Bahkan saking tak terdengar kiprahnya, ada komponen masyarakat yang berpikiran bahwa keberadaan DPD RI hanya sebagai pemborosan, sehingga layak untuk dibubarkan. Banjir kritik yang menyatakan bahwa anggota DPD RI hanya makan gaji buta terus mengalir dan tak pernah surut.
Menurut saya buruknya opini publik terhadap eksistensi DPD RI lebih disebabkan karenan minimnya sosialisasi program-program kerja dan kiprah anggota DPD RI di pentas nasional. Selama ini terkesan hanya Pak Irman Gusman yang berjuang sendirian membangun DPD RI. Padahal dari segi integritas melawan korupsi, anggota DPD RI lebih diuntungkan karena hingga kini belum ada anggota DPD RI yang dicokok oleh KPK. Bandingkan dengan anggota DPR yang namanya jeblok di opini publik jika menyangkut isu korupsi.
Harus jujur diakui bahwa perhatian para awak media dan netizen lebih senang kepada para anggota DPR-RI. Hal yang wajar karena kiprah anggota DPR RI penuh dinamika lengkap dengan hiruk pikuknya ketika berhadapan dengan pemerintahan Jokowi-JK. Lihat saja, rapat-rapat antara anggota DPR RI dengan para menteri Kabinet Kerja selalu menghiasi halaman media baik cetak maupun elektronik. Setiap gerak-gerik dan komentar anggota DPR RI selalu menjadi santapan media.
Saatnya DPD RI merangkul blogger dan media
Dalam system demokrasi seperti Indonesia, opini publik memiliki peran yang strategis. Pengalaman menunjukkan, mahasiswa menampati posisi yang maha penting dalam sebuah demonstrasi karena terus menerus disorot oleh media. Saat era reformasi, demonstrasi yang sering dipelopori oleh mahasiswa telah menempatkan begitu diseganinya publik kampus sehingga opini publik yang berasal dari kampus ini menjadi berita utama media massa di Indonesia.
Seperti halnya opini publik dikampus yang dibentuk oleh sikap dan perilaku civitas academikanya, maka opini publik dalam lingkup kegiatan politik dapat dibentuk oleh perilaku tokoh-tokoh politik. Kemampuan berkomunikasi para tokoh politik merupakan kunci pokok keberhasilan membentuk opini publik di berbagai lapisan masyarakat. Pihak pemerintah melalui tangan-tangan aparatnya, tentu selalu menginginkan adanya opini publik yang mendukung segala kebijakan pemerintah.
Baru-baru ini Presiden Jokowi mengundang blogger kompasiana (Kompasianer) yang selama ini rajin menulis citra positif tentang Jokowi. Undangan Presiden Jokowi kepada blogger kompasiana (Kompasianer) menunjukkan bahwa blogger pun mampu menyuarakan opini public yang dahsyat melalui tulisan-tulisannya untuk mendukung kebijakan pemerintah.
Tak hanya Presiden Jokowi, jajaran pemerintahan lainnya seperti Kementerian, BUMN, BKKBN, LPNK dan perusahaan swasta pun rajin menjalin kerjasama yang erat dengan para blogger untuk memasarkan kebijakan dan produknya. Sebut saja deretan produk yang menggunakan jasa blogger untuk memasarkan produknya seperti Smartfren, Andromax 4G, Oxygen, Toyota, HONDA, JNE, One Room, Kopi, AQUA, Asuransi dan masih banyak produk-produk yang lain. Lalu lomba blog yang digagas oleh Kementerian PUPR, BKKBN, Pertamina, KAA, SDA Migas, dan lain-lain. Semuanya bertujuan untuk membangun citra positif dan mempengaruhi opini publik.
Melihat kiprah blogger yang sangat strategis dalam membangun opini dan citra positif maka sangat wajar jika akhirnya Ketua DPD RI, Pak Irman Gusman pun ikut merangkul blogger untuk menyuarakan kiprah dan program DPD RI. Melalui tulisan para blogger, anggota dan pimpinan DPD RI dapat membangkitkan harapan rakyat akan masa depan Indonesia. Lihatlah, harapan masyarakat yang awalnya sangat tinggi kini mulai pesimis. Bahkan sebagian komponen masyarakat sudah mendekati apatis. Lihat juga, pemberitaan yang sering muncul di media massa baik cetak maupun elektronik lebih dominan mengandung opini negative. Akibatnya, makin menghancurkan pilar-pilar harapan yang tersisa. Tentu sangat berbahaya jika rakyat sudah kehilangan harapannya.
[caption caption="Pimpinan DPD RI Periode 2014-2015 (sumber Liputan6.com)"]
Oleh karenanya, untuk membangun harapan rakyat maka anggota dan pimpinan DPD RI sebagai perwakilan daerah bisa menjaring kepercayaan. Dan yang namanya kepercayaan public dapat dimunculkan dengan membangun kedekatan. Perlu disadari oleh anggota dan pimpinan DPD RI bahwa membangun kedekatan dengan rakyat tidak hanya dilakukan pada saat kampanye saja, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus selama masa jabatan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, misalnya kunjungan ke daerah, atau public hearing.
