Antropologi Kedaulatan

Antropologi Kedaulatan adalah bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara negara, bangsa, dan wilayah dalam konteks konflik dan kerjasama. Salah satu contoh konflik yang relevan dengan antropologi kedaulatan adalah konflik di Laut China Selatan, yang melibatkan beberapa negara di Asia Tenggara, Cina, dan Amerika Serikat. 

Konflik ini bermula dari klaim teritorial yang saling bertentangan atas sejumlah pulau, karang, dan perairan di Laut China Selatan, yang memiliki nilai strategis, ekonomis, dan lingkungan yang tinggi (Kaplan, 2011: 76).

Konflik di Laut China Selatan tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral antara negara-negara yang terlibat, tetapi juga pada stabilitas regional dan global. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencegah eskalasi konflik dan mencari solusi damai yang dapat diterima oleh semua pihak. 

Beberapa studi telah mengusulkan berbagai pendekatan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik di Laut China Selatan, seperti diplomasi multilateral, kerjasama fungsional, hukum internasional, dan pembangunan kepercayaan (Dipua et al., 2020: 977; To, 2003: 25; Weissmann, 2010: 35; Glaser, 2015: 1).

Namun, tantangan utama dalam mengatasi konflik di Laut China Selatan adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan antara Cina dan negara-negara ASEAN, serta campur tangan Amerika Serikat sebagai sekutu strategis beberapa negara ASEAN. Cina memiliki keunggulan militer dan ekonomi yang signifikan atas negara-negara ASEAN, sehingga dapat menekan atau mengintimidasi negara-negara yang memiliki klaim teritorial yang berseberangan dengan Cina. 

Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki kepentingan keamanan dan perdagangan di Laut China Selatan, sehingga dapat mendukung atau melindungi negara-negara ASEAN dari ancaman Cina. Hal ini dapat meningkatkan ketegangan dan persaingan antara Cina dan Amerika Serikat di Laut China Selatan (Kurnia and Agustian, 2021: 52; Song and Tønnesson, 2013: 236).

Oleh karena itu, antropologi kedaulatan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan holistik dalam memahami konflik di Laut China Selatan. Antropologi kedaulatan tidak hanya melihat konflik sebagai masalah politik atau hukum, tetapi juga sebagai masalah sosial dan budaya. 

Antropologi kedaulatan menyoroti bagaimana identitas nasional, sejarah kolektif, aspirasi masyarakat, dan nilai-nilai budaya mempengaruhi sikap dan perilaku negara-negara yang terlibat dalam konflik. Antropologi kedaulatan juga mengeksplorasi bagaimana konflik mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang-orang yang tinggal di wilayah yang dipersengketakan atau berdekatan dengan Laut China Selatan. 

Dengan demikian, antropologi kedaulatan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan empatik dalam mencari jalan keluar dari konflik di Laut China Selatan (Emmers, 2010: 118).

Referensi:

Kaplan, Robert D. "The South China Sea is the future of conflict." Foreign Policy 188 (2011): 76.

Dipua, Angkasa, et al. "An analysis of the South China Sea conflict: Indonesia’s perspectives, contexts and recommendations." PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology 17.4 (2020): 976-990.

To, Lee Lai. "China, the USA and the South China Sea conflicts." Security Dialogue 34.1 (2003): 25-39.

Weissmann, Mikael. "The South China Sea conflict and Sino-ASEAN relations: A study in conflict prevention and peace building." Asian Perspective 34.3 (2010): 35-69.

Glaser, Bonnie S. Conflict in the South China Sea. Council on Foreign Relations., 2015.

Kurnia, A. Cery, and Rio Armanda Agustian. "South China sea: conflict, challenge, and solution." Lampung Journal of International Law 3.1 (2021): 51-62.

Song, Yann-huei, and Stein Tønnesson. "The impact of the law of the sea convention on conflict and conflict management in the South China Sea." Ocean Development & international law 44.3 (2013): 235-269.

Emmers, Ralf. "The changing power distribution in the South China Sea: Implications for conflict management and avoidance." Political Science 62.2 (2010): 118-131.