Aktivis, Politik Dinasti Cederai Demokrasi Sumsel

Penunjukan DPP Partai Golkar terhadap Dodi Reza Alex untuk ikut berkompetisi pada Pemilihan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) 2018, menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Forum Diskusi Sumsel, yang dikoordinatori oleh Husnul Khotimah.

Menurut Husnul, pencalonan Dodi Reza secara konstitusional memang tidak ada yang dilanggar, tapi secara etika cukup bermasalah karena pengambilan keputusan tersebut sangat beraroma elitis, memunculkan kesan dinasti politik. Bagi Husnul, penunjukkan Dodi sebagai Cagub Sumsel 2018 menunjukkan betapa kuatnya sosok Alex Noerdin. Dan ia menilai dengan majunya Dodi menegaskan keinginan Alex Noerdin untuk melanggengkan kekuasaan dinasti politiknya.

Menurut aktivis perempuan Sumsel ini, setiap pemerintah daerah yang berusaha membangun dinasti politik harus dikritisi. Hal ini tak terlepas dari banyaknya pengelolaan pemerintahan daerah yang bermasalah jika dipegang oleh penguasa dinasti politik. Banyaknya pemerintah daerah yang berasal dari dinasti politik terjaring OTT KPK, menegaskan kekuasaan dinasti politik sangat akrab dengan penyimpangan kekuasaan.  

Husnul menambahkan, dinasti politik membuat kualitas demokrasi akan mengalami penurunan. Maraknya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa dinasti politik jelas menyayat keadilan. Kualitas demokrasi di Sumsel akan melorot dan praktek korupsi akan mungkin terjadi, jika aparat sipil negara ketakutan menghadapi hegemoni keluarga tertentu.

Husnul mencontohkan, beberapa kasus di daerah yang membangun dinasti politik terbukti menyebabkan maraknya korupsi. Seperti di Kota Cilegon, dimana bukan hanya bapaknya Mantan Walikota Cilegon Aat Syafaat yang dipaksa bertekuk lutut oleh KPK, tapi juga anaknya Walikota Cilegon Iman Ariyadi baru-baru ini terjaring OTT KPK karena terbukti melakukan korupsi.

Dinasti Politik Sumsel

Kekuasaan, kata Husnul memang akan membuai dan tidak sedikit pemimpin yang tidak siap kehilangan jabatan. Sehingga, akan melakukan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan. Itulah yang dilakukan oleh Alex Noerdin di Sumsel. Ia memaksa anaknya Dodi Reza meninggalkan jabatannya sebagai Bupati Musi Banyuasin (MUBA), yang baru seumur jagung demi menduduki posisinya sebagai Gubernur Sumsel.

Alex Noerdin membiarkan anaknya menghianati janji-janji politiknya kepada warga Muba. Yang terpenting bagi Alex Noerdin anaknya meneruskan kekuasaan, padahal era kini bukanlah kerajaan. Untuk menghindari terbentuknya dinasti politik, yang erat dengan penyimpangan kekuasaan tersebut, bagi Husnul peran partai politik sebagai pilar demokrasi sangat dibutuhkan untuk melakukan pendidikan politik. Partai politik harus bisa mengeliminir atau meminimalisir dinasti politik, bukan justru malah menyuburkannya.

Husnul menambahkan, dalam politik kedudukan moral itu paling tinggi. Baginya, moral itu kedudukannya di atas legal. Husnul merasa miris karena orang yang baru saja dilantik jadi bupati, baru beberapa bulan bekerja, sudah maju lagi, mau jadi gubernur, dan untuk menggantikan posisi gubernur yang tak lain adalah ayahnya.

Sekedar informasi, Dodi Reza, adalah putra Alex Noerdin (gubernur sekarang). Setelah ayahnya terpilih menjadi Gubernur 2008, Dodi Reza mencalonkan diri sebagai Bupati Musi Banyuasin untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan ayahnya, namun kalah.

Ia mencalonkan diri kembali sebagai Bupati Musi Banyuasin pada Pilkada Februari 2017, dan akhirnya terpilih sebagai Bupati. Saat ini Dodi akan diusung Partai Golkar untuk maju menjadi calon gubernur, kembali meneruskan jabatan ayahnya. Seandainya kalah dalam pilgub, Dodi Reza tetap akan kembali menjadi bupati.