"Kek. Kalau seseorang itu menjadi pejabat pemerintahan, boleh nggak mengkritik pemerintah?" tanya cucu.
"Boleh." jawab kakek.
"Tapi kenapa yang mengkritik itu dilengserkan dari jabatannya di pemerintahan?" tanya cucu lagi.
"Tunggu dulu. Maksudnya apa ini. Jelas dulu. Yang dilengserkan karena kritik atau karena ada alasan lain. Harus dicek dulu." jawab kakek.
"Katanya sih alasannya penyegaran kek, tapi banyak orang komentar karena kritik yang dilontarkan sang pejabat tadi. Makanya ditanya apakah pejabat boleh mengkritik pemerintah." Â kata cucu Â
"Soal kritik kepada pemerintah, harus dibedakan antara orang yang berada di dalam pemerintahan dengan orang yang di luar pemerintahan." kata kakek.
"Kenapa harus dibedakan? Kan sama-sama kritik." kata cucu.
"Begini ya, kalau yang berada di luar pemerintahan, apalagi mengambil posisi sebagai oposisi, walaupun istilah oposisi tidak ada dalam ketatanegaraan kita, maka wajarlah menyampaikan kritik kepada pemerintah. Itupun tidak hanya mengkritik, tapi juga memberikan konsep akternatif. Karena itu menjadi nilai lebih dan akan menjadi bahan kampanye berikut. Tapi kalau orang yang ada di dalam pemerintahan, mekanisme kritik tentu berbeda. Mereka kan ada dalam struktur pemerintahan. Mereka mempunyai forum rapat, rapat kerja, koordinasi dan berbagai pertemuan untuk merancang, merumuskan, melakukan dan mengevaluasi program pemerintah. Nah disini bisa mereka adu program dan argumentasi serta menganalisis setiap program dan mencari kelemahan dan memberikan  pokok pikiran sebagai umpan balik untuk memperbaiki program pemerintah ke depannya." jelas kakek.
"Tapi  kalau tidak tersalurkan segala kritiknya di dalam pemerintahannya, boleh dong  disampaikan di luar pemerintahan." kata cucu.
"Lho, kalau di dalam sudah ada mekanisme menyampaikan pendapat, usul, argumentasi dan evaluasi, kenapa harus disampaikan di luar? Misalnya kritiknya tentang Pandemi Covid 19 ini, tidak setuju PSBB. Kalau PSBB gagal maka akan dilanjutkan ke darurat sipil. Darurat sipil kan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Bukan untuk virus corona. Sebaiknya lockdown, tapi pemerintah tidak mau memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Kalau betul kepakarannya, buat kajian ilmiahnya. Â
"Penanganan Covid 19. Uraikan PSBB ke Darurat Sipil. Uraikan lockdown. Apa keunggulan dan kelemahan dua opsi tersebut.  Kalau lockdown, negara harus menyediakan bahan pokok 260 juta penduduk. Misalnya selama 3 bulan. Anggap biaya per orang 3 juta per tiga bulan, maka 260 juta kali 3 juta itu sama dengan  840 triliun. Uangnya dari mana, diuraikan. Berikan solusi alternatif. Buat rekomendasi. Serahkan ke pejabat yg sudah ditunjuk menangani ini dan tembusannya ke Presiden. Kalau tidak ditanggapi dan tidak dihargai baru kritik. Itupun dengan beretika." kata kakek seakan bertanya.
