Keterlibatan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan korupsi.
Kolaborasi dengan Lembaga Internasional: Bekerja sama dengan lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya dalam upaya pencegahan korupsi.
Â
Kesimpulan
Etika teleologis Bentham, melalui prinsip utilitarianisme, menawarkan pendekatan yang pragmatis dan efektif dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Prinsip ini berfokus pada mencapai "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar," sehingga setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa kebijakan anti-korupsi harus dirancang dan diimplementasikan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan manfaat bagi masyarakat luas dan meminimalkan penderitaan atau kerugian yang diakibatkan oleh korupsi.
Dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, hukuman yang adil, pendidikan, serta pengawasan internal yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengurangi praktik korupsi yang selama ini merugikan negara dan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan pemerintah dapat diawasi oleh publik, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya. Hukuman yang adil memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, memastikan bahwa kejahatan ini tidak dibiarkan tanpa konsekuensi serius. Pendidikan dan peningkatan kesadaran publik tentang bahaya korupsi juga penting untuk membentuk generasi yang lebih bermoral dan bertanggung jawab.
Implementasi prinsip ini membutuhkan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, penegak hukum, sektor swasta, maupun masyarakat luas. Pemerintah harus menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam memberantas korupsi, sementara penegak hukum harus bekerja dengan integritas dan independensi. Sektor swasta dan masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi. Kerjasama lintas sektor ini penting untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, di mana setiap orang memiliki peran dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Pentingnya kolaborasi internasional juga tidak boleh diabaikan. Dengan bekerja sama dengan lembaga internasional, Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dan mendapatkan dukungan dalam upaya pencegahan korupsi. Ini termasuk bantuan teknis, pelatihan, dan berbagi pengalaman dengan negara-negara lain yang berhasil dalam memberantas korupsi.
Dengan mengadopsi pendekatan ini, Indonesia dapat bergerak menuju pemerintahan yang lebih bersih, adil, dan transparan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Kepercayaan publik yang meningkat akan mendorong partisipasi aktif dalam proses politik dan pemerintahan, serta menciptakan stabilitas politik yang lebih besar.
Pada akhirnya, penerapan prinsip utilitarianisme dalam pencegahan korupsi dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan bermartabat. Dengan memastikan bahwa kebijakan anti-korupsi tidak hanya mengurangi tingkat korupsi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, Indonesia dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Ini akan memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, dan mempromosikan keadilan sosial.
Dengan demikian, utilitarianisme Bentham menawarkan dasar moral yang kuat untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang dapat membawa perubahan positif bagi masa depan Indonesia.
