Masih banyak lagi instrumen yang bisa digunakan oleh pemerintah seperti aplikasi PMP (Rapot mutu Sekolah), Takola, dan lain-lain. Banyak sekali. Artinya dengan menghapus UN pemerintah tidak akan kehilangan sama sekali dasar untuk memetakan pendidikan nasional. Apalagi hingga sekarang penulis belum melihat pemerintah merilis kebijakan apa yang dibuat pemerintah yang bersumber dari hasil UN.Â
Terakhir, biaya UN bukan hanya yang dianggarkan kementrian saja, per sekolah pun mengeluarkan anggaran setiap penyelenggaraan UN yang bersumber dari dana BOS dan Komite sekolah.Â
Pengalaman penulis untuk sekolah dengan jumlah peserta didik ikut UNBK sebanyak 60 peserta saja anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp. 9.000.000 yang digunakan untuk membayar honor pengawas, teknisi, proktor, konsumsi dan transportasi panitia serta perawatan Komputer untuk UNBK.
Tentu biaya lebih besar dikeluarkan oleh sekolah yang peserta didiknya ratusan orang. Bila jumlah Sekolah se Indonesia 297.368 unit per tahun 2017. Berapa anggaran yang dikeluarkan untuk UN ini bila kita kalikan pukul rata semua. Biayanya 2,6 trilyun!
Tes Minat Bakat
Kubu 02 menawarkan sebagai pengganti UN adalah Tes Minat Bakat yang diselenggarakan secara Nasional. Misal untuk SD dan SMP bisa digunakan untuk melihat cocoknya peserta didik diarahkan ke SMA atau SMK. Bila untuk SMA/SMK hasilnya bisa digunakan untuk mengambil jurusan apa nanti bila kuliah.Â
Sehingga nantinya peserta didik yang bakatnya di Ekonomi Akutansi jangan dipaksakan mengambil kedokteran. Peserta didik yang cocok di teknik harus diarahkan ke SMK sehingga bila tidak melanjutkan kuliah bisa langsung bekerja. Dan sebagainya.Â
Wacana ini tentu bagus. Tapi tentu biayanya akan kurang lebih sama dengan biaya UN. Sejauh inipun penelusuran minat bakat belum terbukti shahih menghasilkan kesuksesan bagi seseorang. Karenanya penulis kurang setuju bila tes Minat Bakat ini dijadikan proyek Nasional dengan anggaran besar.Â
Karena masalah pendidikan kita saat ini bukan pada instrumen apa yang digunakan untuk melihat hasil pendidikan tapi adalah masih pada kurangnya sarana dan prasarana untuk mencapai hasil pendidikan yang diharapkan.Â
Banyak sekolah di daerah-daerah yang masih kekurangan ruang kelas, ruang praktik, laboratorium, alat praktik, kekurangan guru, guru yang belum sejahtera, guru yang jarang ikut pelatihan terbimbing, guru yang tidak punya kesempatan untuk mengupgrade pendidikan, dan sebagainya.Â
Persoalan dasar inilah yang harus dibenahi terlebih dahulu. Jika persoalan Dasar pendidikan sudah terpenuhi, otomatis mutu pendidikan akan meningkat sendirinya.
Salam
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H