah air begitu besar di Papua. Indikator lain seperti seminar, sarasehan, dan diskusi-diskusi yang dilakuakan yang berkaitan dengan pembangunan dan kebangsaan selalu dihadiri banyak audiens baik dari mahasiswa maupun unsur lainnya.
Sebaliknya kegiatan yang dilakukan yang bernuansakan SARA, RASIS, berbentuk hasutan dan Fitnah yang dilakukan kelompok atau organisasi seperti KNPB, GEMPAR, AMP, FIM dan PRD selalu sepi dan tidak diminati oleh masyarakat maupun Mahasiswa. Kenyataan riil seperti ini menunjukkan besarnya rasa Nasionalisme NKRI dan cinta tanah air di tanah Papua. Selain itu menunjukan bahwa masyarakat tidak mudah dibelokkan dan mampu melihat yang benar menjadi suatu kebenaran dan yang Fitnah tidak mendapatkan ruang di tanah Papua. (RED)
Â
Referensi:
(http://elshamnewsservice.wordpress.com/2008/03/09/marty-terpilih-pimpin-komite-dekolonisasi/)
Prabaningtyas, Rizka F. 2013. Indonesia-Australia: Menguji Persahabatan di Tengah Konflik Penyadapan. Yogyakarta. Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada.
Setiawan, Asep. 2012. Politik Luar Negeri Indonesia. Yogyakarta: LeutikaPrio.
