Ada Tol di Laut, "Rek"!

Dalam hal ini, perlu adanya kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung program tol laut yang dimana dapat mereduksi dampak-dampak negatif dari adanya program Tol Laut. Sehingga masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaat dari adanya Tol Laut ini. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan pendukung program tol laut ini juga seharusnya berdasarkan bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat sekitarnya. Yang dimana harapannya perencanaan yang terjadi juga berdasarkan bagaimana kondisi masyarakat yang ada di lingkungan pembangunan tersebut. Dan juga penerapan dokumen perencanaan yang telah tersusun diharapkan dapat menjadi acuan dalam bagaimana pembangunannya akan dilakukan, karena dengan demikian dapat menyesuaikan bagaimana kondisi pada lingkungan pembangunan berdasarkan hasil kajian akademis.

Selain itu, berkaitan dengan ketidakseimbangan arus muatan antara barat dan timur, penyeimbangan arus muatan dilakukan dengan penentuan/pemisahan pintu ekspor/impor berdasarkan negara tujuan/asal. Pelabuhan Kuala Tanjung, sebagai pintu di wilayah barat, diperuntukan bagi negara-negara Eropa, Timur Tengah, Asia, dan sebagainya. Pelabuhan Bitung, sebagai pintu di wilayah timur, khusus untuk negara-negara China, Korea, Jepang, USA, dan sebagainya. Selain itu, Pemerintah sebaiknya memberikan berbagai kebijakan untuk mendorong implementasi tol laut tersebut. Salah satunya dengan memberikan insentif sebagai kompensasi bagi industri pelayaran atas kerugian ketika arus muatan itu belum seimbang.

Sebagai penutup ada sedikit kutipan yang berkata "untuk efektifitas dan pemerataan pembangunan maka perencanaan pembangunan harus dilakukan secara spasial, tidak lagi sectoral," dikutip dari laporan tiga tahun Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. Maka dari itu, untuk dapat menerapkan pemerataan pembangunan diharapkan dilakukan secara spasial, bukan sectoral.