3. Pajak Alokasi pembiayaan pembangunan
Merupakan pajak yang sumbernya berasal dari kas negara yang sudah terhimpun dan dikumpulkan. Fungsi dari pajak yang satu ini adalah agar dapat diperuntukan untuk pembangunan dalam segala bidang.
4. Pajak budgetair atau menggunakan sumber utama kas negara
Adalah salah satu pajak yang bersumber dari kas negara dan diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran dari kas negara tersebut.
Subjek PajakÂ
Subjek pajak adalah pihak yang mempunyai kewajiban-kewajiban subjektif, atau terhadap siapa pajak akan ditagih. Dengan kata lain subjek pajak adalah orang, badan atau kesatuan lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat subjektif, yaitu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia.Â
Contohnya yaitu : Pengusaha daur ulang plastik ini termasuk ke dalam subjek PPH Bentuk usaha tetap (BUT) yaitu  bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertepat tinggal di Indonesia atau berada berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam dalam jangka waktu 12 bulan, atau juga badan yang didirkan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
Selanjutnya ada masalah mengenai penyelundupan barang bekas impor ilegal yang berasal dari cina dan taiwan yang berhasil diamankan anggota TNI AL. Barang bekas tersebut berusaha diselundupkan ke Surabaya melalui jalur laut. Hal ini Ilegal karena menyimpan barang ditempat yang tidak wajar dan dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut.Â
Pelanggaran atas penyelundupan barang dapat mengakibatkan terganggunya sendi sendi perekonomian negara. Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidan denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak adalah Rp 5.000.000.000. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah :
- Diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya
- Diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan
Strategi yang dilakukan terkait pencegahan penyelundupan :
- Perpajakan dan Bea Cukai diharapkan agar saling terkoneksi. Sehingga dengan adanya sistem yang terkoneksi dapat mengurangi penyelundupan.
- Menertibkan pelabuhan formal dan non formal yang berkaitan dengan keluar masuknya barang.
- Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan bertindak tegas melalui operasi rutin.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H