Sisanya, sebanyak 39 negara termasuk ke dalam tipe rezim 'rezim hibrida' dan sebanyak 52 negara termasuk ke dalam 'rezim otoritarian' (Tabel 1). Jadi, ada sekitar sepertiga dari populasi dunia hidup dalam rezim otoritarian, dengan mayoritas rakyat Cina.
Tabel 1. Data Jumlah Negara yang termasuk ke dalam empat rezim tipe menurut Democracy Index 2017
Menurut Larry Diamond, salah seorang pakar demokrasi, sebagaimana dikutip dalam Democracy Index 2017, kita sedang mengalami 'resesi demokrasi'. Bahkan, negara-negara tradisional demokrasi, seperti AS, mengalam resesi tersebut. Menurut laporan EIU, perwujudan utama dari resesi demokrasi adalah sebagai berikut: merosotnya partisipasi populer dalam pemilu dan proses politik, menurunnya kepercayaan terhadap institusi-institusi negara, berkurangnya daya tarik dari parpol arusutama, tumbuhnya pengaruh dari institusi-institusi dan lembaga-lembaga ahli yang tak akuntabel, melebarnya jurang antara elit politik dan eletorat, pengekangan kebebasan media, dan tergerusnya kebebasan politik (misalnya, pembatasan kebebasan berpendapat).
Berdasarkan Democracy Index 2017, Norwegia menduduki peringkat pertama dengan nilai total 9,87 per 10. Lalu, secara berturut-turut sampai peringkat kelima, diikuti oleh Islandia (9,58), Swedia (9,39), Selandia Baru (9,26), dan Denmark (9,22). Menariknya, tiga dari lima negara teratas adalah negara Nordik. Kelima negara tersebut termasuk ke dalam kategori demokrasi penuh.
Lalu, berada di peringkat berapa negara adidaya dan salah satu simbol demokrasi barat AS?
Amerika Serikat berada di peringkat kedua puluh satu bersama dengan Italia dengan raihan poin sama, yakni 7,98. Menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara dan kemudian terpilihnya Trump menjadi presiden dan kemunculan narasi-narasi ultra-kanan menjadi faktor penting yang menurunkan peringkat AS di Democracy Index 2017.
Indonesia sendiri berada di peringkat keenam puluh delapan dengan skor 6,39, berada di atas Tunisia dan Singapura yang sama memperoleh skor 6,32 dan berada di bawah Serbia dan Meksiko yang sama-sama mendapat skor 6,41. Ini berarti Indonesia termasuk ke dalam kategori demokrasi bercacat.Â
EIU melaporkan bahwa Indonesia adalah negara yang paling buruk performanya sepanjang 2017, karena turun sebanyak 20 peringkat dari posisi 48 ke posisi 68, setelah terjadi penurunan skor dari 6,97 ke 6,39.
 Menurut laporan Democracy Index 2017, Indonesia mengalami kemunduran demokrasi setelah kasus penahanan Ahok, gubernur petahana provinsi Jakarta, atas dugaan penistaan agama yang Ahok lakukan. Ini akibat masih berlakunya hukum penistaan agama untuk membatasi kebebasan berekspresi di Indonesia.
Sejalan dengan laporan pernyataan Larry Diamond yang dikutip oleh EIU di atas, menurut Vedi Hadiz (2017), Indonesia juga mengalami 'resesi demokrasi' yang mendapatkan momentumnya pada 2017 akibat kemunculan kelompok Islam populis yang konservatif, yang memuncak pada aksi 212 di Jakarta untuk memenjarakan Ahok dan kelompok reaksioner yang mengusung hipernasionalisme dalam diskursus dan politik di Indonesia.
