Keberatannya atas pencopotan jabatannya dari ketua Harian DPD Golkar Sulawesi Utara sah-sah saja. Pencopotan itu sudah baik dan patut. Bagaimana mungkin seorang pejabat atau pimpinan bisa memimpin organisasinya, jika memimpin organisasi terkecil seperti keluarganya dia tidak mampu?
Keluarga adalah organisasi terkecil yang seharusnya menjadi batu ujian bagi siapapun untuk bisa memimpin organisasi yang lebih besar. Kalau sudah baik memimpin keluarga, masih patut diduga dia akan bisa memimpin organisasi besar di luar. Kalau gagal di keluarga, bagaimana memimpin organisasi yang lebih besar?
Apakah jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara juga akan terseret? Kita belum tahu, tentu saja ini menjadi urusan dari DPD Golkar Sulawesi Utara dan tentu di DPRD Sulawesi Utara. Bagaimana pertimbangannya dan apakah kasus keluarga ini juga, jabatan Wakil Ketua DPRD juga akan terseret?
Apa yang harus dipetik dari masalah ini? Seharusnya setiap pejabat publik mempunyai tanggung jawab terhadap publik. Kenapa setiap calon pejabat publik seringkali harus dilakukan fit and proper test? Dan harus ada penyelidikan rekam jejak? Itu maksudnya untuk memperoleh jabatan publik harus didasari sebuah rekam jejak yang baik tanpa cela yang bisa mengganggu pelaksanaan jabatan publiknya.
Masalah pribadi dan keluarga, diselesaikanlah di rumah dan di lingkungan keluarga, jangan menyeretnya ke jalan, apalagi ikut lagi menyeret isterinya dengan mobil. Viral lagi. Akhirnya jabatannya terseret.
Salam sehat.
