Analisis Teori Struktural Fungsional terhadap Aksi Demonstrasi dan Disharmoni Tatanan Masyarakat

Implikasi dari kegagalan DPR sebagai wakil rakyat, jika dilihat dari teori ini akan menimbulkan disharmoni tatanan masyakat. Faktanya memang demikian, akirnya masyarakat dengan terpaksa harus turun kejalan menyuarakan keresahannya. Demonstrasi ini juga akhirnya berimplikasi pada hal-hal yang lebih besar lagi, misalnya terjadi bentrok dengan aparat yang menimbulkan banyak korban, rusaknya fasilitas umum dan memungkinkan adanya cluster covid baru.

Kemarahan publik dalam demonstrasi yang berakhir pada bentrok dengan aparat dan rusaknya fasilitas publik, masih berkaitan dengan kegagalan DPR dalam menjalankan fungsinya. Apalagi jika kita mengacu pada survei yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) yang dilakukan pada tanggal 4-5 Oktober 2019. Responden ini dipilih secara acak dari responden survei nasional LSI sebelumnya. 

Hasil survei menunjukan kepercayaan publik kepada DPR paling rendah jika dibandingkan dengan kepercayaan publik pada KPK dan Pesiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasarkan survei tersebut, instabilitas tatanan masyarakat yang terwujud dalam demonstrasi yang ricuh merupakan akumulasi kemarahan publik terhadap DPR.

Pada elemen lain, publik sempat dihebohkan dengan bocornya Surat Telegram Kapolri yang intinya memuat poin membuat kontra narasi terhadap mereka yang menolak RUU Cipta Kerja dan mencegah adanya demonstrasi. Ditambah masa aksi yang melakukan demonstrasi juga tak jarang mendapat tindak kekerasan dari aparat. 

Lagi-lagi ditekankan bahwa aparat melenceng dari jalur idealnya mereka sebagai aparat yang mengayomi dan melindungi masyarakat. Dan pada akhirnya kita melihat kekacauan di berbagai daerah saat demonstrasi ini, akibat dari akumulasi kekesalan terhadap DPR dan menanggapi represifitas aparat.

Berangkat dari asumsi teori structural fungsional tadi, maka bukan hal yang mengherankan jika tatanan masyarakat mengalami ketidakseimbangan, disharmoni dan kacau. Karena beberapa elemen pemerintahan dan masyarakat tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Berawal dari DPR sebagai pembuat kebijakan, berdampak pada aspek lain dalam tatanan masyarakat, seperti jalan yang ditutup, sektor transportasi yang sempat berhenti, dan masalah covid. Pandemi ini membuat masyarakat sudah cukup sulit menghadapinya apalagi ditambah kebijakan yang tergesa-tergesa.