Di awal reformasi, keadaan negara masih labil dan transisional. Terpilihnya Gus Dur menjadi Presiden dan bergejolak, dan juga berlangsung Sidang Umum MPR yang melakukan amandemen UUD 1945. Gus Dur diturunkan oleh MPR dan digantikan Megawati. Megawati mengusulkan untuk menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila, namun sampai berakhirnya kepemimpinannya hari lahir Pancasila belum diputuskan dan diusulkan ke era Presiden SBY.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama dua periode juga tidak pernah menetapkan Hari lahir Pancasila. Sebagai warisan Orde Baru dan mantan ajudan Presiden Soeharto, di era SBY perayaan Hari Kesaktian Pancasila yang ditonjolkan termasuk pemutaran film Pemberontakan G30S. Bukan hari lahirnya Pancasila.
Barulah ketika Jokowi menjadi Presdien ke 7, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila dengan Keputusan presiden no 24 tahun 2016 tersebut. Perjalanan bangsa selama 71 tahun baru berani menetapkan hari lahirnya Pancasila yang merupakan Dasar Negara, Ideologi Negara, Falsafah Hidup Bangsa dan pemersatu bangsa.
Sesungguhnya Pancasila harus menjadi dasar dan nilai bagi pembangunan karakter nasional (national character building) bagi Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang majemuk harus memiliki karakter nasional sebagai modal bangsa menghadapi tantangan global dan transnasional yang datang menyerbu ke negara Indonesia.
Penyusupan ideologi transnasional sudah menggunakan metode yang efektif dengan sarana media sosial dan internet. Bisa kita lihat bagaimana ISIS merekrut anggota dan menyebarkan ajarannya tidak lagi melalui PTM (Pertemuan Tatap Muka), namun sudah melalui internet. Itulah kesulitan kita menghempangnya.
Kita melihat bagaimana para teroris yang direkrut ISIS mengajari pembuatan dan perakitan  bom tidak lagi dalam kelas atau peretemuan di hotel seperti rapat instansi pemerintahan. Semuanya melalui media sosial dan menggunakan internet.
Bagaimana kita melihat tantangan penyusupan ideologi transnasional tersebut? Adakah metode sosialisasi Pancasila sebagai Dasar negara, Ideologi Negara dan Pemersatu Bangsa bagi masyarakat Indonesia? Apakah yang dipikirkan negara terhadap penghempangan ideologi trannasional untuk tidak merasuki generasi muda kita, khususnya kaum milenial?
Apakah ada konsep terpadu dan terintegrasi dari BPIP untuk menghadapi ideologi transnasional ini? Idologi khilafah yang menyusupi kehidupan bangsa kita juga patut dicermati. Keinginan kaum radikalis untuk menggantikan Pancasila dengan khilafah, bagaimana kontra yang dilakukan negara melalui BPIP?
Apakah BPIP cukup sebagai lembaga yang menghadapi tantangan ideologi ini? Apakah masih diperlukan sebuah institusi yang baru? Atatau cukup penguatan lembaga BPIP ini? Kita tidak tahu apa yang mereka rencanakan dan program apa yang dilakukan untuk menghempang ideologi transnasional ini?
Semua uraian diatas patut kita renungkan dan pikirkan sebagai refleksi dalam memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni. Keruntuhan negara Uni Soviet, Yugoslavia patut menjadi contoh untuk dipelajari. Kesatuan dan keutuhan NKRI hanya mungkin terjadi jika Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan pemersatu bangsa berurat berakar dan terintegrasi dalam kehidupan bangsa.
Pancasila tidak boleh menjadi utopia, berada dalam konsep yang seharusnya, namun tak pernah hidup nyata dalam realita kehidupan dan karakter bangsa. Pancasila itu sederhana dan sangat bisa dilakukan setiap makhluk Indonesia.
