Alex Noerdin, Kenapa Engkau Setop Program Kuliah Gratis?

Program kuliah gratis (PKG) Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan yang sudah berlangsung sejak 2015, kini tinggal sejarah. Pada pertengahan 2017 lalu, PKG sempat disetop oleh Gubernur Sumsel Alex Noerdin

Pada Februari 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali berjanji bahwa PKG tetap berlangsung dan tidak akan dihentikan, bahkan Pemprov Sumsel akan menambah anggaran dari Rp40 miliar menjadi Rp50,9 milliar pada Anggaran 2018.

Dokumentasi Pribadi

Tetapi rencana Pemprov Sumsel menghidupkan kembali PKG itu sepertinya hanya jualan politis semata. Jualan politis Alex Noerdin agar dianggap sebagai Gubernur yang peduli terhadap pendidikan. Alex Noerdin memahami dengan mengembalikan PKG, akan mendongkrak suara anaknya Dodi Reza Alex yang kini menjadi Calon Gubernur Sumsel.

Dikatakan sebagai jualan politis, karena pada realitanya Pemprov Sumsel tidak memberikan anggaran PKG untuk tahun ini. Jadi jelas, wacana Alex Noerdin akan mengembalikan PKG hanya strategi Alex Noerdin agar rakyat Sumsel tetap percaya bahwa kekuasaan keluarga besarnya yang terbaik.  Meski pada akhirnya program itu membuat rakyat Sumsel  terkena Pemberi Harapan Palsu (PHP).

SABM Menggugat Alex Noerdin

Bantuan pemerintah akan pendidikan sangatlah penting. Karena dengan adanya bantuan pemerintah itu, rakyat yang tidak mampu untuk melanjutkan kuliah bisa memenuhi cita-citanya. Tetapi memiliki cita-cita besar, kalau tidak didukung oleh pemerintah, cita-cita anak-anak muda Sumsel itu hanya akan menjadi barang rongsokan yang tidak bisa dimanfaatkan.

Demi mendukung majunya pendidikan di Sumsel, Serikat Anak Bangsa Menggugat (SABM) di Sumsel pun menggugat dan mempertanyakan janji politik Alex Noerdin terkait kuliah gratis.

Dikutip dari detik.com, Solahudin koordinator aksi damai di depan kantor Gubernur, Kamis (22/03), menyatakan SABM meminta Pemprov Sumsel, untuk memenuhi amanat UUD 1945 pasal 31. Dalam aksinya, Solahudin meneriakkan tuntutan, agar Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin mengembalikan program pendidikan dan berobat gratis.

Puluhan massa yang mendatangi kantor Gubernur, langsung ditemui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel. Tetapi apa yang diharapkan massa SABM agar Pemprov Sumsel mengembalikan PKG tidak tercapai. Karena tahun ini dengan alasan penyetopan bantuan dana sharing dari pusat, dan dana Pemprov tidak mencukupi, PKG tahun 2018 tidak ada.