Indonesia merupakan negeri yang kaya akan hasil alamnya, negara dengan jumlah penduduk dan luas wilayah keempat terbesar di dunia, maka tidak heran jika Indonesia menjadi negara yang menggiurkan bagi negara lain, hasil alam yang melimpah membuatnya diperebutkan oleh negara adidaya termasuk china dan amerika.
Namun kepentingan demi kepentingan oleh penguasa membuat keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh rakyat Indonesia kini mengalir keluar, hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya hasil alam Indonesia berupa minyak bumi yang kebanyakan dikelola dan bahkan dikirim ke negara luar dengan harga murah di tengah naiknya harga minyak dunia, bukannya diuntungkan, Indonesia malah tak mampu bertahan dari hal ini.
Faktor lainnya adalah dari segi hukum dan kebijakan yang diterapkan, beberapa diantaranya terlihat sangat berbeda dengan apa yang pendiri bangsa ini cita-citakan, terlihat perusahaan besar milik asing menggarap keuntungan di negeri ini namun regulasi yang dikeluarkan pemerintah malah semakin mempermudah mereka, terlihat dari berbondong-bondongnya buruh asing masuk ke Indonesia untuk bekerja di perusahaan mereka sendiri, bukankah ini terlihat seperti penjajahan di negeri sendiri?
Namun bukannya merasa ada yang salah, pemerintah malah memberikan gambaran bahwa hal tersebut adalah lumrah dan malah menguntungkan, hal ini terlihat pada saat pemerintah Indonesia dengan bangga memamerkan pembelian setengah saham di Freeport, salah satu tambang logam mulia terbesar di dunia yang berada di papua,
PT. Inalum sebagai pemegang saham dari Indonesia menambah utang Indonesia untuk melakukan kesepakatan ini, padahal jika mau menunggu hingga 2021, Indonesia dapat menguasai Freeport tanpa mengeluarkan dana, apalagi menambah hutang, namun tidak dilakukan karena masih ingin perusahaan asing tersebut beroperasi, hal ini tentu saja sangat menguntungkan pihak asing.
Pelacuran selanjutnya dimana perusahaan negara asing bahkan melampaui kemampuan BUMN, perusahaan Indonesia terlihat menjadi kacung di negeri sendiri, di Indonesia yang lebih dominan adalah BUMN. Hampir semua sektor didominasi BUMN/BUMD: listrik, gas, air bersih, pertambangan, minyak mentah, kilang minyak, perbankan, asuransi, konstruksi, bandara, pelabuhan, kereta api, jalan tol, pompa bensin, pupuk, dan konstruksi.
BUMN juga cukup besar di beberapa jenis usaha seperti garam, semen, baja, semen, gula, perkebunan, penangkapan ikan, maskapai penerbangan, angkutan laut, dan angkutan darat sehingga siapapun yang mendominasi keuntungan lini ini maka dengan bebas mengatur kesejahteraan negara ini, namun jika dilihat dari jauh, terlihat bidang produksi yang menguasai hajat orang banyak serta keuntungannya yang melimpah, ternyata bukan dikuasai oleh BUMN/BUMD ataupun perusahaan swasta asal dalam negeri.
Penguasa demi penguasa terus berganti, namun kali ini adalah yang terparah, PDB kita termasuk yang terendah jika dibanding saat SBY menjabat sebagai Presiden yang sempat bertengger diatas 6,4%, namun kini hanya bermain di 5,2%.
Tidak hanya itu, impor bahan pangan juga sangat gencar dilakukan oleh pemerintahan saat ini, sebagai negara yang kaya akan hasil bumi, hal ini tentunya tak wajar, apalagi dilakukan saat panen raya, namun yang lebih mengherankan, tiap tahunnya jumlah impor bahan pangan semakin meningkat, sebagai contoh, jagung yang per maret 2019 direncanakan oleh pemerintah untuk menaikkan jumlah impor menjadi 130.000 ton, lalu siapa yang diuntungkan dalam hal ini?
Teknik ini jelas digunakan untuk melumpuhkan Indonesia secara fiskal maupun secara ideologi, ada 4 yang menjadi pilar penting untuk dipertahankan suatu negara yakni pangan (makan/minum), gaya hidup, sistem keuangan dan ideologi/mental.
Dari segi pangan sudah jelas, berdasarkan nilai impor pangan, indonesia sangat tergantung dengan produk luar negeri, bukan hanya produk kemasan, namun bahan baku yang sering dijumpai di Indonesia pun menjadi produk impor yang menggiurkan, hal ini akan membuat Indonesia menjadi negara konsumtif, bukan produktif, tidak lagi memikirkan bagaimana membuat, tapi bagaimana menghabiskannya, lalu siapa yang diuntungkan? Produsen asing.
