Mohon tunggu...
Aldo Tona Oscar Septian
Aldo Tona Oscar Septian Mohon Tunggu... Penulis - Sarjana Hukum dengan predikat Cumlaude

Nama saya Aldo Tona Oscar Septian Sitinjak. Saya merupakan fresh graduate dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan gelar Sarjana Hukum predikat kelulusan Cumlaude. Hobi saya yaitu membaca buku dan menulis. Saya mendedikasikan hidup untuk melawan seksisme, rasisme, dan fanatisme. Ayo Follow Instagram : @aldotonaoscar

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Kronologi Kasus Transaksi Mencurigakan di Kementerian Keuangan Senilai 349 Triliun Rupiah

21 Mei 2023   11:49 Diperbarui: 21 Mei 2023   22:45 221
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Mahfud MD dan Sri Mulyani (Sumber Gambar : tvOneNews.com)

Berawal Dari Pernyataan Menkopolhukam

Kronologi munculnya transaksi mencurigakan ini berawal dari pernyataan Prof. Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) serta selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU). Keterangan ini didapatkan dari Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini menimbulkan kegaduhan di publik sehingga terjadi rentetan pertemuan antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas hal ini secara serius.

Obyek Permasalahan yaitu LHA PPATK


PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Keberadaan PPATK diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU TPPU). Berdasarkan Pasal 40 UU TPPU, salah satu fungsi PPATK yaitu melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya Pasal 44 UU TPPU mengatur secara rinci kewenangan PPATK yang berkaitan dengan melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi.

PPATK Menyampaikan LHA Kepada Menkopolhukam

Sesuai kewenangannya yang diatur dalam UU TPPU, PPATK berwenang untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam rangka melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU TPPU. Oleh karena itu, PPATK dalam hal ini memiliki dasar hukum untuk menyampaikan hasil temuan dan analisisnya kepada Menkopolhukam.

Indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Bukan Korupsi

Saat menghadiri agenda rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Ketua PPATK menyatakan bahwa transaksi Rp 349 T ini diduga tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kasus ekspor impor atau perpajakan dan kepemilikan aset atas nama orang lain. Selain itu, transaksi Rp 349 T tidak melibatkan pegawai Kemenkeu, melainkan kasus ini terjadi di Direktorat Jenderal Perpajakan sehingga yang dilaporkan adalah lembaganya ke Kementerian Keuangan selaku penyidik tindak pidana asal TPPU.

Ada 2 (Dua) Klasifikasi Surat yang Diterima Oleh Kemenkeu

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun