Apa Dampak Politik Reshuffle terhadap Pilpres 2024?

Akhirnya isu reshuffle menjadi kenyataan pada hari ini 15 Juni 2022. Pergantian dua menteri, yaitu Menteri Perdagangan dari Muhammad Lufti kepada Zulkifli Hasan dan Menteri ATR/BPN dari Sofyan Djalil kepada Hadi Tjahjanto.

Selain dua menteri, ada tiga wakil menteri yang dilantik. Wakil Menteri ATR/BPN yaitu Raja Juli Antoni dari PSI, Afriansyah Ferry Noor menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) dari Partai PBB dan John Wempi Watipo dari Papua menjadi Wamendagri.

Masuknya Zulkifli Hasan dari partai PAN, Raja Juli Antoni dari PSI dan Afriansyah Ferry Noor dari PBB semakin mengindikasikan kejelasan posisi politik partai tersebut dalam kabinet Presiden Jokowi. Politik akomodasi.

Beberapa catatan yang bisa dianggap sebagai dampak politik reshuffle terhadap Pilpres 2024.

Pertama, dampak terhadap Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). PAN sebagai anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memiliki posisi yang jelas sebagai pendukung koalisi pemerintahan sekarang ini dan posisi KIB semakin kokoh sebagai kendaraan politik Pilpres 2024. 

Jokowi mungkin ingin menegaskan bahwa kemauan PAN ikut bergabung dalam KIB diganjar dengan masuknya mereka dalam jajaran kabinet Presiden Jokowi sekarang ini.

Kedua, pengangkatan Afriansyah Ferry Noor mewakili PBB tentu menjadi apresiasi dan akomodasi terhadap PBB dan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara Paslon Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka akan semakin percaya diri untuk ikut mendukung kabinet Jokowi dan percaturan politik dalam Pilpres 2024.

Ketiga, pengangkatan Raja Juli Antoni dari PSI menjadi wakil menteri bisa dianggap sebagai hadiah atas dukungan PSI terhadap Jokowi dalam Pilpres 2019 dan selama perjalanan kabinet sekarang ini. 

Dukungan PSI yang dianggap mewakili kaum milenial menjadi semakin nyata. Walaupun sebelumnya Presiden Jokowi sudah mengangkat stafsus dari kalangan milenial.

Keempat, pergeseran John Wempi Watipo menjadi Wamendagri tentu saja akan berdampak kepada penanganan Papua yang sudah dimekarkan dan masih menyimpan banyak masalah dan juga otonomi khusus yang selama ini belum berjalan dengan baik di Papua.

Apakah reshuffle kali ini bukan sekadar penyegaran atau rotasi, namun lebih menitikberatkan kepada politik akomodasi dan kepentingan politik menuju Pilpres 2024?

Politik akomodasi yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap PAN, PSI, dan PBB ini akan semakin memperkuat posisi Presiden Jokowi untuk mendukung capres yang dianggapnya bisa melanjutkan kepemimpinannya dan program pembangunan yang sudah dilakukannya namun belum selesai.

Alasan penunjukan Zulkifli Hasan oleh Jokowi karena keunggulannya dalam hal skill manajerial, pengalaman lapangan, dan juga berbagai keahliannya, namun politik akomodasi tetap melekat dalam penunjukan Zulhas, demikian nama julukannya.

Hadi Tjahjanto, mantan Panglima TNI ini juga demikian. Pengalaman teritorial dianggap sebagai bahan pertimbangannya, namun loyalitas Hadi Tjahjadi sebagai Panglima TNI dalam Pilpres yang lalu juga patut dianggap sebagai hadiah. 

Tito mantan Kapolri pasangan Hadi di lapangan sudah menjabat Mendagri, wajarlah tandemnya masuk menjadi Menteri ATR/BPN. Kita semula menduga menjadi Menteri Pertahanan.

Langkah catur politik Jokowi mulai dimainkan. Jika pernyataan jangan tergesa-gesa di Rakernas Projo bisa melambungkan elektabilitas Ganjar, maka pertanyaan kita bagaimana dengan reshuffle ini. Dampak politik apa yang akan terjadi kepada PAN, PSI, PBB dan KIB nanti?

Apakah reshuffle ini juga akan berdampak terhadap efektivitas kinerja para menteri? Apakah Zulhas akan berhasil menjinakkan perdagangan minyak goreng dan perdagangan kebutuhan pokok serta pembatasan impor?

Apakah Hadi Tjahjanto akan berhasil menangani sengketa lahan dan program sertifikat tanah di tanah air? Bagaimana Menteri Hadi akan menghadapi mafia tanah dan menjalankan reforma agraria?

Tentu saja kita masih menunggu sepak terjang dua menteri dan tiga wakil menteri ini. Jika kinerja mereka tidak seperti yang diharapkan, apakah mereka juga akan diganti juga nanti? Atau kinerja akan dikesampingkan demi kepentingan politik Pilpres 2024?

Memang harus diakui, pergantian menteri adalah kewenangan dan hak prerogatif presiden. Dan tentu pertimbangan subjektif dan objektif presidenlah yang menentukan. Termasuk masa depan bangsa ini sesudah selesai masa jabatannya. Inilah pentingnya penggantinya harus mampu meneruskan program pembangunannya.

Marilah kita lihat dan ikuti, apakah reshuffle ini akan memberikan dampak terhadap kinerja kabinet dalam sisa masa jabatanya? Atau reshuffle ini lebih banyak membawa dampak politik terhadap Pilpres 2024? Biarlah waktu yang menjawab.