 Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia: Pendekatan Robert Klitgaard dan Jack Bologna
Pendahuluan
Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menggerogoti berbagai aspek kehidupan di banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini telah menjadi momok yang merusak tatanan pemerintahan, ekonomi, dan sosial, serta menciptakan ketidakadilan yang berdampak luas bagi masyarakat. Korupsi bukan hanya tindakan ilegal yang menguntungkan individu atau kelompok tertentu dengan cara yang tidak sah, tetapi juga sebuah mekanisme yang merusak prinsip dasar keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi landasan bagi sebuah negara yang demokratis dan sejahtera.
Di Indonesia, korupsi telah menjadi isu yang sangat serius sejak era Orde Baru dan terus berlanjut hingga kini. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegakan hukum yang lebih ketat, namun praktek korupsi tetap merajalela. Kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi, anggota parlemen, dan sektor swasta sering kali terungkap, namun banyak dari pelakunya masih bisa lolos dari jerat hukum atau hanya mendapat hukuman ringan. Kondisi ini menimbulkan skeptisisme dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum.
Korupsi di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan kompleks. Ia tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga menyebar luas ke tingkat daerah. Setiap tingkatan pemerintahan tampaknya memiliki modus operandi sendiri dalam menjalankan praktek korupsi. Hal ini mencakup berbagai bentuk mulai dari suap, penggelapan dana, hingga manipulasi anggaran dan proyek. Bahkan, korupsi juga telah menyusup ke dalam sektor swasta, di mana sering kali terjadi kolusi antara pejabat publik dan pengusaha untuk memenangkan tender atau mendapatkan izin usaha.
Dalam rangka memahami lebih dalam tentang penyebab dan dinamika korupsi di Indonesia, penting untuk melihatnya melalui lensa teori-teori korupsi yang telah dikembangkan oleh para ahli. Salah satu teori yang relevan adalah teori yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard. Klitgaard, seorang ekonom dan akademisi terkemuka, menyusun sebuah rumus sederhana namun sangat mendalam untuk menjelaskan terjadinya korupsi:
C=M+DAC = M + D - AC=M+DA
dimana CCC adalah korupsi (Corruption), MMM adalah monopoli (Monopoly), DDD adalah diskresi (Discretion), dan AAA adalah akuntabilitas (Accountability). Menurut Klitgaard, korupsi terjadi ketika terdapat monopoli kekuasaan yang disertai dengan diskresi atau kebebasan mengambil keputusan tanpa adanya pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Konsep ini memberikan gambaran yang jelas bahwa korupsi tidak hanya soal perilaku individu yang korup, tetapi juga sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi.
Selain Klitgaard, Jack Bologna juga memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang korupsi melalui model yang dikenal sebagai "Fraud Triangle". Menurut Bologna, korupsi terjadi karena adanya tiga elemen utama yang saling berinteraksi, yaitu kesempatan (opportunity), motivasi (pressure/motivation), dan rasionalisasi (rationalization). Model ini menjelaskan bahwa korupsi terjadi ketika seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi, memiliki motivasi atau tekanan yang mendorongnya, dan mampu merasionalisasi tindakannya sebagai sesuatu yang dapat diterima.
Untuk mengilustrasikan penerapan teori-teori tersebut dalam konteks nyata, artikel ini akan mengulas secara mendalam salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara dan merugikan negara triliunan rupiah. Melalui studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana faktor-faktor yang dikemukakan oleh Klitgaard dan Bologna berperan dalam terjadinya korupsi serta pelajaran apa yang bisa dipetik untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Kasus korupsi proyek e-KTP merupakan contoh yang sangat relevan karena menunjukkan betapa lemahnya sistem pengawasan dan kontrol dalam proyek pemerintah yang berskala besar. Proyek yang seharusnya meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi kependudukan ini justru menjadi ajang bagi para koruptor untuk mengeruk keuntungan pribadi. Dari sini, kita dapat mempelajari berbagai aspek mulai dari bagaimana kesempatan korupsi terbuka lebar, motivasi para pelaku yang dilandasi oleh keserakahan, hingga rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan mereka.
