Transisi Energi Menuju Masa Depan Berkelanjutan

Di tengah gemuruh politik global dan kekhawatiran akan masa depan planet ini, salah satu isu yang semakin mendominasi pembicaraan adalah transisi energi. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif dari bahan bakar fosil terhadap lingkungan dan perubahan iklim, masyarakat dunia kini dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar dan ekonomi yang terus berkembang, dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola kebutuhan energi nya sambil mempertimbangkan dampak lingkungan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, permintaan energi Indonesia terus meningkat, terutama dari sektor transportasi dan industri yang bergantung pada bahan bakar fosil.

Namun, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam sumber energi terbarukan, seperti panas bumi, matahari, angin, dan biomassa. Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran akan dampak perubahan iklim, Indonesia perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam mengurangi emisi karbon global.

Apakah target bauran energi Indonesia pada tahun 2025 akan tercapai? Penggunaan energi baru terbarukan diangap menjadi solusi dalam mencegah efek terburuk dari kenaikan suhu. Pemerintah sendiri optimistis target pencapaian bauran energi nasional dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025 dapat tercapai. 

Namun, capaian saat ini menunjukkan bahwa pencapaian target tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Menurut laporan dari Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, pada Agustus 2020, Bauran Energi Nasional 2020, Jakarta., Pada tahun 2019 realisasi pemanfaatan EBT baru mencapai 9,15%, dibandingkan dengan target pada tahun 2025.

Masih minimnya porsi pemanfaatan EBT dalam bauran energi nasional disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah kesenjangan geografis antara lokasi sumber energi dengan lokasi kebutuhan energi serta biaya investasi teknologi energi berbasis EBT yang masih mahal. 

Selain itu ada juga faktor lainnya yaitu tidak adanya konsistensi arah kebijakan dalam perencanaan energi dan ketenagalistrikan antara berbagai peraturan perundangan yang berlaku. 

Masyarakat perlu menyadari pentingnya beralih dari bahan bakar fosil yang terbatas dan merusak lingkungan ke sumber energi terbarukan yang dapat diperbaharui dan bersih. Ini memerlukan kesadaran akan kebijakan energi yang ada, kesempatan untuk berpartisipasi dalam inisiatif energi terbarukan, dan pengetahuan tentang cara menghemat energi di rumah dan di tempat kerja.

Jika melihat kondisi terkini dari perkembangan EBT di Indonesia, seluruh target EBT khususnya pada tahun 2025 hampir dipastikan tidak akan tercapai. 

Demi mendorong pemanfaatan EBT yang lebih masif, perlu ada perbaikan kebijakan, implementasi, kelembagaan, dan platform yang mewadahi informasi terkait perkembangan EBT. Diperlukan juga roadmap dan kepastian kebijakan untuk transisi energi fosil menuju EBT.

Oleh karena itu, siapakah yang seharusnya menjadi motor utama penggerak transisi energi? Di  Indonesia, motor utama penggerak transisi energi harus melibatkan kombinasi dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menetapkan kebijakan yang mendukung investasi dalam energi terbarukan, menyediakan insentif fiskal untuk pengembangan proyek energi terbarukan, dan membangun infrastruktur yang mendukung integrasi sumber energi yang beragam. 

Sektor swasta juga memiliki peran penting dalam menginvestasikan modal dan teknologi dalam proyek energi terbarukan, serta mengadopsi praktik berkelanjutan dalam operasi mereka. Sementara itu, masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan penggerak dengan meningkatkan kesadaran akan manfaat energi terbarukan, mendorong transparansi dalam kebijakan energi, dan memperjuangkan akses energi yang adil dan berkelanjutan untuk semua.

Salah satu upaya untuk mengakselerasi pemanfaatan EBT di Indonesia adalah dengan membuat Undang- undang khusus tentang Energi Baru Terbarukan. Pada saat ini Rancangan Undang-undang (RUU) EBT masih dalam tahap pembahasan di DPR-RI. RUU EBT diharapkan dapat mengisi kekosongan peran energi terbarukan yang belum secara jelas diuraikan dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. RUU EBT dapat menjadi payung hukum nasional yang kuat, sebab selama ini pengaturan mengenai energi terbarukan ada di tingkat aturan yang lebih rendah sehingga rentan terhadap perubahan dan preferensi menteri sektoral.

Penting untuk mengakui bahwa transisi energi harus mengutamakan akses energi yang adil dan universal bagi semua orang, terutama di negara-negara berkembang. Sementara energi terbarukan dapat membantu mengurangi polusi udara dan emisi karbon, masih banyak wilayah yang menghadapi tantangan dalam akses terhadap energi yang dapat diandalkan dan terjangkau. 

Inisiatif untuk mengembangkan solusi energi terbarukan yang dapat diakses oleh komunitas-komunitas terpencil dan miskin menjadi krusial untuk mencapai keberlanjutan global yang sebenarnya.

Indonesia, dengan keanekaragaman budaya dan kearifan lokalnya, memiliki potensi besar untuk mendukung transisi energi. Misalnya, penggunaan teknologi tradisional dalam memanfaatkan energi panas bumi di daerah geotermal, atau pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk produksi biomassa atau bioenergi. 

Memperkuat kearifan lokal dapat memberikan solusi yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi.

Secara keseluruhan, transisi energi bukanlah tugas yang mudah tetapi merupakan tantangan global yang harus dihadapi bersama. Dengan kebijakan yang progresif, akses energi yang adil, inovasi teknologi yang terus berkembang, tanggung jawab perusahaan, dan kesadaran publik yang meningkat, kita dapat memastikan bahwa energi bersih dan berkelanjutan tidak hanya menjadi impian, tetapi realitas yang kita nikmati untuk generasi yang akan datang. 

Dengan bekerja sama, kita dapat mengubah tantangan perubahan iklim menjadi peluang untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan lebih baik bagi semua.