Sistem pendidikan yang berkualitas tentu diperlukan bagi setiap negara terutama negara berkembang layaknya Indonesia. Pendidikan yang rata dan menyeluruh merupakan harapan bagi setiap warga negara yang memiliki hak yang sama terkait pendidikan. OECD hadir dengan menggaungkan bahwa pendidikan adalah hal yang penting dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan suatu bangsa. Seorang warga negara yang apabila sejak usia dini telah memperoleh pendidikan yang berkualitas maka kemungkinan di masa depan warga negara tersebut dapat berkontribusi untuk membangun peradaban yang lebih maju lebih dari apa yang ada sekarang. Walaupun Indonesia bukan termasuk dalam anggota teteap OECD, namun sebagian besar kebijakan OECD telah di gunakan dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. BOP merupakan salah satu hasil kebijakan OECD yang diterapkan guna menyongsong lembaga pendidikan yang berkualitas dan setara bagi seluruh masyarakat.
Dampak Kebijakan OECD untuk PAUD di IndonesiaÂ
Dengan adanya kebijakan OECD yang menyarankan agar setiap negara memiliki layanan PAUD yang berkualitas, Indonesia menerima dan mengadaptasi kebijakan tersebut untuk memfasilitasi anak-anak memperoleh pendidikan yang layak. Namun perlu digaris bawahi bahwa pada kenyataannya tingkat partisipasi masyarakat yang memiliki anak usia di bawah 3 tahun masih sangat minim. Struktur geografis merupakan hambatan yang ada di Indonesia yang mana menyulitkan untuk mengakses PAUD. Selain itu infrastruktur yang kurang terutama di daerah terpencil juga menjadi hambatan agar layanan PAUD berkualitas ini dapat dirasakan oleh anak.
Kebijakan OECD juga berdampak untuk meningkatkan standar pendidikan, termasuk pelatihan guru, kurikulum dan pengawasan program. Layanan PAUD berkualitas dapat tercipta apabila para pendidik dan pemangku kebijakan negara dapat bersinergi untuk saling mendukung satu sama lain. Namun di Indonesia masih banyaknya PAUD yang dikelola secara informal yang mana hal ini mempersulit pendataan terkait penggunaan standar kualitas yang telah disepakati bersama. Layanan PAUD di Indonesia memiliki kesenjangan yang besar antara masyarakat yang hidup di daerah perkotaan dengan masyarakat yang tinggal di pedesaan.
Menciptakan layanan PAUD berkualitas di Indonesia dirasa belum maksimal karena Indonesia adalah negara yang besar dan luas yang mana pemerintah semestinya memiliki komitmen untuk memberikan pendanaan yang besar guna memperluas layanan PAUD agar dapat dirasakan oleh anak-anak terutama anak usia dini di berbagai daerah. Jika layanan PAUD merupakan investasi jangka panjang bagi pemerintah, negara Indonesia sendiri harus memiliki perencanaan agar kebijakan yang telah dibuat sebelumnya dapat berkelanjutan.
Kritik Terhadap Kebijakan OECD Untuk PAUDÂ
Kebijakan OECD untuk menciptakan PAUD berkualitas di setiap negara tentu memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan. Pendekatan yang menggunakan indikator pembelajaran yang fokus untuk selalu menekankan hasil pembelajaran yang tidak sesuai bagi sebagian masyarakat yang hidup dengan memegang teguh nilai-nilai budaya yang kental dan tradisi pendidik yang jauh berbeda. Di Indonesia sendiri masih banyak masyarakat yang lebih memilih jenis pendidikan yang cenderung sesuai dengan adat istiadat dan sudah digunakan sejak zaman nenek moyang.
Salah satu fokus OECD tentu untuk menunjang ekonomi suatu negara yakni dengan menciptakan tenaga kerja yang andil dan terampil. PAUD berkualitas hadir sebagai pijakan awal untuk membentuk manusia yang dapat diandalkan di masa depan. Namun dari kebijakan ini masih perlu dikaji mengingat anak-anak adalah manusia yang sedang berada dalam masa berkembang dan memiliki hak-hak untuk mengembangkan diri secara menyeluruh meliputi aspek kesejahteraan sosial, emosional dan budaya anak.
Masyarakat di Indonesia tidak seluruhnya hidup di tempat yang mudah untuk mengakses layanan pendidikan. Kesenjangan sosial ekonomi, masyarakat adat dan beberapa kelompok minoritas sering kesulitan mengakses layanan pendidik yang telah disediakan pemerintah ataupun pihak tertentu. Kebijakan OECD untuk menciptakan PAUD berkualitas menjadi sulit terkait implementasi yang sering gagal karena tidak didukung dengan langkah khusus untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa terpinggirkan.
Peningkatan kualitas tenaga pendidik merupakan bentuk rekomendasi OECD dalam menciptakan tenaga pendidik yang memiliki kualitas pengajaran yang sesuai. Indonesia sebagai negara yang masih berkembang sering terkendala untuk memberikan fasilitas berupa pelatihan yang menyeluruh dan sumber daya yang mencukupi . Oleh karenanya kebijakan ini sering menjadi polemik bagi tenaga pendidik yang secara terus-menerus dituntut untuk meningkatkan kualitas diri namun tidak difasilitasi akses pelatihan yang optimal yang mengakibatkan tekanan dan turunnya motivasi seorang tenaga pendidik.
Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan suatu upaya untuk pembangunan manusia yang mendukung kesetaraan sosial dan ekonomi. OECD memiliki peran penting dalam mempromosikan pendidikan anak usia dini yang berkualitas secara global. Dalam aspek ekonomi, pendidikan anak usia dini menjadi investasi jangka panjang bagi pemerintah yang mana didukung melalui adanya layanan PAUD bertujuan untuk mendukung perkembangan anak secara optimal. Kebijakan OECD terkait PAUD berkualitas ini menjadi hal yang menarik untuk diterapkan pada setiap negara, namun keberhasilan implementasi kebijakan OECD untuk diterapkan pada kebijakan PAUD di Indonesia memerlukan dukungan besar berupa sinergi antara pemerintah, pendidik, masyarakat untuk menciptakan layanan yang inklusif dan berkualitas.
