Kegaduhan dan Transparansi APBD

Teringat pernyataan Anies tahun 2016 (sumber) , bahwa transparansi adalah kata kunci untuk pemerintahan bersih. Keterbukaan menjadi pintu dari suatu masalah agar semua pihak tidak berprasangka akan yang terjadi kemudian. 

Kita semua tahu, hal sangat privat semua dilakukan di ruang tertutup, jika tidak mau mengatakan bahwa kejahatan dilakukan diruang gelap. Karena keterbukaanlah suatu cara untuk melibatkan semua pihak agar potensi kejahatan dapat diketahui sejak awal,

Dalih apapun menjadi tidak relevan lagi jika kita semua tahu bahwa transparansi dan akuntabilitas yang menjadi asas bersama apalagi terkait dengan pembanguan dan anggaran yang goalnya adalah kemanfaaatan bersama buat publik di daerah itu.

Kalau mengacu pada permendagri no 38 tahun 2018, penyusunan APBD ditetapkan oleh perda, sangat tidak teknis dan detail. Lebih jauh agaknya negara tidak punya blueprint tentang penyusunan anggaran di daerah, karena begitu rumitnya urutan dan aturan penganggaran tersebut.

Seharusnya menjadi standar baku dari pemerintah pusat agar anggaran di daerah menjadi format yang setiap orang tahu tahapannya dan waktunya sehingga hal seperti polemik anggaran di DKI tidak menjadi diskursus yang ditarik dalam ranah politik, sekali lagi ini hal teknis.

Jika sekalas DKI Jakarta saja, penyusunan anggaran begitu ngawurnya apalagi yang terjadi di daerah yang begitu jauh dari liputan media atau pengawasan. 

Itu juga salah satu fungsi dari pencegahan yang ada di KPK, jika KPK mampu mendorong lahirnya aturan undang-undang baku tentang tahapan dan cara penyusunan anggaran di daerah agar semua menjadi transparan dan akuntabel, tidak hanya dalam pelaksanaannya APBD saja yang menjadi sorotan dari KPK yang pada akhirnya banyak kepala daerah dan anggota DPRD yang tertangkap tangan. Mari kita semua memulainya dengan keterbukaan  dan tidak anti kritik agar negara yang kita cintai ini manjadi lebih sejahtera dengan tanpa menyalahkan pihak manapun.