[caption caption="Hasto Menunjukkan HP-nya yang disadap KPK (Sumber Tribunnews.com)"][/caption]
KPK sedang mengalami dilemma berat, bagaikan makan buah simalakama. Penyebabnya, pengakuan penyidik senior KPK, Novel Baswedan yang mengungkapkan bahwa KPK memiliki rekaman sadapan “kriminalisasi” KPK yang dilakukan oleh Hasto Kristianto, AM Hendroproyono dan Arteria Dahlan. Dahsyatnya lagi, pengakuan Novel Baswedan dilakukan di hadapan majlis hakim MK.
Aneh bin ajaib, setelah melakukan rapat pimpinan secara marathon, akhirnya seluruh pimpinan KPK yang terdiri dari Taufiqurrahman Ruki, Johan Budi, Adnan Pandu Praja, Zulkarnaen dan Indriyanto Seno Aji membantah keterangan Novel Baswedan yang disampaikan dalam persidangan MK. Melalui surat resmi bernomor B-5245/01/06/2015 yang dikirimkan ke MK, KPK membantah adanya rekaman sadapan terkait “kriminalisasi” KPK.
Surat resmi KPK yang dikirimkan kepada MK bernomor B-5245/01/06/2015 menyebabkan penyidik KPK, Novel Baswedan dapat dijerat dengan pasal kesaksian palsu.
[caption caption="Novel Baswedan Mengungkapkan KPK memiliki rekaman sadapan Hasto (Sumber Metrotvnews.com)"]
Disinilah letak simalakamanya. Jika KPK mengakui ada rekaman sadapan “kriminalisasi” KPK, maka seluruh pimpinan KPK dan seluruh penyidiknya dapat dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang, UU ITE dan pelanggaran HAM berat. Tapi jika KPK tidak mengakui adanya rekaman sadapan “kriminalisasi” KPK maka hanya Novel Baswedan yang akan dijerat dengan pasal kesaksian palsu. Pilih mana mengorbankan seluruh pimpinan KPK dan penyidiknya atau cukup mengorbankan Novel Baswedan?
Sekarang mari kita tengok faktanya. Majalah Tempo edisi 13-19 Juli 2015 dengan gamblang menjelaskan adanya rekaman sadapan tersebut. Selain itu, dalam jumpa pers terkait tulisan “Rumah Kaca Abraham Samad”, Hasto Kristianto juga mengakui bahwa HP-nya sedang disadap oleh KPK. Dengan fakta-fakta tersebut, jelas bahwa rekaman sadapan tersebut ada. Novel Baswedan yang melakukan penyadapan mengakui adanya rekaman sadapan, dan Hasto Kristianto sebagai korban yang disadap juga mengakui bahwa HP-nya sedang disadap. Klop.
Justru yang harus diungkap oleh Komite Etik KPK, mengapa Novel Baswedan melakukan penyadapan terhadap Hasto Kristianto yang bukan penyelenggara negara dan juga bukan pelaku tindak pidana korupsi. Komite Etik KPK seharusnya bisa mengungkap motif Novel Baswedan melakukan penyadapan terhadap Hasto. Apakah benar, Novel melakukannya atas inisiatifnya pribadi atau atas perintah pimpinan KPK?
[caption caption="Pimpinan KPK membantah ada rekaman sadapan terhadap Hasto (Sumber viva.co.id)"]
Simalakama berikutnya terkait kasus hakim Sarpin Rizaldi vs Komisioner KY. Setelah melalui proses pemeriksaan yang panjang, akhirnya Kabareskrim Budi Waseso mengumumkan tersangka pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh hakim Sarpin Rizaldi. Kedua tersangka yang dilaporkan oleh Sarpin adalah Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri.
Menurut Kabareskrim Budi Waseso, alat bukti yang menjerat Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri adalah berbagai komentarnya yang bertebaran di media massa baik cetak maupun elektronik, keterangan saksi ahli bahasa dan kesaksian ahli pidana.
Menurut Kabareskrim Budi Waseso, alat buktinya sangat kuat karena sudah diakui oleh para tersangka. Meskipun para tersangka melakukan pembelaan diri dengan menolak bahwa komentar negatifnya tersebut ditujukan pada Sarpin secara personal.
