Ada Apa di Balik Pernyataan Panglima TNI tentang Keturunan PKI?

Dunia politik kita kembali gonjang-ganjing tentang keturunan PKI. Sebuah unggahan video dari Panglima TNI Andika Perkasa menjadi topik hangat yang menyatakan bahwa keturunan PKI boleh menjadi calon prajurit TNI. Dengan gayanya yang energik dan penuh semangat, Panglima TNI seakan memproklamirkan sebuah peraturan baru.

Berbagai pihak menanggapi dan menyambutnya dengan gembira. Ini adalah babak baru yang mencoba menghilangkan trauma masa lalu bangsa ini. Namun sebaliknya ada juga yang menyatakan bahwa tidak ada yang baru dari pernyataan Panglima TNI tentang bolehnya keturunan PKI menjadi calon prajurit TNI.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmanto termasuk salah satu yang menyatakan bahwa apa yang disampaikan Panglima TNI Andika Perkasa tidak ada yang baru. 

Ketentuan hukumnya memang membolehkan siapa saja bisa menjadi prajurit TNI sepanjang memenuhi syarat administratif. Bekas panitia rekrutmen penerimaan calon prajurit TNI dalam wawancara sebuah stasiun TV mengatakan tidak ada yang melarang keturunan PKI menjadi calon prajurit TNI.

Kabar terbaru muncul reaksi terhadap pernyataan tersebut berupa spanduk yang muncul di Jakarta berupa gambar Panglima TNI dengan kaos lambang PKI.  Wow, berani benar menantang Panglima TNI.

Lalu muncul pertanyaan kritis kita. Jika tidak ada yang baru dari pernyataan Panglima TNI Andika Perkasa, kenapa berita ini menjadi topik yang hangat dan memancing pendapat yang beragam? Apakah ini pembentukan opini dan membangun citra diri?

Jika kita menelisik Tap MPRS no XXV/Tap MPRS/1966 dan berbagai peraturan perundangan tentang pembubaran PKI dan menyatakan PKI sebagai partai terlarang dengan organisasi sayapnya, memang tidak ada aturan yang melarang keturunan PKI secara eksplisit. Namun bagaimana secara implisit?

Ada pernyataan dari Kelompok Korban 65 yang menyatakan bahwa pernah seseorang yang lulus masuk Akademi Militer, begitu tahu bahwa kakeknya pernah menjadi tahanan politik, si anak tersebut ditolak.

Di masa Orde Baru, PKI telah menjadi stigma yang menakutkan namun nyata. Keturunan PKI secara de jure atau peraturan mungkin tidak ada larangan, namun secara de facto atau kenyataan keturunan PKI mendapat banyak kesulitan. Para pejabat dan pemangku kepentingan negara boleh mengatakan tidak ada larangan, namun faktanya larangan, hambatan dan bahkan intimidasi juga tak henti-hentinya.

Dengan adanya istilah Penelitian Khusus atau Litsus menjadi suatu bukti nyata yang tak terbantahkan. Litsus diadakan dengan alasan untuk menguji dan melihat keterpengaruhan. Apakah keturunan dan orang sekitarnya terpengaruh dengan paham PKI. Perlu bersih diri dan bersih lingkungan. Dengan program Litsus ini banyak membuat keturunan PKI terkendala untuk masuk menjadi calon prajurit TNI, menjadi PNS atau karir politik lainnya.

Di era Presiden Gus Dur, peraturan tentang Litsus telah dicabut, dengan semangat penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan masa eforia kebebasan pasca reformasi. Namun keturunan PKI tidak serta merta bebas untuk masuk TNI, PNS dan karir politik lainnya.

Apakah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dirobah Panglima TNI Andika Perkasa untuk penerimaan atau seleksi TNI tentang keturunan PKI? Atau hanya sekedar penghapusan syarat tes renang dan tes akademik saja? Kalau tidak ada, kenapa pernyataan tersebut seakan berita baru? Bahkan dalam video tersebut seakan mempermalukan seorang perwira berpangkat kolonel. Apakah ini mau membangun citra tersendiri?

