Mohon tunggu...
Aldo Tona Oscar Septian
Aldo Tona Oscar Septian Mohon Tunggu... Penulis - Sarjana Hukum dengan predikat Cumlaude

Nama saya Aldo Tona Oscar Septian Sitinjak. Saya merupakan fresh graduate dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan gelar Sarjana Hukum predikat kelulusan Cumlaude. Hobi saya yaitu membaca buku dan menulis. Saya mendedikasikan hidup untuk melawan seksisme, rasisme, dan fanatisme. Ayo Follow Instagram : @aldotonaoscar

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Kepolisian di Persimpangan Zaman: Tantangan Era Digital dan Globalisasi

16 Desember 2024   08:01 Diperbarui: 16 Desember 2024   08:01 60
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Aldo Tona Oscar Septian Sitinjak, S.H. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Saat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merayakan ulang tahunnya yang ke-78 pada 1 Juli 2024 lalu, kita dihadapkan pada pertanyaan besar: Mampukah kepolisian kita beradaptasi dan mengatasi tantangan yang semakin kompleks di era digital dan globalisasi? Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), termasuk Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel), harus berjuang di berbagai medan, dari dunia maya yang tak terlihat hingga jalanan yang penuh tantangan. Mari kita telusuri beberapa isu paling mendesak yang kepolisian kita hadapi.

Dunia Maya: Tantangan Baru, Musuh Tak Terlihat.
Kejahatan siber telah menjadi ancaman terbesar bagi keamanan nasional. Data dari Bareskrim menunjukkan peningkatan kasus kejahatan siber sebesar 20% pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Di Sumatera Selatan misalnya, beberapa kasus penipuan online, pencurian identitas, dan penyebaran malware menjadi sorotan. Polri harus mengembangkan kemampuan teknologi informasi dan keterampilan analisis data untuk melacak dan menangani penjahat siber yang sering kali lebih canggih daripada yang kita bayangkan.

Narkoba: Musuh dalam Selimut.
Peredaran narkoba tetap menjadi masalah serius. Di Sumatera Selatan, ribuan kasus narkoba terungkap setiap tahun, menunjukkan bahwa masalah ini jauh dari kata selesai. Operasi rutin yang dilakukan oleh Polda Sumsel berhasil mengungkap jaringan besar perdagangan narkoba, tetapi tantangan utama terletak pada kemampuan untuk menangkal masuknya narkoba. Selain itu, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pemerintah Daerah (Pemda) sehingga dapat memutus mata rantai peredaran narkoba.

Korupsi Internal dan Tantangan Pengungkapan Kasus secara Ilmiah: Penggerus Kepercayaan Publik.
Korupsi di tubuh kepolisian melemahkan kepercayaan publik. Menurut Transparency International Indonesia (TII), Polri masih tergolong rawan korupsi (TII, 2023). Polri---termasuk Polda Sumsel---telah menerapkan program pengawasan internal. Perlu penerapan yang lebih ketat dan transparan serta disiplin dalam sistem laporan kekayaan pejabat dan audit yang diharapkan dapat meminimalisir praktik korupsi.

Selain itu, tantangan terbesar yang dihadapi Polri adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam proses pengungkapan kasus. Penggunaan metode ilmiah dalam investigasi kriminal merupakan kunci untuk memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan objektivitas dan akurasi. Namun, penerapan metode ini sering kali terbentur oleh kurangnya sumber daya yang memadai. Misalnya, laboratorium forensik yang terbatas, termasuk dalam pelatihan forensik bagi petugas menjadi kendala utama. Studi oleh Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsri pada akhir tahun 2023 menyoroti pentingnya pendekatan ilmiah dalam investigasi sebagai salah satu isu yang mengemuka.

Terorisme dan Radikalisme: Ancaman Nyata di Tengah Kita.
Terorisme dan radikalisme tetap menjadi ancaman nyata. Di Sumatera Selatan, beberapa kasus terorisme berhasil diungkap oleh Polda Sumsel, menunjukkan bahwa ancaman ini memerlukan penanganan serius. Operasi deradikalisasi yang dilakukan dengan pendekatan persuasif dan program reintegrasi dapat menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran ideologi radikal dan pentingnya upaya kolaboratif.

Memerangi Kejahatan Jalanan: Fungsi Tradisional yang Tetap Relevan dan Kian Menantang.
Kejahatan jalanan tetap menjadi perhatian utama Polri. Mulai dari pencurian, perampokan, hingga kekerasan jalanan, semua memerlukan respon cepat dan efektif. Data menunjukkan bahwa kasus-kasus kejahatan jalanan mengalami fluktuasi dengan peningkatan pada waktu tertentu. Polri telah meningkatkan patrol dan operasi keamanan di titik rawan kejahatan. Selain itu, penerapan teknologi seperti CCTV di area publik dan penggunaan aplikasi pelaporan online memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kejadian dengan cepat dan membantu polisi dalam merespon situasi dengan lebih efisien.

Masih banyak tantangan kejahatan lain seperti aktivitas ekonomi ilegal, contohnya penambangan, pengeboran minyak, dan pembalakan liar yang memperlihatkan kian beratnya tantangan Polri.

Mengatasi Tantangan dengan Keterlibatan dan Kolaborasi.
Untuk itu, Polri perlu mengadopsi pendekatan pemolisian dengan melibatkan masyarakat melalui berbagai program seperti Bantuan Polisi, Jumat Curhat, dan Restorative Justice. Kolaborasi dengan multi lembaga dengan mitra strategis juga penting untuk menciptakan sinergi dalam penanganan masalah kriminalitas. Program ini tak hanya membantu mengatasi masalah kriminalitas, tetapi juga memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

Paradoks Pemberitaan: Mengelola Citra Positif di Tengah Berita Negatif.
Riset menunjukkan bahwa semakin intens masyarakat terpapar berita kriminalitas, semakin mereka merasa tidak aman. Hubungan media dan polisi perlu ditingkatkan agar pemberitaan tidak hanya menyoroti aspek negatif, tetapi juga kontribusi positif Polri dalam masyarakat. Polri harus proaktif dalam mengelola hubungan dengan media, memberikan informasi yang akurat dan transparan, serta melibatkan media dalam berbagai kegiatan positif kepolisian. Dengan demikian, citra Polri dapat diperbaiki dan kepercayaan publik dapat ditingkatkan. Studi tentang Kinerja Polda Sumsel tahun 2023 oleh Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Unsri menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 80.68, indeks persepsi korupsi sebesar 77.86, dan tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 86.35 dari skala 1-100 yang menunjukkan kualitas sangat baik. Namun, hasil analisis sentimen menunjukkan kecenderungan negatif (Komunikasi, 2023). Ini menunjukkan bahwa meskipun kepuasan dan persepsi terhadap korupsi membaik, persepsi negatif di media dapat menggerus kepercayaan publik.

Kesimpulan
Polri, termasuk Polda Sumsel, harus terus berinovasi dan meningkatkan kapabilitasnya untuk menghadapi berbagai tantangan di era digital dan globalisasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dengan komitmen yang kuat dan kerja keras, Polri dapat terus berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Hanya dengan demikian, Polri dapat memenuhi harapan masyarakat dan membangun kepercayaan yang kuat untuk masa depan yang lebih aman dan harmonis.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun