Lalu coba bandingkan dengan pinjaman pada koperasi atau rentenir, mana yang lebih ringan? Tentu saja bank. Saya rasa (mohon ditegur jika salah) tidak ada lembaga keuangan atau peminjam yang lebih baik dari bank. Kalaupun ada varian bank syariah, pada prakteknya sebenarnya masih menggunakan sistem yang sama, hanya beda istilah. Secara hukum kondisional, maka bank adalah pilihan terbaik dan sesuai dengan syariah Islam. Sama seperti jika kita berada di hutan, sedang kelaparan dan hanya ada babi, maka hukum babi menjadi halal dimakan sekalipun awalnya adalah haram. Begitu juga dengan pinjaman tadi, sekalipun idealnya kita perlu coba mencari orang atau lembaga yang mau meminjamkan secara percuma. Tapi kalau sudah terdesak kebutuhan dan tidak ada lagi kawan yang bisa dipinjami, maka bank adalah pilihan terbaik dibanding rentenir atau koperasi.
Hukum Ekonomi
Patut dijadikan catatan bahwa secara konteks, bunga berbeda dengan riba. Ini sangat jelas bukan hanya perbedaan istilah.
Di zaman Nabi Muhammad atau ulama terdahulu, sistem perbankan dan bunga belum ada. Tidak ada inflasi yang mempengaruhi nilai mata uang kertas seperti sekarang (rupiah, dollar, ringgit dan sebagainya). Mata uang yang digunakan pada saat itu adalah dinar dan dirham (emas atau perak). Harganya stabil, 10 dinar tahun ini nilainya tetap sama 10 dinar di tahun depan. Contoh mudahnya, coba bandingkan harga emas sepuluh tahun yang lalu dengan sekarang, nilai kebutuhan, kegunaan atau kekayaannya sama besar. Namun karena kita menggunakan mata uang kertas, maka seolah-olah harganya naik. Jadi kalau dulu sekian gram emas misalnya hanya bernilai 10 ribu rupiah, sekarang sudah 100 ribu rupiah. Namun secara nilai, 10 ribu dulu sama besarnya seperti 100 ribu sekarang. Bisa difahami ya soal nilai kebutuhan, kegunaan atau kekayaan yang saya maksud?
Nah perbedaan nilai mata uang dulu dan sekarang ini bisa dijadikan contoh kongkrit terjadinya inflasi. BBM naik, gaji PNS naik, harga komuditas dan sebagainyapun naik. Logikanya, jika terjadi inflasi apakah adil jika masih menuntut bunga ditiadakan? Jika bunga ditiadakan tentu saja bank dalam hal ini sebagai pemberi pinjaman akan teraniaya, tidak adil. Karena 10 juta sepuluh tahun yang lalu nilainya beda dengan 10 juta tahun ini.
Penetapan bunga sudah dihitung secara cermat dengan kalkulasi ekonomi, disesuaikan dengan inflasi sebuah negara dan kondisi ekonomi. Sangat berbeda dengan rentenir (peminjam swasta) ataupun koperasi yang cenderung kira-kira, makanya nilai persentase nya lebih besar atau lebih memberatkan.
Meski memang kita tidak bisa berlindung di balik inflasi untuk membolehkan bunga, karena nilai persen tetap tidak akan secara presisi menyamakan nilai mata uang. Tetap ada ruang untuk bank sebagai lembaga keuangan untuk menggaji karyawan, maintanance, cadangan dan sebagainya. Namun jika inflasi Indonesia saat ini di kisaran 7%, dengan bunga 0.7% perbulan kali dengan 12 bulan sama dengan 8.4%, rasanya cukup adil. Toh keuntungan dari bank sebagiannya masuk ke pajak negara dan pada akhirnya juga kembali pada kita sebagai rakyat Indonesia. Seperti tol, pelabuhan, bandara, bukankah semua dari pajak? Kalaupun terjadi untung besar-besaran, tetap kita juga yang mendapat manfaatnya, misal suku bunga turun, inflasi rendah dan seterusnya.
Jikapun besaran bunga setiap bank berbeda, itu sama seperti contoh sebuah negara tadi, menyesuaikan. Karena kondisi keuangan antara perusahaan yang satu dan lainnya pasti berbeda, dan jika kita memaksakan mereka untuk sama, maka kita yang dzolim atau tidak adil.
Jika sudah sedikit ada pandangan soal bunga dan riba, mari kembali pada BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk memudahkan dan memastikan semua masyarakat mendapatkan akses kesehatan dengan mudah. Kalaupun ada ketentuan denda atas keterlambatan membayar, bunga dan sebagainya, hal itu sangat wajar karena nilai mata uang tidak stabil atau adanya inflasi, juga agar menertibkan masyarakat. Tapi kalaupun memang sudah tidak sanggup membayar, terkena PHK ataupun belum mendapat kerja, bukankah ada kategori masyarakat tidak mampu?
MUI dari Kacamata Politik
Patut dicatat bahwa MUI adalah Lebaga Swadaya Masyarakat, sama seperti organisasi lainnya. Bahwa kemudian organisasi ini diisi oleh ulama dan cendikiawan, saya pribadi tidak meragukan kapasitasnya.Â