Yang menarik lagi adalah tanggapan dan respon Mantan Panglima TNI Gatot Nurmanto. Seakan apa yang disampaikan Panglima TNI Andika Perkasa bukan hal baru. Apakah sikap dan pendapat mereka sama tentang keturunan PKI? Masih segara dalam ingatan kita bagaimana Mantan Panglima TNI GN ini sibuk membuat nonton bareng Film Pengkhianatan G30SPKI. 

Andika Perkasa tidak mewajibkan menonton film tersebut. Mantan Panglima TNI GN masih menggembargemborkan opini seakan PKI sudah ada dan berkembang pesat dan siap mengambilalih kekuasaan di Indonesia. Benarkah demikian?

Yang lebih menarik adalah munculnya spanduk yang berisikan gambar Panglima TNI Andika memakai kaos berlambang PKI. Bangkitnya Komunisme baru? Betulkah demikian? Apakah pernyataan Andika Perkasa ini sebagai kebangkitan PKI atau setidak-tidaknya ingin membela PKI? Apakah reaksi ini berlebihan atau terlalu naif?

Memang isu PKI telah menjadi komoditi politik. Dalam setiap Pemilu atau Pilpres, isu PKI ini selalu menjadi isu atau topik yang layak jual. Apakah Andika Perkasa seakan mencuri start untuk Pemilu dan Pilpres 2024? Apakah ada niat maju sebagai kandidat dalam Pilpres dan sekarang saatnya memulai start atau bahkan sedang mencuri start?

Pernyataan Panglima TNI dan reraksi berupa munculnya spanduk di Jakarta seakan mengindikasikan bahwa isu ini sudah mulai mengundang perhatian masyarakat dan terjebak dalam pro kontra dan aksi reaksi.

Jika prediksi diatas benar, maka patut diduga bahwa ada sesuatu di balik pernyataan Panglima TNI ini untuk sesuatu yang dimaksudkan untuk memulai persiapan Pilpres 2024. Waktunya memang tidak lama lagi. Tahun 2023 akan ada penyaringan dan seleksi bakal capres dan cawapres. Itulah tahun politik. Tahun 2022 ini sebagai tahun pemanasan dan memulai dengan isu keturunan PKI dalam seleksi calon prajurit TNI. Mumpung lagi menjabat Panglima TNI dan jabatan ini bisa digunakan sebagai media untuk mengumandangkan isu ini.

Mungkin sudah saatnya kita menghentikan anggapan dan penggunaan isu PKI sebagai komoditi politik. Komunisme, Leninisme, Marxisme sudah lama menghilang. Lihat perang Rusia Ukraina sebagai mantan negara komunisme sudah berperang dan tak ada lagi tanda-tanda komunisme ditonjolkan dan diperdebatkan. Apakah maasih mungkin tiba-tiba PKI muncul di Indonesia dan menjadi penguasa? Bagaimana caranya? Ataukah ini hanya ilusi halusinasi atau mimpi di siang bolong?

Pernyataan Panglima TNI tentang keturunan PKI boleh menjadi calon prajurit TNI mungkin saja  sebagai pemanasan untuk menyambut tahun politik 2023 dan 2024. Harapan kita sebagai masyarakat, biarlah pemerintah dan semua aparat sipil atau militer berkonsentrasi menjalankan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing untuk kesejahteraan masyarakat. Kecuali jika ada kepentingan lain atau target tertentu secara pribadi.

Masyarakat butuh bahan sembako yang harganya terjangkau. Masyaraklat butuh minyak goreng yang tersedia dan harga tidak naik tinggi-tinggi. Masyarakat butuh BBM solar supaya nelayan dan truk pengangkut barang kebutuhan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Masyarakat butuh bukti kerja nyata aparat negara.

Para pejabat negara perlu kerja keras untuk memberi bukti kepada masyarakat. Para aparat negara baik sipil maupun militer harus ada dan hadir untuk melayani masyarakat dan negara, bukan sekedar mencari sensasi dengan membuat pernyataan dan isu tentang keturunan PKI. Semoga