Menyoroti Ketimpangan Ketersediaan Vaksin antar Negara, Puan: ASEAN Perlu Perkuat Solidaritas Hadapi Pandemi

"Indonesia bukan satu-satunya negara ASEAN yang belakangan ini mengalami lonjakan Covid-19. Persamaan kawasan dan kondisi yang sedang kita alami saat ini membuat ASEAN harus saling mendukung. Dengan persatuan, kita bisa membangun kekuatan," kata Puan.

Eks Menko PMK tersebut mengatakan, dalam menghadapi musuh bersama bernama Covid-19 ini, negara-negara ASEAN perlu mengingat kembali semangat persatuan di kawasan saat perhimpunan ini didirikan pada 8 Agustus 1967 silam.

"Perhimpunan ini dibangun dengan harapan negara-negara yang bernaung di bawahnya bekerja sama dalam berbagai sektor, menjalin hubungan yang bermanfaat dan saling menguntungkan. Sekarang bagaimana semangat pendirian ASEAN itu kita terjemahkan dalam penanggulangan Covid-19 saat ini," kata Puan.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR itu juga mengingatkan kerja sama kawasan untuk menghadapi pandemi Covid-19 sangat krusial. Sebab, bila masih ada negara yang mengalami lonjakan kasus, pasti akan mempengaruhi negara lainnya.  

"Dari segi kedekatan kawasan dan struktur wilayah, kemungkinan penularan itu akan selalu ada. Jadi, kesembuhan satu negara harus dibarengi dengan negara lainnya untuk mencapai ASEAN yang bebas Covid-19," ucap dia.

Bak gayung bersambut, Indonesia pun mendapat posisi sebagai koordinator Dialog Kerjasama ASEAN-Amerika yang sebelumnya dijabat oleh Laos. Mengambil kesempatan inil, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkata, dirinya sudah menyiapkan tiga fokus kerjasama yang akan dilakukan dalam tiga tahun ke depan.

"Untuk jangka pendek, kerja bersama harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan vaksin dan obat-obatan terapatik negara-negara ASEAN," ujar Retno.

Selanjutnya, untuk langkah jangka panjang, Retno menyampaikan fokus kerjasama akan pada capacity building dan transfer teknologi, terutama berkaitan dengan manufaktur vaksin dan pembangunan kesehatan kawasan.

Hal tersebut, kata Retno, berkaitan dengan upaya untuk mencegah terjadinya kebijakan diskriminatif terkait vaksin.