Pandemi Covid-19 yang lagi berkembang hingga hari ini telah banyak memberikan ketakutan, kemiskinan dan kesenjangan dalam masyarakat. Segala upaya telah dibangun dan dipublikasi kan ke publik dalam hal pencegahan dan himbauan tentang Pandemi Covid-19.
Bukan hanya itu, bahkan upaya untuk meminimalisir penyebaran Pandemi ini Pemerintah telah membatasi aktivitas sehari-hari masyarakat dalam ber-interaksi. Physical Distancing, Sistem Learning, Penyemprotan Disinfektan, Penyediaan posko-posko Covid-19, Lockdown Daerah dan relawan-relawan dihadirkan dan di inruksikan demi satu tujuan, yaitu agar berhentinya penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia.
Kasus yang berkembang hari ini mengenai kebijakan pemerintah dalam me-lockdown setiap daerah tampaknya menjadi tamparan keras kepada perekonomian usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan seperti membunuh masyarakat secara perlahan.
Bagaimana tidak, dampak dari kebijakan ini menghasilkan kesenjangan dan ketimpangan dalam masyarakat kecil maupun menengah yang dominan berdagang dan bekerja di sektor informal.
Pemerintah Disabilitas sepert tuli dalam hal menyikapi aspirasi secara masyarakat bawah yang sedang menangis dan menjerit. Gimana nasib mereka tentang hal ini? bagaimana mereka bisa hidup jika sumber mata pencaharian mereka mati? apa yang seharusnya diterapkan dalam masalah ini?
Titik temu instruksi kebijakan dalam hal solusi untuk perekonomian dan kelangsungan hidup masyarakat yang disosialisasikan kurang objektif. Peran Pemerintahan Pusat dan Daerah sebagai pokok acuan pembahasan kali ini diharapkan memberi peran yang strategis dalam menyikapi kesenjangan sosial yang terjadi dalam sekala kecil maupun besar.
Hal yang diperhatikan seharusnya pada pelaksanaan protokoler secara realistis. Cukup baik peran dan sikap yang dilakukan pemerintah dalam mengisi peran terhadap aspirasi masyarakat.
Namun, pada pelaksanaan nya masih banyak kami temukan kesalahan yang dilakukan oleh para pelaksanannya. Partikularisme sudah terjadi dan kita jangan diam.
Terlintas dipikiran, apakah memang semua hal ini hanyala permainan belaka? Atau, apakah pemerintah tuli atas jeritan masyarakat? Setelah dilakukan analisi secara mendalam, ternyata pemerintah hari ini kurang menekankan dari segi “keamanan dan pantauan” serius dalam pelaksanaan yang orientasinya kepada masyarakat yang adil,makmur,dan sejahtera. Pemerintah tuli seakan-akan melahirkan sebuah paradigma negatif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Negara.
Dalam situasi yang mencekam hari ini, seharusnya seluruh jajaran pemerintahan memberikan suatu interpretasi yang sifatnya membangun semangat perlawanan terhadap pandemi covid-19 ini. Bukan malah menciptakan interpretasi yang secara proporsional menghasilkan katastrofe terhadap masyarakat.
Pemerintah tuli yang kami asumsikan ini sebagai bentuk kekesalan kami terhadap penerapan yang diperankan. Didalam pemerintahan yang demokratis, kita menemui banyak kesalah pahaman informasi yang di perlihatkan ke publik.
