Mohon tunggu...
Gusti Aryansyah Pratama
Gusti Aryansyah Pratama Mohon Tunggu... Perawat - Mahasiswa

Mahasiswa Calon Cumlaude

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Peran Pancasila Sebagai Landasan Ketahanan Nasional

26 Desember 2024   07:35 Diperbarui: 26 Desember 2024   00:02 17
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Untuk memperkuat kesatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat, langkah-langkahstrategis yang melibatkan berbagai elemen bangsa menjadi sangat penting. Namun, kesatuantersebut tidak akan tercapai dengan optimal tanpa kemampuan untuk menghadapi tantanganglobal yang semakin kompleks. Di era globalisasi, tantangan seperti masuknya ideologiasing, perubahan sosial, dan pengaruh budaya luar dapat mengancam identitas dan kerukunanbangsa. Pancasila menjadi filter yang dapat menyesuaikan nilai-nilai lokal dengan dinamikaglobal tanpa kehilangan jati diri. Selain dapat mengancam identitas bangsa, masuknya halasing berpotensi merusak Stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamananadalah prasyarat bagi ketahanan nasional. Pancasila, melalui sila keempat, "Kerakyatan yangDipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," mendorongproses demokrasi yang inklusif dan berbasis musyawarah. Prinsip ini memastikanpengambilan keputusan yang adil dan berkeadilan, sehingga meminimalkan konflik politikdan sosial.

Selain menjadi landasan untuk menghadapi pengaruh global yang dapat mengancamidentitas bangsa, Pancasila juga mempunyai peran dalam menjaga stabilitas politik dankeamanan sebagai prasyarat ketahanan nasional. Dengan demikian, penerapan nilai-nilaiPancasila dalam penyusunan kebijakan publik menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan prinsip keadilan dan perlindungan hak seluruh warga negara. Nilai-nilaiPancasila harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk dalam bidangpendidikan, kesehatan, ekonomi, dan hukum. Lembaga negara seperti MPR, DPR, danpemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan Pancasila dalamsetiap keputusan dan kebijakan. Salah satu pilar yang penting untuk dibuat kebijakan publikdan dikuatkan dalam rangka menjaga ketahanan nasional adalah ekonomi. Dengan prinsipkeadilan sosial dari sila kelima, pembangunan ekonomi harus diarahkan untuk menciptakanpemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Program seperti peningkatan aksespendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan dapat mendukung implementasinilai-nilai Pancasila. Selain itu, masyarakat sipil juga berperan dalam mempromosikannilai-nilai Pancasila melalui kegiatan komunitas, advokasi, dan kampanye kesadaran. Kebijakan yang berlandaskan Pancasila akan memastikan bahwa semua warga negaramendapatkan perlakuan yang adil dan serta menghormati semua hak masyarakat.

Penerapan nilai-nilai Pancasila memerlukan sebuah pendekatan agar bisa diterapkanoleh masyarakat Indonesia. Pendidikan adalah salah satu pendekatan yang efektif untukmenginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Mata pelajaran PPKn harus terus diperkuat untukmemberikan pemahaman mendalam tentang Pancasila. Pendidikan karakter juga pentingdalam menekankan toleransi, kerja sama, dan integritas juga penting untuk membangungenerasi yang kuat secara moral dan ideologi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun