Jawaban atas artikel :http://edukasi.kompasiana.com/2014/06/22/siapakah-capres-peduli-pendidikan-itu-663505.html
Dokter Wahyu pada artikelnya yang berjudul "Siapakah Capres Peduli Pendidikan Itu?" telah menuliskan argumen-argumennya mengapa seseorang calon presiden dikatakannya peduli terhadap pendidikan Indonesia. Ada dua pengalaman pribadi yang mendasari argumen Dokter Wahyu:
1) Calon presiden tersebut mempunyai 8000 anak asuh di Papua.
2) Tweet dari Prof.DR.dr. Samsuridjal Djauzi, Sp.PD,-KAI mengenai capres tersebut yang mendanai beasiswa seorang dokter untuk mengambil S3 di luar negeri.
Menariknya, sepanjang artikel tersebut kita tidak disuguhi oleh nama si calon presiden sehingga kita harus menerka-nerka siapa calon presiden yang baik hatinya tersebut. Saya menerka bahwa orang yang baik hati nan dermawan tersebut adalah Pak Prabowo Subianto. Mengapa? karena 8 tahun yang lalu (pada tahun 2004) Jokowi hanyalah seorang wirausaha mebel dan saya yakin bahwa kemampuan ekonomi dimiliki olehnya belum cukup untuk mengasuh 8000 anak di Papua ataupun menyekolahkan seorang dokter ke luar negeri.
Saya menyadari bahwa kemampuan ekonomi yang cukup adalah point plus seseorang untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun, kita harus perhatikan pula darimana sumber uang dari kegiatan-kegiatan calon presiden tersebut. Kebetulan pak Prabowo merupakan anak dari mantan menteri ekonomi Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemoyang tentunya bukanlah termasuk dalam kalangan ekonomi bawah. Bahkan, Pak Prabowo sendiri bisa mengenyam pendidikan dasar di Kuala Lumpur, sekolah menengah di Zurich, sekolah menengah atas di London. Tentunya bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh seseorang yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Di lain pihak, Joko Widodo adalah seorang Warga Negara Indonesia biasa. Bekerja sebagai pengusaha mebel di Surakarta sebelum mendapat amanah menjadi walikota Surakarta.
Apakah Joko Widodo menyantuni 8000 anak yatim? tidak. Apakah Ia membayari salah seoarang dokter untuk mengambil S3 di luar negeri? memang tidak. Apakah Jokowi akan melakukan hal yang sama apabila memiliki kemampuan ekonomi yang sama dengan Prabowo? kita tidak tahu. Namun, saya ingin mengajak anda untuk objektif terhadap kondisi keuangan kedua calon presiden ketika melakukan kegiatan amal tersebut.
Hemat saya, kita harus melihat visi-misi Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam bidang pendidikan sebelum kita dapat menentukan capres mana yang peduli pendidikan Indonesia. Menurut website Tempo, visi misi di bidang pendidikan dari kedua pasang calon presiden adalah sebagai berikut:
Visi dan Misi Jokowi-Jusuf Kalla (Baca: Begini Sistem Pendidikan Ideal Ala Jokowi)
1. Menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan.
2. Memperjuangan agar biaya pendidikan terjangkau bagi seluruh warga negara
3. Tidak akan memberlakukan penyeragaman dalam pendidikan seperti menghapus ujian nasional
4. Mengadakan kurikulum yang menyeimbangkan aspek muatan lokal dan nasional
5. Meningkatkan sarana dan prasaran pendidikan
6. Rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar (guru) yang berkualitas secara merata
7. Memberi jaminan hidup yang memadai pada guru di daerah terpencil, pemberian tunjangan fungsional, dan pemberian asuransi
8. Pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah
9. Memperjuangan Undang-Undang Wajib Belajar 12 tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan
10. Memberikan perhatian yang tinggi terhadap pendidikan.
Visi dan Misi Prabowo-Hatta (Baca:Kata Prabowo Soal Subsidi BBM Sampai KPK)
1. Memperkuat karakter bangsa melalui pendidikan yang berkepribadian Pancasila
2. Melakukan realokasi peningkatan efisiensi terhadap pos belanja pendidikan
3. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun
4. Meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru, dosen, dan penyuluh. Mengirim tunjangan profesi guru bersertifikat langsung ke rekening guru, merekrut 800 ribu guru selama lima tahun, dan menaikkan tunjangan profesi rata-rata Rp 4 juta per bulan.
5. Merevisi kurikulum nasional
6. Memperbaiki secara masif kualitas dan fasilitas pendidikan di seluruh sekolah melalui pengalokasian Dana Perbaikan Kualitas Fasilitas Pendidikan (DPKFP) rata-rata Rp 150 juta per sekolah
7.Penyediaan komputer di sekolah dasar, menengah, dan kejuruan, memberikan beasiswa dan memfasilitasi lulusan baru mengikuti pelatihan
8. Memberi insentif para perusahaan yang menggelar program magang
9. Mengembangkan sekolah kejuruan.
Salam sejahtera,
Aldo Ferly, M.Res