Akhirnya isu reshuffle menjadi kenyataan pada hari ini 15 Juni 2022. Pergantian dua menteri, yaitu Menteri Perdagangan dari Muhammad Lufti kepada Zulkifli Hasan dan Menteri ATR/BPN dari Sofyan Djalil kepada Hadi Tjahjanto.
Selain dua menteri, ada tiga wakil menteri yang dilantik. Wakil Menteri ATR/BPN yaitu Raja Juli Antoni dari PSI, Afriansyah Ferry Noor menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) dari Partai PBB dan John Wempi Watipo dari Papua menjadi Wamendagri.
Masuknya Zulkifli Hasan dari partai PAN, Raja Juli Antoni dari PSI dan Afriansyah Ferry Noor dari PBB semakin mengindikasikan kejelasan posisi politik partai tersebut dalam kabinet Presiden Jokowi. Politik akomodasi.
Beberapa catatan yang bisa dianggap sebagai dampak politik reshuffle terhadap Pilpres 2024.
Pertama, dampak terhadap Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). PAN sebagai anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memiliki posisi yang jelas sebagai pendukung koalisi pemerintahan sekarang ini dan posisi KIB semakin kokoh sebagai kendaraan politik Pilpres 2024.Â
Jokowi mungkin ingin menegaskan bahwa kemauan PAN ikut bergabung dalam KIB diganjar dengan masuknya mereka dalam jajaran kabinet Presiden Jokowi sekarang ini.
Kedua, pengangkatan Afriansyah Ferry Noor mewakili PBB tentu menjadi apresiasi dan akomodasi terhadap PBB dan Yusril Ihza Mahendra yang menjadi pengacara Paslon Jokowi-Ma'ruf Amin. Mereka akan semakin percaya diri untuk ikut mendukung kabinet Jokowi dan percaturan politik dalam Pilpres 2024.
Ketiga, pengangkatan Raja Juli Antoni dari PSI menjadi wakil menteri bisa dianggap sebagai hadiah atas dukungan PSI terhadap Jokowi dalam Pilpres 2019 dan selama perjalanan kabinet sekarang ini.Â
Dukungan PSI yang dianggap mewakili kaum milenial menjadi semakin nyata. Walaupun sebelumnya Presiden Jokowi sudah mengangkat stafsus dari kalangan milenial.
Keempat, pergeseran John Wempi Watipo menjadi Wamendagri tentu saja akan berdampak kepada penanganan Papua yang sudah dimekarkan dan masih menyimpan banyak masalah dan juga otonomi khusus yang selama ini belum berjalan dengan baik di Papua.
