Batam, Jumat, 17 Januari 2025 -- Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Kepulauan Riau bersama Aliansi Mahasiswa Kota Batam mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam untuk menyerahkan surat pemberitahuan rapat guna menindaklanjuti surat tuntutan aksi tanggal 23 Desember 2024 yang telah dilayangkan sebelumnya. Surat tersebut berkaitan dengan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Rempang pada pada tanggal 18 Desember 2024 yang lalu
Surat tuntutan aksi tersebut sebenarnya telah diterima oleh DPRD Kota Batam, namun hingga saat ini, pihak DPRD belum memberikan tanggapan maupun perkembangan lebih lanjut kepada pihak BEM SI Kerakyatan Kepri dan Aliansi Mahasiswa Kota Batam. Oleh karena itu, langkah ini diambil untuk memastikan tuntutan mereka tidak diabaikan dan segera mendapat tindak lanjut konkret melalui rapat dengar pendapat.
Koordinator Umum Aksi, Muryadi Saat Di Temuk awak media memberikan pernyataan nya
"Kami kecewa dengan sikap DPRD Kota Batam yang terkesan abai terhadap tuntutan kami terkait insiden Rempang. Sudah hampir sebulan sejak surat tuntutan disampaikan, namun tidak ada komunikasi atau progres yang jelas. Kedatangan kami hari ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan DPRD menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dan mendengar suara kami."
Senada Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Wilayah Sumatera Bagian Utara, Respati Hadinata Memberikan Pernyataan nya
"Tragedi yang terjadi di Rempang adalah bentuk nyata pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kami menyerukan kepada DPRD untuk menunjukkan keberpihakan mereka kepada rakyat yang menjadi korban. Jangan sampai lembaga legislatif ini kehilangan kepercayaan masyarakat hanya karena mengabaikan tanggung jawab moral dan hukum mereka."
Disambung dengan Koordinator Daerah BEM SI Kerakyatan Kepulauan Riau, Alexander Manurung
"Kami tidak akan tinggal diam. Sebagai representasi mahasiswa dan pemuda, kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami berharap surat pemberitahuan rapat ini dapat mendorong DPRD untuk segera merespons dan mengambil tindakan konkret. Kami ingatkan bahwa mahasiswa adalah mitra kritis pemerintah, bukan musuh. Kami hanya ingin memastikan keadilan ditegakkan."
Mahasiswa yang tergabung dalam aksi ini menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses tindak lanjut surat tuntutan hingga ada keputusan yang adil dan berpihak pada masyarakat korban. DPRD Kota Batam diharapkan segera menjadwalkan rapat dengar pendapat untuk memberikan kejelasan terhadap langkah-langkah yang akan diambil dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Rempang
