Pemilu Borongan 2024
Oleh: Subhan Alba Bisyrie
Jakarta.161121
Upaya membendung polarisasi Pemilu sudah mulai di gaungkan Kapolri, itulah mengapa Pemilu 2024 hari pencoblosannya  antara pemerintah dengan KPU, Pemerintah yang dalam hal ini diwakili Mendagri Tito Karnavian menginginkan bulan Mei 2024, sehingga tidak terlalu jauh dengan Oktober 2024, cuman jangka waktu 5 bulan dengan pelantikan Presiden, karena pertimbangan keamanan, agar polarisasi durasinya tidak panjang.
Sedangkan KPU , mengusulkan hari pemungutan suara pada Februari, agar jadwal tidak tumpang tindih dengan tahapan pilkada serentak nasional , yang rencananya diselenggarakan di bulan November, yang harus disiapkan 8 bulan sebelum bulan November, pertimbangan KPU agar tumpang tindih tahapan tidak terlalu panjang durasinya.
***
Ini pernyataan terbaru antisipasi Polarisasi Pemilu yang dikatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang menilai bahwa pemilu serentak 2019 telah menimbulkan perpecahan (polarisasi) yang ketara. Brigade Mobil (Brimob) diminta untuk mempersiapkan pola pengamanan pemilu serentak 2024 agar tidak terjadi hal serupa.
Hal itu dikatakan Jendral Polisi Listyo dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) Brimob ke-76 di Mako Brimob, Depok Jawa Barat. Dia meminta pemilu serentak 2024 tidak lagi terjadi polarisasi.
"Kita tahu akan menghadapi dinamika situasi politik ke depan Pilpres, Pileg, Pilkada. Kita tahu tahun sebelumnya dalam pileg dan pilpres yang menimbulkan polarisasi yang berdampak pada demokrasi, polarisasi masih ketara," kata Listyo, Minggu (14/11/2021, Okezone.com)
Pemilu 2024 lebih tepat disebut pemilu borongan , karena semua pemilu ada pada tahun 2024, Pemilu Presiden dan Wapres, pemilu DPR-RI, DPD-RI,DPRD Provinsi, dan DPRD kabupatrn kota, dan ditambah dengan pemilu kepala daerah Provinsi dan kabupaten kota, serentak nasional seluruh Indonesia. Apakah Indonesia mampu? .
Pemilu 2019 saja menjadi pemilu yang kurang baik karena banyaknya korban meninggal dunia hingga lebih dari 8oo orang dan masuk rumah sakit lebih dari 5ooo orang menurut Ketua KPU yang dilansir Kompas.com
