Penyelesaian masalah distribusi dan harga minyak goreng dengan penghentian ekspor menimbulkan masalah baru bagi petani kelapa sawit. Penyelesaian masalah telah menimbulkan masalah baru. Seharusnya menyelesaikan masalah tanpa masalah seperti pepatah pegadaian gagal tercapai.
Akhirnya, Jokowi kembali mengubah klebijakan. Ekspor CPO kembali dibuka. Ternyata harga minyak goreng curah tak kunjung turun. Dulu langka dan mahal. Sesudah ekspor dilarang, harga mulai membaik dan stok cukup. Setelah ekspor dibuka kembali, harga belum turun juga seperti harga yang ditetapkan pemerintah.
Di tengah kondisi seperti inilah Jokowi memberi tugas kepada Luhut Panjaitan. Dan PDIP bereaksi lagi. Anggota DPR dari PDIP, Deddy Sitorus mengatakan bahwa penunjukan Luhut mengurus minyak goreng kurang tepat.Â
Maksudnya, penunjukan itu salah. Maksudnya Jokowi salah menugaskan Luhut mengurus minyak goreng, apalagi khusus di Jawa dan Bali. Sudah ada Menko Perekonomian yang mengurus hal tersebut. Itulah menurut anggota DPR tersebut.
Ini seakan mengulang penunjukan Luhut mengatasi Covid-19. Semula Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Pejabat yang mengurus Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun seiring perjalanan waktu dan ketika penyebaran Covid-19 melesat dan korban berjatuhan, Jokowi menunjuk Luhut untuk menangani Covid-19 untuk Jawa dan Bali, sementara Airlangga untuk luar Jawa dan Bali.
Ketika Covid-19 sudah bisa dikendalikan dan agak mereda, minyak goreng menimbulkan masalah. Lalu perintah menangani minyak goreng dikeluarkan Jokowi ke Luhut.
Apakah salah seorang Luhut menerima perintah dari atasannya Presiden? Kenapa PDIP seakan memprotes? Apakah salah, jika seorang presiden menugaskan menterinya menangani satu masalah kenegaraan yang masih bermasalah, walaupun sudah ada menteri yang mengurusnya sesuai bidangnya?
Siapakah yang lebih paham masalah pemerintahan? Jokowi sebagai presiden atau partai dan DPR? Luhut mengatakan bahwa dia hanya menjalankan perintah saja. Kenapa tidak Ketua Umum Partai saja yang berkunjung ke presiden dan menyampaikannya. Apakah ada kecenderungan pendapat ketua umum partai akan didengar, namun ditolak oleh presiden?
Luhut dalam bahasa Batak bisa diartikan semua. Kalau kata SaLuhut seperti di judul artinya semuanya. Apakah Luhut telah menjadi menteri urusan "saluhut" (semuanya)? Nah ini harus kita kembalikan kepada orang yang memberi perintah, yaitu Presiden Jokowi.
Kenapa Presiden Jokowi selalu memberikan tugas ekstra kepada Luhut? Tentu ini menyangkut kepercayaan seorang presiden kepada bawahannya para menteri. Juga menyangkut prinsip dan cara bertindak presiden. Banyak menteri di kabinet Jokowi yang sudah diamarahi Jokowi tak kunjung bisa menjalankan perintah presiden sesuai tupoksinya. Lalu salahkan Presiden mengalihkannya sementara untuk didukung dan dibantu menteri lain? Jokowi yang lebih tahu urgensinya.
Jadi, jika Luhut diperintah Jokowi mengurus saluhut (semuanya), yang patut dan perlu kita lihat adalah, apa urgensinya menurut presiden Jokowi. Kecuali, jika penugasan itu adalah permintaan dari Luhut. Jika itu adalah perintah dan penugasan dari Presiden, apakah Luhut harus menolak? Bisa saja dia menolak, tetapi apakah Jokowi berkenan dan mau menerima jika menterinya menolak perintahnya? Menteri yang tidak bisa menjalankan perintahnya saja dimarahi di depan umum, apalagi menolak perintah.
