Gagasan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sepertinya menjadi berita yang seksi dan menarik perhatian masyarakat. Baik masyarakat lapisan bawah, tengah dan atas. Para elit politik dan para pakar juga bermain atas gagasan seksi ini. Lembaga survey, tokoh partai  dan bahkan para menteripun ikut memainkan gagasan ini.
Dunia politik kita seakan gaduh dengan gagasan seksi ini. Mahasiswa juga tidak mau ketinggalan  atas hal tersebut. BEM SI ikut mendemo hal tersebut dan menuntut pemerintah dan bahkan ingin menurunkan Jokowi dengan alasan penundaan pemilu tersebut.
Ada bahkan seorang menteri yang menyebutkan big data dari warganet yang menginginkan penundaan pemilu yang menimbulkan pro dan kontra. Lalu muara dari semua ini diarahkan kepada Presiden Jokowi. Walaupun Jokowi sudah melarang menterinya membicarakan penundaan pemilu, masih banyak pihak dan termasuk demo mahasiswa 11 April 2022 masih mempersoalkannya.
Semua berita tentang penundaan pemilu ini dengan  berbagai intrik dikembangkan menjadi berita yang seksi dan bahkan viral. Kenapa gagasan penundaan Pemilu ini berkembang menjadi isu yang hangat dan popular? Bagaimana faktanya? Apakah ada upaya KPU dan pemerintah secara faktual memperlambat proses pemilu yang mengindikasikan penundaan pemilu?
Dulu ada sebuah lembaga bernama LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sekarang diganti nama menjadi BRIN. Di era Orde Baru , LIPI ini sering diplesetkan kepanjangannya menjadi Lembaga Intrik Pengembangan Isu. Kenapa? Ketika itu dengan alasan pendekatan keamanan (security approach) demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, gerakan pro demokrasi sering dibungkam dengan intrik politik dengan membangun opini dengan isu yang dikembangkan penguasa dan antek-anteknya.
Jika ada gerakan sosial atau ada kelompok penekan, maka untuk menghentikannya dibuatlah intrik dan dikembangkan isu tentang gerakan itu dan tokoh-tokohnya. Ketika Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) lahir tahun 1992, dimana pemerintah hanya mengakui dan membolehkan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagai organisasi tunggal pekerja, isu dibuat.
Gerakan perjuangan buruh ini dituduh kekiri-kirian atau disebut EKI alias Ekstrim Kiri. Pimpinannya Muchtar Pakpahan dituduh PKI. Â Dengan intrik pengembangan isu seperti itu, pemerintah berharap bahwa buruh takut mengikuti SBSI tersebut. Istilah buruh juga waktu itu dikaitkan dengan komunisme. Istilah yang dipakai rezim ketika itu adalah pekerja. Padahal istilah yang dipakai dunia Internasional adalah buruh. Sayangnya, SBSI berkembang pesat dan muncul sebagai sebuah lembaga perjuangan dalam barisan dan gerakan pro demokrasi ketika itu.
Nah intrik dan pengembangan isu dikalangan pejabat dan elit politik seakan sudah menjadi kebiasaan. Â Apakah gagasan penundaan pemilu ini hanyalah pengulangan sejarah politik di Indonesia? Para elit politik di partai politik dan pemerintahan membuat intrik mengembangkan isu untuk kepentingan kekuasaan yang mereka miliki? Apakah masyarakat ikut dan tunduk terhadap pengembangan isu tersebut?
Apakah Jokowi sebagai presiden mengetahui intrik-intrik ini? Apakah ada pembiaran? Atau ini memang murni permainan para elit politik dan pemerintahan saja, tanpa persetujuannya? Kontra dari gerakan tersebut membuat dugaan bahkan menuduh seakan Jokowi yang bermain dengan isu tersebut. Tuntutan mahasiswa menjadi salah satu contoh. Padahal Jokowi sudah melarang para menterinya ikut dalam mengembangkan isu gagasan penundaan pemilu tersebut.
Gejala dan fakta yang bisa kita amati tentu berbeda dengan isu sebagaimana disebutkan diatas. Presiden telah melantik anggota KPU dan Bawaslu yang baru di istana negara. Pesan presiden jelas, supaya KPU segera bersiap dan melakukan proses pelaksanaan persiapan pemilu 2024.
Dalam pertemuan dengan para menterinya, Jokowi memberikan pesan bahwa proses penyelenggaraan pemilu sudah berjalan dan dilakukan oleh KPU. Belum ada pengumuman KPU akan menunda pemilu. Penyelenggara pemilu adalah KPU dan pengawasan dari Bawaslu. Intinya, belum ada fakta yang menunjukkan bahwa KPU akan menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
